Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/08/2022, 13:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden M Yusuf Permana mengungkapkan, animo masyarakat dari dalam dan luar negeri, sangat tinggi untuk mengikuti upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus.

Yusuf mengatakan, hal itulah yang menjadi alasan pihaknya membuka opsi penambahan kuota menjadi 77.000 undangan untuk mengikuti upacara secara virtual. Pada tahun sebelumnya, undangan hanya kisaran 40.000.

"Animo masyarakat untuk hadir dan ikut menyemarakkan hari ulang tahun Republik Indonesia sangat tinggi," kata Yusuf dalam siaran pers, Selasa (2/8/2022).

Baca juga: Istana Sediakan 77.000 Undangan Upacara Peringatan Proklamasi secara Virtual

"Bukan hanya masyarakat di Jakarta, masyarakat di daerah, masyarakat dari Sabang sampai Merauke, bahkan masyarakat diaspora yang tinggal di luar negeri juga ingin sekali hadir di upacara virtual," ujar dia.

Yusuf menuturkan, pemerintah akan memberikan berbagai hadiah bagi masyarakat yang mengikuti upacara secara virtual.

Antara lain, hadiah hiburan bagi 100 orang pertama yang bergabung pada upacara virtual Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi ke-77 dan 100 orang pertama yang bergabung pada Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih.

Baca juga: Pendaftaran Peserta Upacara Bendera di Istana Dibuka, Masyarakat Bisa Daftar lewat Situs Ini

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono berharap, upacara tahun ini dapat diikuti oleh 77.000 undangan virtual.

Selain mengikuti upacara, masyarakat yang memiliki undangan virtual juga dapat menikmati acara hiburan maupun berinteraksi dengan sesama masyarakat.

"Mungkin ada yang dari Aceh, dari Ambon, itu bisa bertemu walaupun dari kejauhan, tapi kita mempersatukan di dalam sebuah acara virtual memperingati 17 Agustus," kata Heru.

Untuk memperoleh undangan mengikuti upacara virtual, masyarakat dapat mendaftarkan diri melalui situs pandang.istanapresiden.go.id.

Baca juga: Akhirnya, Masyarakat Bisa Kembali Ikut Upacara Peringatan HUT RI di Istana

Dalam situs tersebut, tertera sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti upacara secara virtual yaitu:

- Mengisi form registrasi pada website https://pandang.istanapresiden.go.id

- Mengisi formulir permohonan pada halaman registrasi.

- Berusia minimal 12 tahun.

- Sehat jasmani dan rohani.

- Disarankan menggunakan pakaian nasional/ baju adat.

- Tetap menerapkan protokol kesehatan di tempat masing-masing.

- Berada di tempat yang kondusif.

Baca juga: Mantan Presiden dan Wapres Diundang Hadiri Upacara Kemerdekaan di Istana

Di samping itu, pemerintah juga membuka 2.500 undangan upacara fisik pada Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi ke-77 Republik Indonesia dan 2.500 undangan upacara fisik pada Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih.

Ini merupakan pertama kalinya upacara peringatan kemerdekaan RI dapat diikuti oleh masyarakat umum sejak dua tahun pandemi Covid-19 melanda.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Nasional
Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Nasional
Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Nasional
Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Nasional
KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

Nasional
Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya 'PR'

Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya "PR"

Nasional
Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Nasional
Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Nasional
Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Nasional
BRIN Pasuruan Disebut Bukan Tutup, tapi Dialihkan Kerjanya

BRIN Pasuruan Disebut Bukan Tutup, tapi Dialihkan Kerjanya

Nasional
Wapres Harap Dunia Pariwisata ASEAN Kembali ke Puncak Kejayaan

Wapres Harap Dunia Pariwisata ASEAN Kembali ke Puncak Kejayaan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Soal Dugaan Korupsi, Diduga Akibat Keliru Alur Penyelidikan

Kepala Daerah Takut Diperiksa Soal Dugaan Korupsi, Diduga Akibat Keliru Alur Penyelidikan

Nasional
KY Sebut Tak Ada Larangan Polisi Aktif Ikut Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA

KY Sebut Tak Ada Larangan Polisi Aktif Ikut Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA

Nasional
Eks Spri Ferdy Sambo: Andai Saat Itu CCTV Sudah Disita, Saya Tak Mungkin Ambil

Eks Spri Ferdy Sambo: Andai Saat Itu CCTV Sudah Disita, Saya Tak Mungkin Ambil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.