Kompas.com - 03/08/2022, 16:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut anggaran Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.

Menurut Sri, selama masa pandemi Covid-19 hampir semua anggaran kementerian dan lembaga menurun. Sebab, anggaran negara dialihkan untuk layanan kesehatan.

Hal ini Sri kemukakan saat menjadi keynote speaker dalam acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), salah satu program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu dari sedikit kementerian lembaga yang anggarannya dalam tiga tahun terakhir terus meningkat,” kata Sri, Rabu (3/8/2022).

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Digitalisasi Jadi Upaya Tekan Peluang Korupsi

Sri mengatakan, pada 2020 anggaran Kemenkominfo meningkat dari Rp 5,3 triliun menjadi Rp 20 triliun atau naik 73 persen dari tahun sebelumnya.

Kemudian, pada 2021 anggaran Kemenkominfo naik menjadi Rp 26 triliun dan Rp 27 triliun pada 2022.

Menurut Sri, anggaran triliunan rupiah tersebut digunakan untuk membangun pondasi infrastruktur digital.

“Termasuk membangun Base Transceiver Station (BTS) 4G di 4.200 desa,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Baca juga: Tidak Mudah Membangun BTS di Papua

Sri mengatakan, pemerintah melalui kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendukung transformasi dan digitalisasi ekonomi.

Menurutnya, kebijakan melakukan digitalisasi tidak hanya bermanfaat untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sektor komoditas.

Keputusan pemerintah tidak memotong anggaran belanja untuk transformasi digital dalam masa pandemi 2020 membuktikan pembangunan di sektor tersebut tidak bisa ditunda.

“Trasnformasi digitalisasi melalui investasi infrastruktur digital adalah keharusan yang tidak boleh ditunda dan dikorbankan hanya karena terjadinya pandemi,” ujar Sri.

Baca juga: Soal Platform Digital Diblokir Kominfo, Ini Kata Ditjen Pajak

Selain itu, Sri juga menyatakan pemerintah terus memprioritaskan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Tujuannya agar masyarakat setempat bisa menikmati transformasi digital.

Menurutnya, hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar menutup peluang korupsi dalam transaksi yang merugikan negara.

“Antara lain dengan membangun platform digital yang tidak lagi atau mempersempit dan mengurangi kemungkinan terjadinya praktek bisnis yang tidak baik,” ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP Sebut Ganjar Tidak Pernah Lepas dari PDI-P

Ketua DPP Sebut Ganjar Tidak Pernah Lepas dari PDI-P

Nasional
Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Nasional
Viral Video Kamar Mewah Disebut Ruang Tahanan Ferdy Sambo, Polri Sebut Itu Hoaks

Viral Video Kamar Mewah Disebut Ruang Tahanan Ferdy Sambo, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Kuasa Hukum Akan Minta Jaksa Tak Tahan Putri Candrawathi

Kuasa Hukum Akan Minta Jaksa Tak Tahan Putri Candrawathi

Nasional
PKS Komunikasi dengan Golkar, PPP Bocorkan Syarat Gabung KIB

PKS Komunikasi dengan Golkar, PPP Bocorkan Syarat Gabung KIB

Nasional
PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

Nasional
Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Nasional
Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Baru Berharta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Baru Berharta Rp 8,9 Miliar

Nasional
PKS Komunikasi dengan Golkar, PAN Yakin Arahnya ke KIB

PKS Komunikasi dengan Golkar, PAN Yakin Arahnya ke KIB

Nasional
Johanis Tanak Lolos 'Fit and Proper Test', Firli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Johanis Tanak Lolos "Fit and Proper Test", Firli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Nasional
Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Nasional
UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

Nasional
Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Nasional
Janji Objektif Bela Putri Candrawathi, Febri Diansyah: Tidak Menyalahkan yang Benar dan Membenarkan yang Salah

Janji Objektif Bela Putri Candrawathi, Febri Diansyah: Tidak Menyalahkan yang Benar dan Membenarkan yang Salah

Nasional
Febri Diansyah Sebut Ferdy Sambo Menyesal Emosional saat Pembunuhan Brigadir J

Febri Diansyah Sebut Ferdy Sambo Menyesal Emosional saat Pembunuhan Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.