MRP Sarankan Kemendagri Tunjuk Orang Asli Papua Jadi Pj Gubernur 3 Provinsi Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Rakyat Papua (MRP) menyarankan pemerintah agar menunjuk orang asli Papua (OAP) sebagai penjabat gubernur tiga provinsi baru Papua.

Ketua MRP Timotius Murib menilai, pemerintah perlu mengantisipasi potensi gejolak di Papua sebagai akibat dari keinginan pemerintah membentuk tiga provinsi baru itu, mulai dari pro-kontra pemilihan ibu kota hingga pro-kontra siapa penjabat gubernurnya.

"Jika pemerintah ingin menunjuk pejabat sementara gubernur maka sebaiknya sosok tersebut merupakan orang asli Papua," kata Murib dalam keterangan tertulis, usai menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa, (2/8/2022).

Baca juga: Majelis Rakyat Papua Harap Ada Kejelasan Tahapan Pemilu untuk 3 Provinsi Baru

Pertemuan itu juga dihadiri Wakil Ketua I MRP Yoel Luis Mulait, Koordinator Tim Kerja Otsus MRP Benny Sweny, dan Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid.

Sementara itu, Tito didampingi sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri, antara lain Wakil Mendagri John Wempi Wetipo, Sekretaris Jenderal Kemdagri Suhajar Diantoro dan Inspektur Jenderal Kemdagri Irjen Tomsi Tohir Balaw.

MRP beranggapan, penjabat gubernur yang diisi oleh OAP akan setidaknya menjaga semangat otonomi khusus dan afirmasi negara terhadap hak-hak OAP.

Baca juga: Mendagri Sudah Laporkan Nama Calon Penjabat Gubernur 3 Provinsi Baru di Papua ke Wapres

”Jika yang ditunjuk adalah pejabat gubernur adalah pejabat dari luar Papua, maka langkah itu dapat semakin mengurangi rasa kepemilikan orang asli Papua atas kebijakan DOB yang masih menuai pro dan kontra hingga kini," ungkap Yoel dalam keterangan yang sama.

"Kami di bawah ini merasakan langsung gejolak masyarakat di level bawah. Mohon perhatian serius pemerintah pusat,” kata dia.