Kompas.com - 31/07/2022, 16:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menganggap bahwa jumlah ideal kandidat dalam pemilihan presiden tak lebih dari 3 pasangan calon.

Hal itu ia ungkapkan ketika ditanya kemungkinan PDI-P mengusung calon presiden-wakil presiden tanpa berkoalisi dengan partai politik lain.

"Dalam konteks ideal, mengingat syarat-syarat menang pemilu tidak mudah karena itu basis legitimasi seorang pemimpin nasional kita, tentu saja secara ideal itu adalah 2 pasangan calon atau 3 pasangan calon paling banyak," ujar Hasto ketika ditemui di kantor DPP PDI-P, Minggu (31/7/2022).

Baca juga: Ingin Jadi Partai Pertama Daftar Pemilu, DPP PDI-P Jalan Kaki ke KPU Besok Pagi

"Jelas kita ingin pemilu itu efisien, pemilu itu efektif, dan mampu melahirkan sosok pemimpin nasional yang hebat," ia menambahkan.

Diketahui, PDI-P menjadi satu-satunya partai politik yang dapat mengusung calon presidennya sendiri tanpa koalisi dengan pihak lain.

Sebab, perolehan kursi PDI-P di DPR RI sudah melampaui ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi parlemen.

Sementara itu, partai-partai politik lain sudah mulai bergerilya membentuk koalisinya. PKB dan Gerindra disebut akan mengumumkan secara resmi koalisi mereka dalam waktu dekat.

Baca juga: Gelar Rakornas, Partai Berkarya Siap Daftar jadi Peserta Pemilu 2024

Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS juga disebut-sebut telah menjajaki kerja sama politik menuju 2024.

Sementara itu, PAN, Golkar, dan PPP sudah lebih dulu berkoalisi dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Hasto menyampaikan, dalam membentuk koalisi, partainya akan mempertimbangkan konteks sosial-politik bahkan dinamika keadaan internasional saat ini.

Menurutnya, selama ini, komunikasi dan kerja sama PDI-P dengan partai-partai politik dalam kabinet Jokowi terjalin dengan baik.

Baca juga: Besok, 11 Parpol Akan Mendaftar sebagai Calon Peserta Pemilu ke KPU

"Dalam kajian Burhanuddin Muhtadi, dalam kajian para akademisi, ada perbedaan-perbedaan ideologi itu suatu hal yang wajar. PDI berbeda dengan PKS, PDI berbeda dengan Demokrat, itu hal yang biasa di dalam politik sebagai diferensiasi sehingga rakyat punya pilihannya," jelas Hasto.

"Kita mengedepankan semangat gotong-royong. Ada berbagai perbedaan dan ini wajar," lanjutnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Kejanggalan Penanganan Kasus Brigadir J, Novel Baswedan Jadi Ingat Kasus Penyiraman Air Keras

Ada Kejanggalan Penanganan Kasus Brigadir J, Novel Baswedan Jadi Ingat Kasus Penyiraman Air Keras

Nasional
Komisi III Siap Gelar 'Fit and Proper Test' Capim KPK Siang Ini, Bakal Tanya Kesehatan hingga Visi-Misi

Komisi III Siap Gelar "Fit and Proper Test" Capim KPK Siang Ini, Bakal Tanya Kesehatan hingga Visi-Misi

Nasional
Curiga Soal Kasus Brigadir J, Wakil Ketua LPSK: Mengapa Jenazah yang Diduga Pelaku Perkosaan Diotopsi?

Curiga Soal Kasus Brigadir J, Wakil Ketua LPSK: Mengapa Jenazah yang Diduga Pelaku Perkosaan Diotopsi?

Nasional
Rekam Jejak Capim KPK Johanis Tanak, Pernah Dipanggil Jaksa Agung karena Kader Nasdem Tersangka

Rekam Jejak Capim KPK Johanis Tanak, Pernah Dipanggil Jaksa Agung karena Kader Nasdem Tersangka

Nasional
Gugat UU Pemilu ke MK, Sekber Prabowo-Jokowi Butuh Kepastian Presiden Dua Periode Boleh  Jadi Wapres

Gugat UU Pemilu ke MK, Sekber Prabowo-Jokowi Butuh Kepastian Presiden Dua Periode Boleh Jadi Wapres

Nasional
Profil I Nyoman Wara, Capim KPK yang Tangani Kasus BLBI, Century, dan Sumber Waras

Profil I Nyoman Wara, Capim KPK yang Tangani Kasus BLBI, Century, dan Sumber Waras

Nasional
Dugaan Kampanye Terselubung, Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu

Dugaan Kampanye Terselubung, Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu

Nasional
Kunker di Maluku Utara, Jokowi Akan Terima Anugerah Gelar Adat dan Tinjau Penyaluran Bantuan

Kunker di Maluku Utara, Jokowi Akan Terima Anugerah Gelar Adat dan Tinjau Penyaluran Bantuan

Nasional
Soal Kesehatan Lukas Enembe, KSP: KPK Sudah Punya Mekanisme, Semestinya Tak Jadi Alasan

Soal Kesehatan Lukas Enembe, KSP: KPK Sudah Punya Mekanisme, Semestinya Tak Jadi Alasan

Nasional
Kecurigaan Awal LPSK dalam Kasus Sambo, Tak Ada Laporan Kepolisian Soal Kematian Brigadir J

Kecurigaan Awal LPSK dalam Kasus Sambo, Tak Ada Laporan Kepolisian Soal Kematian Brigadir J

Nasional
Moeldoko Main Film Pendek, Ini Alasannya...

Moeldoko Main Film Pendek, Ini Alasannya...

Nasional
Berulang Kali Sidang Etik Brigjen Hendra Kurniawan Mundur Menanti Saksi Kunci

Berulang Kali Sidang Etik Brigjen Hendra Kurniawan Mundur Menanti Saksi Kunci

Nasional
Mengingat Lagi Janji Kapolri Mengusut 'Konsorsium 303' dan Komitmen Bersih-bersih Internal

Mengingat Lagi Janji Kapolri Mengusut "Konsorsium 303" dan Komitmen Bersih-bersih Internal

Nasional
Penyelesaian Sengketa dalam UU Perlindungan Data Pribadi

Penyelesaian Sengketa dalam UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Hakim Agung Sudrajad Nekat Korupsi, Pedoman dan Maklumat MA Seolah Tumpul

Hakim Agung Sudrajad Nekat Korupsi, Pedoman dan Maklumat MA Seolah Tumpul

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.