Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Sebut Asabri Sakral, Uangnya Hasil Keringat dan Darah Warga

Kompas.com - 01/08/2022, 16:11 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyebutkan, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero) sakral bagi bangsa Indonesia karena uang yang ada di perusahaan itu adalah hasil keringat, air mata, dan darah warga.

Menurut Prabowo, Asabri dibangun untuk menjamin masa depan para prajurit TNI, anggota Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengabdi dengan mempertaruhkan nyawa kepada bangsa dan negara.

“Karena itu, Asabri adalah hal yang sangat sakral. Ini adalah uang hasil keringat dan air mata, dan hasil darah warga negara Republik Indonesia," tegas Prabowo saat menghadiri peringatan HUT ke-51 Asabri di Jakarta, dikutip dari siaran pers Biro Humas Setjen Kemenhan, Senin (1/8/2022).

Baca juga: Dituntut 18 Tahun Terkait Kasus Asabri, Hari Ini Teddy Tjokrosapoetro Bacakan Pembelaan

Prabowo juga menilai bahwa Asabri merupakan alat dan instrumen yang amat vital dalam memelihara moril para prajurit yang berkoban untuk kelangsungan bangsa dan negara.

Kepada direksi dan komisaris, Prabowo mengatakan, dirinya bersyukur saat ini manajemen Asabri sudah berjalan menuju sehat.

Ia berharap tata kelola Asabri ke depan semakin baik.

Baca juga: Bacakan Pleidoi, Teddy Tjokrosapoetro Bantah Terlibat Korupsi di Asabri

Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan, dirinya bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir siap mendukung langkah Asabri dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.

“Jangan ragu-ragu mengambil tindakan. Pemerintah mendukung Anda dalam segala tindakan yang menciptakan good governance, menuju penyehatan, menuju efisiensi,” terang dia.

"Saya titip atas nama seluruh stakeholders. Para prajurit, anggota Polri, dan ASN yang telah sekian puluh tahun mengabdi, tentu mereka mengharapkan hasil yang diharapkan,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com