JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini menegur Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar karena dinilai memberikan penjelasan soal pengawasan terkait kasus timbunan bantuan sosial (bansos) di Depok yang tidak sesuai.
Awalnya, Dadang menjelaskan, pengawasan penyaluran bansos yang dilakukan pada era Menteri Sosial Juliari P Batubara itu sudah sangat ketat.
"Kalau pengawasan saya katakan sudah sangat kuat sekali, karena kita pada saat di lapangan penyaluran bansos ini ada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," ucap Dadang dalam konferensi pers, Selasa (2/8/2022).
Baca juga: Inspektorat Sebut Bansos Dikubur di Depok Belum Tentu Milik Kemensos
Dia juga menyebutkan, pengawasan diterapkan saat penyaluran bansos dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Sampai ke tingkat penerima bansos, pengawasan tetap melekat.
Namun, Dadang menjelaskan, tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan seperti yang ada di Depok.
Dadang menyebutkan, kecurangan tersebut bersifat kecil dan tidak memiliki pengaruh begitu besar terhadap program yang dijalankan Kemensos.
"Kalau terjadi kecurangan seperti ini (penimbunan di Depok), enggak begitu besar kalau kita lihat, dan ini muncul di belakang hari," papar Dadang.
Sontak jawaban Dadang langsung diluruskan Risma di depan awak media.
"Maaf Pak Irjen, enggak bisa begitu, enggak bisa begitu," ucap Risma.
Risma mengatakan, seharusnya Dadang tidak menjawab mekanisme pengawasan yang dijalankan dari tingkat pusat hingga daerah.
Risma mengatakan, Dadang semestinya menjelaskan bukti apakah proses administrasi terkait pengawasan tersebut sudah berjalan dengan baik.
Baca juga: Bansos Dikubur di Depok, Kemensos Klaim Pengawasan Sudah Sangat Ketat
"Yang perlu dijawab Pak Irjen (Dadang) adalah saat kemudian penggantian proses administrasinya gimana, itu yang harus dijawab. Nah, itulah yang disebut pengawasan. Tapi, kemudian ada case (kasus penimbunan) ini," kata Risma.
Risma mengatakan, bila proses pergantian administrasi benar-benar diawasi, kemungkinan peristiwa penimbunan tersebut tidak terjadi.
"Kalau saat itu proses penggantian (paket bansos) clear (bisa tuntas), (bukti) administrasinya bisa jawab, gitu Pak Irjen sorry," ucap Risma.
Sebelumnya, sebuah tayangan video memperlihatkan Bansos Presiden yang dikubur di lahan kosong di Jalan Tugu Jaya Kampung Serab, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok.
Video tersebut telah beredar luas melalui unggahan akun Instagram @infodepok_id pada Minggu (31/7/2022).
Baca juga: JNE Kubur Bansos Presiden di Depok, Kemensos: Kami Tidak Kerjasama dengan Ekspedisi Itu...
"Diduga tumpukan sembako bantuan presiden (banpres) ditemukan dalam keadaan dikubur dalam tanah di sebuah lahan kosong di Jalan Tugu Jaya Kampung Serab, Tirtajaya, Depok," tulis akun @infodepok dikutip pada Minggu.
Dari video viral itu, sejumlah instansi langsung bergerak. Pemerintah membentuk tim untuk menginvestigasi. Begitu pun Polri yang menyelidiki dugaan tindak pidana.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.