"Karena anggaran yang diusulkan tidak dipenuhi oleh Kementerian Keuangan," ujar dia.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyarankan pemerintah dan KPU duduk bersama menengahi persoalan anggaran Pemilu yang 'macet' di Kementerian Keuangan.
Menurut Ari, hal ini agar persoalan tidak bertambah besar mengingat pelaksanaan Pemilu 2024 dinilai sudah begitu rumit.
"Jadi memang perlu meluruskan beberapa hal ini dan masih menjadi pertanyaan publik, sebenarnya bagaimana tadi persoalan-persoalan terkait anggaran ini jangan menjadi kegaduhan baru yang mengganggu konsentrasi dan fokus kita dari tahapan-tahapan Pemilu," kata Ari dalam diskusi virtual bertajuk "Anggaran Pemilu Seret, Akankah Tunda Pemilu Lagi?" Rabu.
Ari pun mempertanyakan momen ketika pemerintah, KPU dan DPR sudah menyepakati anggaran Pemilu sebesar Rp 76,6 triliun.
"Ini menjadi sebuah tegangan yang harus dipahami dalam konteks bagaimana politik anggaran pemilu menjadi kesepakatan bersama. Akhirnya, ketika sudah jadi kesepakatan antara pemerintah, KPU dan juga DPR Rp 76,6 triliun itu nah itu memang perlu disertai dengan bagaimana tata kelola anggaran pemilu," ujar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.