Kompas.com - 31/07/2022, 14:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan, belum memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer atau Bharada E, polisi yang diduga membunuh Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Adapun permohonan perlindungan sudah Bharada E ajukan ke LPSK sejak 13 Juli 2022.

"Belum (diberikan perlindungan). Kemarin saya risau. Publik judge LPSK memberi perlindungan. Kan Jumat kemarin (baru dimintai keterangan)," ujar Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo saat dihubungi Kompas.com, Minggu (31/7/2022).

Baca juga: LPSK Sebut Bharada E Sudah Ditarik ke Mako Brimob

Hasto menjelaskan, Bharada E sudah menjalani asesmen psikologis di LPSK pada Jumat (29/7/2022).

Saat dimintai keterangan, Bharada E tampak biasa saja dan tidak terlihat tertekan.

"Kami tanyakan tapi dia bilang baik-baik saja," ucapnya.

Hasto mengatakan LPSK kini menunggu hasil asesmen Bharada E, apakah sebenarnya yang dia butuhkan adalah layanan psikologis atau bukan.

Selanjutnya, LPSK juga akan meminta keterangan dari pihak lain terkait permohonan perlindungan Bharada E.

Baca juga: Bharada E Telah Jalani Asesmen, LPSK: Dia Bilang Baik-Baik Saja

"Kita dalami persoalan ini bukan dari pemohon saja, tapi kita juga berusaha melakukan ricek beberapa pihak ya," tutur Hasto.

Selain itu, kata Hasto, LPSK harus berkoordinasi dengan Komnas HAM hingga Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) jika ingin memberi perlindungan terhadap pihak yang sedang berperkara.

Pasalnya, perlindungan yang diberikan LPSK dikhawatirkan bisa memengaruhi status hukum Bharada E yang sejauh ini diduga membunuh Brigadir J.

Sebagai informasi, Polri belum menetapkan siapapun sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J hingga saat ini.

"Jadi memang investigasi diperlukan untuk mengetahui status hukum yang bersangkutan ini apa? Karena yang berhak mendapatkan perlindungan itu saksi, korban, atau saksi korban," jelasnya.

Baca juga: Minta Perlindungan LPSK, Bharada E Diperiksa Kondisi Psikologisnya

Sebelumnya, Bharada E telah menjalani pemeriksaan psikologis di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta Timur, pada Jumat (29/7/2022).

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, Bharada E diperiksa kondisi psikologisnya terkait permohonan perlindungan yang dia ajukan sebelumnya.

"Bharada E datang pada pukul 14.30 WIB dan selesai menjalani pemeriksaan sampai dengan pukul 18.00 WIB," kata Edwin saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Sabtu (30/7/2022), dikutip dari Tribun Jakarta.

Hasil pemeriksaan psikologis ini akan menjadi bahan pertimbangan apakah LPSK akan menerima permohonan perlindungan Bharada E atau tidak.

Hingga kini, Bharada E yang merupakan saksi kasus dugaan pelecehan dan pengancaman terhadap PC, istri Irjen Ferdy Sambo, masih berstatus pemohon, belum terlindung.

Baca juga: Terkini soal Kasus Brigadir J: Pengakuan Bharada E tentang Baku Tembak hingga Rencana Pemeriksaan Sambo dan Istri

Edwin juga tidak mengungkapkan hasil pemeriksaan psikologis Bharada E.

"Sesi pemeriksaan psikologis ini masih akan berlanjut minggu depan," ujar Edwin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Unsur-unsur Keragaman dalam Masyarakat Indonesia

Unsur-unsur Keragaman dalam Masyarakat Indonesia

Nasional
Tanggal 9 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tak Berbelit-belit Selesaikan Tragedi Kanjuruhan

Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tak Berbelit-belit Selesaikan Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PDI-P Akan Umumkan Capres dan Partai Koalisi Pemilu 2024 Bersamaan

PDI-P Akan Umumkan Capres dan Partai Koalisi Pemilu 2024 Bersamaan

Nasional
Anies akan Temui AHY Besok, Nasdem Sebut Pembentukan Koalisi Semakin Kuat

Anies akan Temui AHY Besok, Nasdem Sebut Pembentukan Koalisi Semakin Kuat

Nasional
Nasdem Tegaskan M Taufik Belum Bergabung, meski Sempat Nyatakan Keinginannya untuk Dukung Anies

Nasdem Tegaskan M Taufik Belum Bergabung, meski Sempat Nyatakan Keinginannya untuk Dukung Anies

Nasional
UPDATE 6 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,24 Persen

UPDATE 6 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,24 Persen

Nasional
Demokrat Janji Beri 'Effort' 1.000 Kali Lipat jika Anies Tepati Janji dan Komitmen

Demokrat Janji Beri "Effort" 1.000 Kali Lipat jika Anies Tepati Janji dan Komitmen

Nasional
PDI-P Sindir Nasdem Soal Etika Parpol Pengusung Jokowi Usai Deklarasi Anies Sebagai Capres

PDI-P Sindir Nasdem Soal Etika Parpol Pengusung Jokowi Usai Deklarasi Anies Sebagai Capres

Nasional
Megawati Akrab dengan Prabowo di HUT TNI, PDI-P: Itu Hal Baik

Megawati Akrab dengan Prabowo di HUT TNI, PDI-P: Itu Hal Baik

Nasional
77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

Nasional
Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Nasional
Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Nasional
Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Nasional
Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.