Kompas.com - 02/08/2022, 16:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo berharap pemerintah lebih sigap dan aktif guna mencegah terulangnya kasus penyekapan pekerja migran Indonesia (PMI) seperti yang terjadi di Kamboja.

Menurut Wahyu, pemerintah terkesan pasif dan kurang sigap dalam mengantisipasi berbagai modus tindak kejahatan di balik perekrutan tenaga kerja yang menargetkan para PMI.

"Pemerintah terkesan pasif hanya reaktif kalau ada pengaduan tetapi tidak bertindak proaktif," kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/8/2022).

Wahyu mengatakan, pemerintah seharusnya lebih aktif menanggulangi dan mencegah kejadian serupa terulang dengan memaksimalkan kerja sama antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Polri, hingga Kepolisian Internasional (Interpol).

Baca juga: Potret Kelam TKI di Kamboja: Tergiur Gaji Besar Berujung Disetrum hingga Disekap

"Seharusnya (pemerintah) dengan mengidentifikasi modus baru perekrutan, dengan menginvestigasi menggandeng Polri dan Interpol jika diidentifikasi ada jaringan kriminal antarnegara," ucap Wahyu.

Wahyu juga berharap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membawa persoalan itu ke forum Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Sebab, Kamboja menjabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun ini.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan ada 60 warga negara Indonesia yang disekap di Kamboja oleh perusahaan investasi ilegal.

Para PMI itu disekap di kawasan Sihanoukville. Untuk membebaskan para PMI itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja mengerahkan tim yang bekerja sama dengan tim khusus dari Kementerian Luar Negeri Kamboja.

Proses pembebasan 60 PMI itu juga dibantu oleh aparat Kepolisian Kamboja.

Baca juga: Cerita PMI Tergiur Gaji Rp 9 Juta Kerja di Kamboja, Disekap 2 Hari karena Ketiduran

Retno menyampaikan, perlu ada penindakan yang tegas terhadap perekrut dalam negeri dalam kasus ini.

Di Kamboja, Retno mengaku menyegerakan pertemuan dengan kepolisian Kamboja guna mencegah kasus penipuan kerja berbasis online scam kembali terulang kepada WNI.

"Sebagai salah satu upaya pencegahan, di sela-sela pertemuan AMM PMC, yaitu pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan pertemuan para Menlu ASEAN dengan para mitranya, saya berencana melakukan pertemuan dengan otoritas Kamboja guna membahas langkah-langkah selanjutnya," ujar Retno pada Sabtu, 30 Juli 2022 lalu.

Dia mengungkapkan, pertemuan AMM PMC akan diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja, karena tahun ini Kamboja bertindak sebagai Ketua ASEAN.

"Rencana pertemuan saya ini telah saya komunikasikan kepada Menlu Kamboja untuk dapat difasilitasi. Dan Menlu Kamboja telah menyampaikan kesediaan untuk memfasilitasi pertemuan," kata Retno.

Baca juga: 7 WNI Kembali Berhasil Diselamatkan di Sihanoukville Kamboja

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha sebelumnya menjelaskan, kasus penipuan kerja itu kian marak dibandingkan tahun 2021.

Tahun lalu, KBRI Phnom Penh membebaskan 119 WNI yang menjadi korban perusahaan investasi palsu.

Sementara tahun ini, tercatat 291 WNI sudah menjadi korban dan 133 di antaranya telah berhasil dipulangkan.

Baca juga: Polri: 55 WNI yang Disekap Perusahaan Investasi Ilegal Masih Diperiksa Polisi Kamboja

Menurut Judha, para korban mulanya terbuai dengan tawaran pekerjaan dari perusahaan investasi ilegal di Kamboja itu. Naas, setelah berangkat, mereka tak boleh meninggalkan tempat kerjanya.

Trauma

Dalam jumpa pers Migrant CARE pada Senin (1/8/2022) kemarin, mereka menghadirkan sejumlah PMI yang menjadi saksi penyekapan di Kamboja.

Salah satu PMI berinisial R mengatakan, dia mulanya tertarik bekerja di perusahaan itu karena iming-iming gaji besar.

Selain itu, di perusahaan itu banyak mempekerjakan warga Indonesia.

Akan tetapi, setelah direkrut R mulai merasakan tindakan tidak manusiawi.

Baca juga: Kondisi Terkini Penyekapan Puluhan WNI di Kamboja, Masalah Menahun yang Belum Juga Usai

R menjelaskan, apabila para pekerja tidak mencapai target yang dipatok perusahaan, maka mereka akan dihukum. Dia menyebutkan, PMI di sana ada yang dipukul hingga disetrum.

"Dijualbelikan, dipukul, disetrum, ada yang sampai paspornya dibakar," kata R.

Hingga saat ini, R mengaku masih trauma jika membayangkan suasana bekerja di Kamboja.

(Penulis : Vitorio Mantalean, Adhyasta Dirgantara | Editor : Jessi Carina, Sabrina Asril)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditanya soal Tak Ada Jalan Nasional di Halmahera Barat, Jokowi: dari Sabang-Merauke Semuanya Butuh

Ditanya soal Tak Ada Jalan Nasional di Halmahera Barat, Jokowi: dari Sabang-Merauke Semuanya Butuh

Nasional
Komisi III Harap Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Bisa Diumumkan Hari Ini

Komisi III Harap Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Bisa Diumumkan Hari Ini

Nasional
BPOM Sebut Izin Penggunaan Darurat Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

BPOM Sebut Izin Penggunaan Darurat Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

Nasional
MAKI Minta SBY dan AHY Imbau Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

MAKI Minta SBY dan AHY Imbau Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Beredar Video Temuan Uang Rp 50 Miliar di Rumah Hasto Kristiyanto, KPK Sebut Itu Hoaks

Beredar Video Temuan Uang Rp 50 Miliar di Rumah Hasto Kristiyanto, KPK Sebut Itu Hoaks

Nasional
Kejagung Akan Gabungkan Dua Berkas Perkara Ferdy Sambo dalam Kasus Brigadir J

Kejagung Akan Gabungkan Dua Berkas Perkara Ferdy Sambo dalam Kasus Brigadir J

Nasional
Komisi III Bakal Kembalikan 2 Nama Calon Pimpinan ke Presiden Jika Dianggap Gagal Saat 'Fit and Proper Test'

Komisi III Bakal Kembalikan 2 Nama Calon Pimpinan ke Presiden Jika Dianggap Gagal Saat "Fit and Proper Test"

Nasional
Sulit Temui Sekjen DPR untuk Bahas Larangan Masuk Ketua IPW, MKD: Lebih Sibuk dari Menteri...

Sulit Temui Sekjen DPR untuk Bahas Larangan Masuk Ketua IPW, MKD: Lebih Sibuk dari Menteri...

Nasional
Ada Permintaan dari Para Kiai, Gerindra Pertimbangkan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres untuk Prabowo

Ada Permintaan dari Para Kiai, Gerindra Pertimbangkan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres untuk Prabowo

Nasional
KPK Periksa Zumi Zola Terkait Perintah Siapkan Uang untuk Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Periksa Zumi Zola Terkait Perintah Siapkan Uang untuk Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Kejagung: Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Pembunuhan Brigadir J Lengkap

Kejagung: Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Pembunuhan Brigadir J Lengkap

Nasional
Berupaya Hubungi Lukas Enembe, Demokrat: Kami Ingin Penegakan Hukum Bebas Politik

Berupaya Hubungi Lukas Enembe, Demokrat: Kami Ingin Penegakan Hukum Bebas Politik

Nasional
Berkas Perkara 'Obstruction of Justice' Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Sudah Lengkap

Berkas Perkara "Obstruction of Justice" Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Sudah Lengkap

Nasional
Sindir Pengacara Bharada E, Deolipa: Semua Gugatan Memang Mengada-ada

Sindir Pengacara Bharada E, Deolipa: Semua Gugatan Memang Mengada-ada

Nasional
Gerindra Tak Keberatan jika Jokowi Jadi Cawapres Prabowo, tapi…

Gerindra Tak Keberatan jika Jokowi Jadi Cawapres Prabowo, tapi…

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.