Kompas.com - 01/08/2022, 14:53 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menetapkan dua orang tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerobotan lahan dan  seluas 37.095 hektar di wilayah Riau oleh PT Duta Palma Group.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyatakan, salah satu yang ditetapkan adalah pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi (SD).

"SD selaku Pemilik PT. Duta Palma Group, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-44/F.2/Fd.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-40/F.2/Fd.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022," kata Ketut dalam keterangan tertulis, Senin (1/8/2022).

Baca juga: Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma Group

Selain Surya, tersangka lainnya adalah Raja Thamsir Rachman (RTR) selaku Bupati Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) periode 1999-2008.

Hal itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-25/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 jo. TAP-39/F.2/Fd.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022.

Menurut Ketut, dalam kasus ini, penyidik Kejagung juga menetapkan Surya Darmadi dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Dalam tindak pidana pencucian uang, ditetapkan satu orang tersangka, yaitu SD selaku Pemilik PT. Duta Palma Group," tegas Ketut.

Baca juga: Kejagung Dalami Dugaan Korupsi Penyerobotan Lahan 37.095 Hektar PT Duta Palma Group

Ketut menjelaskan, Surya Darmadi juga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sedangkan tersangka Raja sedang menjalani vonis pidana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kasbon APBD Indragiri Hulu Tahun 2005-2008.

Baca juga: Kejagung Titipkan Lahan Sitaan dari PT Duta Palma Grup ke PTPN V

Untuk tersangka Raja dan Surya dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya, untuk tersangka Surya juga dikenakan pasal berlapis soal TPPU, yakni Pasal 3 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan TPPU.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Ungkap Tujuan Ketua Komnas HAM Temui Lukas Enembe

Pengacara Ungkap Tujuan Ketua Komnas HAM Temui Lukas Enembe

Nasional
Moeldoko: soal Lukas Enembe Murni Masalah Hukum, Bukan Politik

Moeldoko: soal Lukas Enembe Murni Masalah Hukum, Bukan Politik

Nasional
Jaksa Agung: Kasus Ferdy Sambo Tak Terlalu Rumit, Pelakunya yang Luar Biasa

Jaksa Agung: Kasus Ferdy Sambo Tak Terlalu Rumit, Pelakunya yang Luar Biasa

Nasional
Minta Lukas Enembe Patuhi Hukum, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Minta Lukas Enembe Patuhi Hukum, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Nasional
Vaksin Meningitis Langka, Kemenag Bakal Koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi

Vaksin Meningitis Langka, Kemenag Bakal Koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi

Nasional
Nasdem Ingatkan Pesan Paloh ke Ridwan Kamil, Jangan Masuk Nasdem, Tak Usah Berpolitik

Nasdem Ingatkan Pesan Paloh ke Ridwan Kamil, Jangan Masuk Nasdem, Tak Usah Berpolitik

Nasional
Inflasi Indonesia Terjaga, Jokowi: Menkeu dan BI Berjalan Beriringan

Inflasi Indonesia Terjaga, Jokowi: Menkeu dan BI Berjalan Beriringan

Nasional
AHY Minta Kader Demokrat di Papua Tenang, Hormati Proses Hukum pada Lukas Enembe

AHY Minta Kader Demokrat di Papua Tenang, Hormati Proses Hukum pada Lukas Enembe

Nasional
MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Gali soal Anggota DPR yang Nitip Pamdal

MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Gali soal Anggota DPR yang Nitip Pamdal

Nasional
Temui Lukas Enembe, Komnas HAM: Informal Karena Permintaan Keluarga

Temui Lukas Enembe, Komnas HAM: Informal Karena Permintaan Keluarga

Nasional
Polri Sanksi Kombes Murbani Budi Pitono Demosi 1 Tahun Buntut Kasus Brigadir J

Polri Sanksi Kombes Murbani Budi Pitono Demosi 1 Tahun Buntut Kasus Brigadir J

Nasional
Lukas Enembe Digantikan Willem Wandik sebagai Plt Ketua DPD Demokrat Papua

Lukas Enembe Digantikan Willem Wandik sebagai Plt Ketua DPD Demokrat Papua

Nasional
Febri Diansyah dan Rasamala Disarankan Mundur dari Tim Pembela Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

Febri Diansyah dan Rasamala Disarankan Mundur dari Tim Pembela Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

Nasional
Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik AKBP Ridwan Soplanit Terkait Kasus Brigadir J

Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik AKBP Ridwan Soplanit Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Saat Usman Hamid Tolak Ajakan Mahfud MD Ikut Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat

Saat Usman Hamid Tolak Ajakan Mahfud MD Ikut Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.