Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/08/2022, 12:21 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 17 pimpinan kelompok relawan bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor pada 29 Juli 2022 atau akhir pekan lalu.

Selain membahas situasi nasional terkini, pertemuan itu juga digunakan para relawan melaporkan peta jalan yang telah disusun untuk menemukan calon pemimpin untuk Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi saat berbincang dengan tim Kompas.com di Kalibata, Senin (1/8/2022).

Menurut Budi, para pimpinan relawan juga melaporkan persiapan agenda Musyawarah Rakyat (Musra) kepada presiden.

Baca juga: Peta Jalan Jokowi Mengusung Capres Pengganti...

Budi menjelaskan, Musra yang digagas Projo dan disetujui oleh para pimpinan organisasi relawan ini merupakan penerapan dari pernyataan Presiden Jokowi saat hair di Kongres Nasional V Projo di Magelang, Jawa Tengah pada 21 Mei 2022.

Saat itu presiden berpesan agar relawan “ojo kesusu” alias jangan terburu-buru dalam hal menentukan siapa yang akan didukung dalam Pilpres 2024.

Jokowi juga meminta relawan turun ke masyarakat untuk menggali model pemimpin seperti apa yang menjadi keinginan mereka.

“Nah, Musra adalah terjemahan kami para relawan dalam menyerap serta menggali aspirasi rakyat itu,” ujar Budi.

Baca juga: Siapa Capres Pilihan Jokowi?

Dia menjelaskan, dalam waktu kurang dari tiga bulan setelahnya pernyataan Jokowi, para pimpinan pun berembuk menentukan peta jalan untuk menentukan sosok yang dianggap ideal menggantikan Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Budi menuturkan, desain organisasi Musra terdiri dari dua perangkat.

Pertama, panitia yang diambil dari pucuk-pucuk organisasi relawan Jokowi.

Kedua, peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil, akademisi, kelompok masyarakat adat, buruh, petani, mahasiswa, pengusaha, dan sebagainya.

"Musra akan digelar di Bandung, 27 Agustus 2022 ini," lanjut Budi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Peluang Kerja Sama dengan PSI, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Soal Peluang Kerja Sama dengan PSI, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah: Ijtihad Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Ketum PP Muhammadiyah: Ijtihad Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Nasional
Megawati Bertemu Mahathir Mohamad, Bahas soal Hujan hingga Pemindahan Ibu Kota Negara

Megawati Bertemu Mahathir Mohamad, Bahas soal Hujan hingga Pemindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Bantuan Pemulihan Korban Belum Merata

Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Bantuan Pemulihan Korban Belum Merata

Nasional
Mentan Syahrul Yasin Limpo Disebut Sedang Berobat, Nasdem: Karena Prostat

Mentan Syahrul Yasin Limpo Disebut Sedang Berobat, Nasdem: Karena Prostat

Nasional
Said Iqbal Sebut Hakim MK Inkonsisten karena Putuskan UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil

Said Iqbal Sebut Hakim MK Inkonsisten karena Putuskan UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil

Nasional
Tanggal 5 Oktober Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Oktober Memperingati Hari Apa?

Nasional
MK Sebut UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil, Partai Buruh Akan Ajukan Uji Materiil ke MA

MK Sebut UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil, Partai Buruh Akan Ajukan Uji Materiil ke MA

Nasional
Menteri LHK: Dari 6.659 Titik Panas, 80 Persennya Berisiko Jadi Titik Api

Menteri LHK: Dari 6.659 Titik Panas, 80 Persennya Berisiko Jadi Titik Api

Nasional
Jaksa Sebut Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Beli Lahan Sengketa di Cakung, Pemprov DKI Rugi Rp 155,4 Miliar

Jaksa Sebut Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Beli Lahan Sengketa di Cakung, Pemprov DKI Rugi Rp 155,4 Miliar

Nasional
Ikut Proyek BTS 4G, Huawei Dimintai “Commitment Fee” Rp 32 Miliar

Ikut Proyek BTS 4G, Huawei Dimintai “Commitment Fee” Rp 32 Miliar

Nasional
Dugaan Korupsi di PT Sigma Cipta Caraka, Kerugian Negara Rp 318 Miliar

Dugaan Korupsi di PT Sigma Cipta Caraka, Kerugian Negara Rp 318 Miliar

Nasional
PDI-P Ungkap Megawati-Khofifah Bertemu, Bahas soal Lingkungan dan Pemerintahan ke Depan

PDI-P Ungkap Megawati-Khofifah Bertemu, Bahas soal Lingkungan dan Pemerintahan ke Depan

Nasional
Revisi UU IKN Diketok DPR, Pendanaan Pembangunan IKN Jadi Program Prioritas Nasional Minimal 10 Tahun

Revisi UU IKN Diketok DPR, Pendanaan Pembangunan IKN Jadi Program Prioritas Nasional Minimal 10 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Impor Gula, Kemendag Diduga Terbitkan Izin yang Lebihi Batas

Kasus Korupsi Impor Gula, Kemendag Diduga Terbitkan Izin yang Lebihi Batas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com