Formappi Harap Penjabat Kepala Daerah Tak Tergoda Diajak Kerja Sama Anggota DPRD "Pencari Modal"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mewanti-wanti hubungan antara penjabat (pj) kepala daerah dan anggota DPRD di wilayahnya masing-masing.

Menurutnya, anggota DPRD akan mencari 'modal' untuk biaya Pemilu 2024 mulai tahun depan.

"Tuntutan modal untuk 2024 itu akan muncul di tahun 2023. Sumber uang paling nyata ada di APBD," ujar Lucius dalam diskusi virtual, Minggu (31/7/2022).

Baca juga: Formappi Sebut Kebijaksanaan Puan Diuji Ketika Memimpin Rapat Paripurna

Ia menduga, anggota DPRD pasti memiliki kepentingannya masing-masing, sehingga berpotensi mengajak pj kepala daerah 'bekerjasama'.

Contoh paling gampang, kata dia, adalah meminta proyek dari pj kepala daerah supaya mengalir kepada anggota DPRD yang sedang mengumpulkan 'modal' ini.

"Mereka mendapat keuntungan dari sana," ucapnya.

Baca juga: Formappi Sebut Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Janggal, Tendernya Hanya Formalitas

Lucius mengingatkan pemerintah pusat agar berpikir secara matang sebelum menunjuk seseorang menjadi pj kepala daerah. Integritas harus menjadi hal utama yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menunjuk pj kepala daerah.

"Kalau intergritasnya lemah, dia akan mudah tergoda untuk kemudian terjebak dalam permainan yang transaksional di daerah," tutur Lucius.

Lucius mengatakan, cita-cita pemerintah untuk menjadikan suatu daerah kian maju, berpotensi gagal begitu saja apabila pj yang ditunjuk tergoda.

Baca juga: Formappi: Ada Kemajuan, Pimpinan DPR Bersedia Bertemu Pengunjuk Rasa

Oleh karena itu, Lucius menyarankan pemerintah bisa menunjuk sosok yang berintegritas, tak hanya melihat dari pangkatnya saja.

"Hanya karena integritas, itu nanti dia bisa melawan jualan legitimasi yang akan diandalkan oleh DPRD dalam bargaining kebijakan-kebijakan di daerah," imbuhnya.