Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Oki Kurniawan
PNS

ASN Lembaga Administrasi Negara

ASN dan Kemerdekaan Pengembangan Kompetensi

Kompas.com - 31/07/2022, 06:31 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SAAT pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, Presiden Joko Widodo menceritakan pengalamannya dalam mendobrak protokol di Istana Kepresidenan.

Saat itu, di Hari Raya Idul Fitri tahun pertamanya menjabat, Presiden mengadakan acara halalbihalal. Dalam acara tersebut, Presiden turut mengundang masyarakat.

Kemudian protokol memintanya untuk berdiri di suatu titik, dan Presiden Jokowi pun mengikuti arahan tersebut.

Tahun kedua, Presiden Jokowi mengadakan acara halalbihalal lagi, lalu protokol memintanya berdiri di titik yang sama, di titik itu lagi. Apa yang dilakukan oleh Presiden?

Bapak Presiden langsung berkata kepada Mensesneg untuk berpindah lokasi.

“Pak ayo kita pindah lokasi lain”, ujar Presiden Jokowi.

Dalam pidatonya tersebut, Presiden mengungkapkan bahwa hal itu Ia lakukan dalam upaya mendobrak protokol yang terlalu terpaku aturan dan terkadang tak memperhatikan konteks.

Ia khawatir, kepatuhan terhadap protokol seperti itu menjadi kebiasaan para menteri dan pejabat pembantunya.

“Kalau kita tidak pindah, akan jadi kebiasaan. Itu akan dianggap sebagai aturan dan bahkan nantinya kan dijadikan seperti undang-undang. Ini yang namanya monoton dan rutinitas,” lanjut Presiden.

Saya yakin gambaran tersebut bukan hanya mengarah pada petugas atau staf protokoler semata, namun juga mengarah kepada ASN secara luas.

Birokrasi kita masih dipandang sebagai birokrasi yang kaku, monoton, dan sering melakukan aktivitas yang bersifat rutinitas.

Mitos zona nyaman PNS

Profesi PNS masih menjadi profesi yang benci-benci cinta. Tidak sedikit orang yang membenci PNS karena menganggap PNS lelet, malas, dan kurang inovatif.

Di sisi lain, masih banyak orang yang masih bercita-cita menjadi PNS. Gambaran yang ada di masyarakat, menjadi PNS adalah profesi yang ideal dan menjanjikan masa depan yang cerah. Pekerjaan yang nyaman serta adanya kompensasi pensiun.

Sehingga saat ada seleksi CPNS, banyak masyarakat berbondong-bondong untuk melamar. Padahal, situasi kenyamanan PNS saat ini tidak seperti yang dibayangkan dahulu.

Saya teringat perihal tutupnya gerai Giant tahun lalu. Para pengamat berpendapat bahwa tutupnya Giant disebabkan oleh perubahan pola perilaku belanja masyarakat serta gempuran e-commerce.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com