Kompas.com - 31/07/2022, 08:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sedang mempersiapkan musyawarah rakyat (musra) untuk mencari calon presiden (capres).

Musra itu disebut akan dimulai di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Agustus 2022 mendatang.

Adapun hal tersebut para relawan sampaikan saat bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (29/7/2022) siang.

Mereka mengaku kepada Jokowi akan mencari nama capres dari hasil musyawarah rakyat melalui mekanisme penjaringan.

Hanya saja, nama capres yang dipilih relawan Jokowi saat musyawarah rakyat itu tidak akan diungkap ke publik.

Baca juga: Relawan: Presiden Jokowi Berkeberatan Usulan Capres-Cawapres Disebut dalam Musyawarah Rakyat

Diberikan ke Jokowi secara tertutup

Sekretaris Jenderal Pro Jokowi (Projo) Handoko mengatakan para relawan bakal jujur dalam menangkap suara rakyat yang ingin menjadikan seseorang sebagai capres.

"Kita kan hanya melakukan mekanisme penjaringan. Nama-nama silakan, kami akan sejujur mungkin untuk menangkap suara dari rakyat," ujar Handoko kepada wartawan, Jumat (29/7/2022).

Handoko menambahkan, hasil musra kelak tidak akan diungkap kepada publik, tetapi langsung dilaporkan kepada Jokowi.

"Nama-nama itu akan kami laporkan secara tertutup kepada Presiden. Jadi tidak menjadi konsumsi publik supaya kemudian tidak dianggap kami misalnya jadi endorser salah satu nama misalnya," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Disebut Minta Relawan Tak Buru-buru Tentukan Langkah Politik Jelang Pilpres

Relawan tak mau jadi endorser

Handoko menjelaskan, relawan Jokowi tak ingin dianggap memihak salah satu figur tertentu.

“Kami tidak mau diatur sebagai endorser dari satu orang, mau Ganjar, Anies, siapa pun,” ungkapnya.

Ia menyampaikan, para relawan ingin nama-nama figur capres yang dihasilkan dari Musra menjadi pegangan Presiden Joko Widodo.

“Nanti hasil usulan akan kami serahkan pada Pak Jokowi, jadi biarlah jadi milik Pak Jokowi,” kata Handoko.

Jokowi keberatan nama capres disebut di musra

Sementara itu, Joko Widodo juga disebut keberatan apabila ada usulan nama capres-cawapres yang disebutkan saat para relawan menggelar musra.

Ketua Umum Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Mustar Bona Ventura mengungkapkan, dalam pertemuan itu, beberapa kelompok relawan mengundang Jokowi untuk hadir dalam musra yang rencananya untuk menentukan capres dan cawapres yang akan didukung pada Pemilu 2024.

Baca juga: Relawan Temui Jokowi di Istana Bogor, Laporkan Persiapan Musyawarah Rakyat

"Terkait undangan tersebut, Presiden mengatakan, dia belum bisa pastikan kehadirannya dan dia juga berkeberatan nama capres dan cawapres tersebut disebutkan," ungkap Mustar dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Sabtu (30/7/2022).

"Karena kalau Presiden hadir lalu musyawarah rakyat menyebutkan nama capres dan cawapres, itu sama saja membuat Presiden benturan dengan partai dan itu tidak baik," lanjut dia.

Jokowi kemudian kembali memberikan pesan agar para relawannya tidak terburu-buru menentukan langkah dalam Pilpres 2024.

"Presiden juga berpesan kepada relawan untuk tidak terburu-buru dalam menentukan langkah dalam Pilpres 2024 mendatang, mengingat situasi resesi (resesi ekonomi dunia) tersebut," ujar Mustar.

Senada dengan Mustar, Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas mengatakan, Presiden Jokowi menekankan pentingnya sikap ojo kesusu atau tidak terburu-buru terkait penentuan dukungan untuk Pemilu 2024.

"Beliau berpesan untuk relawan, ojo kesusu. Beliau pertegas lagi untuk relawan tidak langsung terlibat politik praktis dulu soal capres. Pak Jokowi minta relawan lebih cenderung untuk bekerja membantu pemerintah," kata Umbas dalam keterangan tertulisnya pada Jumat.

Tentang musra para relawan Jokowi

Sebanyak 15 organisasi relawan Jokowi akan menyelenggarakan musra di 34 provinsi di Indonesia untuk mencari duet kepemimpinan nasional pada Pilpres 2024.

Para organisasi relawan Jokowi itu antara lain, Projo, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Seknas Jokowi, Almisbat, GK, RKIH, Gapura, Jaman, Bara JP, Kornas Jokowi, Indeks, KIB, Duta Jokowi, dan RPJB.

Musra pertama akan dimulai di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu, 27 Agustus 2022 dan berakhir di Jakarta pada Maret 2023.

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia Panel Barus mengatakan, musra adalah satu wadah di mana rakyat bisa ikut terlibat lebih aktif dalam menentukan kepemimpinan nasional ke depan dan ikut menentukan program-program harapan rakyat ke depan.

Dia juga mengatakan, musra adalah rekomendasi politik hasil rapat kerja nasional (rakernas) Projo di Magelang, Jawa Tengah yang dihadiri oleh Presiden Jokowi selaku Dewan Pembina Projo.

"Musra muncul didasari oleh arahan pidato Ketua Dewan Pembina (Presiden Jokowi) pada saat pembukaan Rakernas tersebut. Dalam pidato arahannya beliau menyampaikan banyak hal tentang politik. Tapi ada beberapa hal yang menjadi dasar (musra) misalnya 'ojo kesusu' (jangan buru-buru), gali kehendak rakyat, bicara lagi kepada rakyat, serap aspirasi rakyat," kata Panel di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (16/7/2022).

Musra, lanjut Panel, merupakan ruang demokratis di mana rakyat akan terlibat aktif dalam mendiskusikan nasib bangsa Indonesia ke depan.

"Jadi urusan kepemimpinan nasional ke depan menurut hemat kami tidak boleh hanya menjadi urusan segelintir elit. Karena rakyat punya hak konstitusionalnya untuk ikut terlibat memperdebatkan siapa pemimpin mereka ke depan," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law Anggap Tak Ada Urgensi

IDI Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law Anggap Tak Ada Urgensi

Nasional
Tanggal 4 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 4 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Formappi Kritik Deklarasi Capres di Tengah Momen Duka Tragedi Kanjuruhan

Formappi Kritik Deklarasi Capres di Tengah Momen Duka Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Tak Ada Satupun Fraksi yang Pilih Dua Komisioner Komnas HAM untuk Kembali Menjabat

Tak Ada Satupun Fraksi yang Pilih Dua Komisioner Komnas HAM untuk Kembali Menjabat

Nasional
KPK Akui Tak Sulit Jemput Paksa Lukas Enembe, tapi...

KPK Akui Tak Sulit Jemput Paksa Lukas Enembe, tapi...

Nasional
KPK Gunakan Pendekatan Persuasif agar Lukas Enembe Mau Diperiksa

KPK Gunakan Pendekatan Persuasif agar Lukas Enembe Mau Diperiksa

Nasional
Gerindra Sebut Fanatisme Suporter Sepak Bola Kerap Hanya Dijadikan Komoditi

Gerindra Sebut Fanatisme Suporter Sepak Bola Kerap Hanya Dijadikan Komoditi

Nasional
KPK Tegaskan Deklarasi Anies jadi Capres Tak Ganggu Penyelidikan Kasus Formula E

KPK Tegaskan Deklarasi Anies jadi Capres Tak Ganggu Penyelidikan Kasus Formula E

Nasional
Prajurit Tendang Suporter saat Tragedi Kanjuruhan, Andika: Sudah Mengarah Pidana, Sangat Berlebihan!

Prajurit Tendang Suporter saat Tragedi Kanjuruhan, Andika: Sudah Mengarah Pidana, Sangat Berlebihan!

Nasional
Warganet Soroti Momen Ganjar yang Semobil dengan Jokowi, Bandingkan dengan Deklarasi Anies Capres

Warganet Soroti Momen Ganjar yang Semobil dengan Jokowi, Bandingkan dengan Deklarasi Anies Capres

Nasional
UPDATE 3 Oktober 2022: Bertambah 1.134, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.435.719

UPDATE 3 Oktober 2022: Bertambah 1.134, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.435.719

Nasional
Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Nasional
Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Nasional
Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Nasional
KPK Tak Terpengaruh Deklarasi Anies Jadi Capres, Penyelidikan Formula E Lanjut Terus

KPK Tak Terpengaruh Deklarasi Anies Jadi Capres, Penyelidikan Formula E Lanjut Terus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.