Kompas.com - 03/08/2022, 07:55 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengungkapkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah melaporkan sejumlah nama yang bakal menjadi penjabat gubernur di 3 provinsi baru di Papua kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Namun, Masduki menegaskan, nama-nama yang dilaporkan itu sifatnya belum final karena baru sebatas masukan.

"Belum dibahas secara detil, tetapi Bapak Mendagri memang sudah melaporkan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin di wilayah-wilayah baru," kata Masduki dalam keterangan pers usai rapat terbatas, Selasa (2/8/2022).

Baca juga: Penyelenggara Pemilu Diharapkan Perhatikan Hak Suara Asli Orang Papua

"Aspirasinya sudah banyak katanya, beberapa tokoh, disebutkan beberapa nama, tapi semuanya masih belum ada yang bersifat final," ujar dia.

Masduki menuturkan, dalam rapat terbatas itu, Ma'ruf lebih menyoroti persiapan pembangunan infrastruktur di Papua pascapemekaran wilayah serta upaya mencegah terjadinya konflik.

Ia mengakui, pelaksanaan pemekeran wilayah tidak mudah dilakukan karena beragamnya aspirasi publik di Papua dalam menyikapi hal itu.

Baca juga: KPU Janji Koordinasikan Permintaan MRP soal E-KTP Warga Papua ke Kemendagri

"Itu yang diantisipasi betul dan diingatkan oleh wakil presiden supaya betul-betul yang namanya pemekaran Papua itu memang betul-betul menjadi bagian integral dari menyejahterakan masyarakat Papua, lebih pada itu," kata Masduki.

Diketahui, berdasarkan tiga undang-undang (UU) tentang pembentukan daerah otonom baru (DOB) di Papua, Menteri Dalam Negeri mesti meresmikan provinsi-provinsi baru tersebut dan melantik penjabat gubernurnya paling lambat 6 bulan setelah UU diundangkan.

Tiga UU tersebut yakni UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan telah resmi diundangkan pada Senin (25/7/2022).

Baca juga: MRP Minta KPU Bikin Aturan Khusus Pemilu di Papua

"Peresmian Provinsi Papua Selatan dan pelantikan Penjabat Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan," begitu bunyi Pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 2022.

Ketentuan serupa juga tertuang dalam pasal yang sama di UU Nomor 15 Tahun 2022 dan UU Nomor 16 Tahun 2022.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KUHP Baru, Dewan Pers: Masih Ada Pasal yang Ancam Kebebasann Wartawan

KUHP Baru, Dewan Pers: Masih Ada Pasal yang Ancam Kebebasann Wartawan

Nasional
Kejagung Kembali Sita Tanah Seluas 33,94 Hektare di Jawa Barat dan Banten Milik Benny Tjokro

Kejagung Kembali Sita Tanah Seluas 33,94 Hektare di Jawa Barat dan Banten Milik Benny Tjokro

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Ekspor Daging Sapi dan Rajungan Bertambah

Tersangka Kasus Korupsi Ekspor Daging Sapi dan Rajungan Bertambah

Nasional
Hakordia 2022: KUHP jadi 'Kado Manis' Koruptor

Hakordia 2022: KUHP jadi "Kado Manis" Koruptor

Nasional
Deretan Pengakuan Ferdy Sambo yang Buat Hakim Heran: Singgung Penembakan Yosua hingga Pelecehan Putri

Deretan Pengakuan Ferdy Sambo yang Buat Hakim Heran: Singgung Penembakan Yosua hingga Pelecehan Putri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hakim Heran Sambo Mengaku Tak Ingin Yosua Tewas | Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim PN Jaksel

[POPULER NASIONAL] Hakim Heran Sambo Mengaku Tak Ingin Yosua Tewas | Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim PN Jaksel

Nasional
Tanggal 13 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 13 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 12 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Nasional
Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Nasional
BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

Nasional
KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

Nasional
Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Nasional
BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

Nasional
Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.