Kompas.com - 04/08/2022, 08:49 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami ketentuan pengalihan izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) yang dilakukan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Mardani H Maming.

Sebagaimana diketahui, Maming diduga menerima suap setelah mengalihkan IUP OP milik salah satu perusahaan seluas 370 hektar ke PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN).

"Bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik telah selesai memeriksa tersangka MM (Mardani Maming) dalam kapasitasnya sebagai tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (3/8/2022).

Baca juga: Jadi Tersangka KPK, Ini Profil dan Harta Kekayaan Mardani Maming

Selain itu, penyidik KPK juga mengkonfirmasi perusahaan yang mengajukan IUP OP di Tanah Bumbu termasuk pengalihan izin tersebut.

Sementara itu, setelah menjalani pemeriksaan tersebut Maming memilih bungkam. Ia tidak mau menjawab satupun pertanyaan awak media.

Kuasa hukum Maming, Abdul Qodir mengatakan kliennya baru menjalani tahap awal pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut merupakan yang pertama sejak Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu ditahan pada 28 Juli.

Baca juga: Profil Mardani Maming, Jadi Buron KPK hingga Akhirnya Serahkan Diri

"Ya biasa, ini kan dari waktu penyelidikan itu dikonversi ke penyidikan, baru awal saja," tutur Abdul Qodir.

Maming diketahui menjabat Bupati Tanah Bumbu selama dua periode, yakni 2010-2015 dan 2015-2018.

Saat duduk di kursi bupati, ia didekati pengendali PT PCN Henry Soetio yang menginginkan IUP OP milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL).

Setelah itu, Maming mempertemukan Henry dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Baca juga: Mardani Maming Sudah Menyerahkan Diri ke KPK, Apa Kabar Harun Masiku dan Buron Lainnya?

Maming disebut mendapat fasilitas mendirikan sejumlah perusahaan, salah satunya adalah PT Angsana Terminal Utama (ATU) yang bergerak di bidang pelabuhan. KPK menduga pendirian perusahaan ini menggunakan uang dari PT PCN.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

Nasional
Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Nasional
Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Nasional
Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.