Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/08/2022, 08:21 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan layanan yang adil bagi semua partai politik dalam tahap pendaftaran calon peserta Pemilu 2024, yang telah dimulai sejak Senin (1/8/2022) lalu.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menuturkan, perbedaan layanan bagi partai politik merupakan salah satu kerawanan yang bisa terjadi dalam sebelas tahapan pemilu.

"Kalau di tahapan ini, potensi kerawanannya misalnya di masa pendaftaran, perlu dipastikan seluruh partai politik calon peserta pemilu mendapatkan layanan yang sama dari KPU, penting nih karena soal hak," kata Lolly dalam program Gaspol! Kompas.com, Selasa (2/8/2022).

Baca juga: Tinjau Helpdesk Sipol KPU, Bawaslu Tak Temui Banyak Kendala Teknis

Lolly juga meminta KPU memastikan proses pendaftaran partai politik tidak mengalami kendala berarti setelah digunakannya aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk mengunggah data dan dokumen partai politik.

"Maka kami pun melakukan pengawasan berkenaan apakah Sipol ini memudahkan atau menyusahkan, ini juga menjadi hal yang kemudian potensi kerawanan itu," ujar Lolly.

Ia melanjutkan, dalam tahap verifikasi administrasi, kerawanan yang biasa terjadi adalah dokumen palsu dan ganda.

Baca juga: Terima Akses Sipol dari KPU, Bawaslu Bakal Awasi Pendaftaran Partai Politik

Sedangkan, pada tahap verifikasi faktual, Bawaslu akan fokus pada empat hal yang menjadi kerawanan yakni kegandaan anggota partai, kepengurusan, kantor partai politik, serta keterwakilan perempuan.

"Di titik-titik ini adalah menjadi kerawanan, apa titik rawannya, kalau partai merasa tidak mendapat perlakuan yang sama adilnya, partai lalu merasa keputusan KPU tidak memenuhi asas keadilan, maka mereka punya kesempatan mengajukan sengketa ke Bawaslu," kata Lolly.

Seperti diketahui, KPU telah membuka pendaftaran partai politik peserta Pemilu yang akan berlangusng selama 2 minggu, yakni 1-14 Agustus 2022.

Baca juga: Bawaslu Pastikan Parpol Boleh Daftar Pemilu 2024 Manual

Nantinya, KPU akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen calon peserta pemilu, baik secara administrasi maupun faktual.

Verifikasi administrasi merupakan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.

Sementara, verifikasi faktual dapat diartikan sebagai penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan.

Adapun penetapan dan pengumuman partai politik peserta pemilu dijadwalkan digelar pada 14 Desember 2022 sekaligus penetapan hasil pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com