Anggota DPR Minta Polri Terbuka dalam Pengusutan "Pihak Lain" pada Kasus Brigadir J

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta Polri terbuka menyampaikan proses pengusutan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

Adapun kepolisian telah menjerat Bharada E sebagai tersangka tak hanya dengan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) soal pembunuhan, tapi juga Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

“Mengaitkan dengan Pasal 55 dan 56 KUHP, maka berarti Polri telah membuka kemungkinan adanya tersangka lain,” tutur Arsul pada wartawan, Kamis (4/8/2022).

Baca juga: Bharada E Tersangka, Komnas HAM Tegaskan Pengusutan Kasus Kematian Brigadir J Tetap Berjalan

“Maka Polri perlu secara teratur meng-update pada publik perkembangan proses hukum terhadap tersangka yang sudah ada maupun hasil proses penyidikan serta dugaan penyertaan pihak lain,” papar dia.

Akan tetapi, Arsul mengingatkan bahwa upaya untuk mencari adanya tersangka baru harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

“Semuanya harus tetap diletakkan pada prinsip due process of law dan asas praduga tidak bersalah,” sebutnya.

Di sisi lain Arsul meminta Polri tidak terburu-buru menyampaikan hasil penyidikannya. Sebab,  ia tak ingin pihak kepolisian mengulangi lagi pemberian informasi yang berbeda pada publik soal penanganan perkara ini.

“Tentu wajar kalau Divisi Humas Polri kemudian mendapat kritik dari publik atas perbedaan (keterangan) tersebut, dan hal ini seyogianya diambil sebagai pelajaran yang tidak perlu terulang,” ujar dia.

Baca juga: Apa Isi Pasal 338 KUHP, Pasal 55, dan 56 yang Menjerat Bharada E?

Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan Bharada E sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. 

Bharada E disangkakan Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun Pasal 338 KUHP berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun."

Kemudian Pasal 55 KUHP berbunyi: "(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya."

Baca juga: Bharada E Jadi Tersangka, Polri Sebut Motif Akan Terbuka di Persidangan

Lalu Pasal 56 KUHP berbunyi: "Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan."

Dalam prosesnya, terdapat perbedaan pernyataan terkait motif pembunuhan ini.

Pada pernyataan 11 Juli 2022, pihak kepolisian mengklaim Bharada E menembak sebagai wujud membela diri karena Brigadir J disebut melakukan tembakan lebih dulu.

Sebaliknya, dalam konferensi pers penetapan tersangka, Rabu (3/8/2022) malam, Polri nenyampaikan penembakan Bharada E bukan merupakan upaya membela diri.