Kompas.com - 29/07/2022, 19:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, peralihan dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik dapat membantu kebersihan lingkungan.

Dengan demikian subsidi untuk kesehatan menurutnya tidak diperlukan.

"Dengan mobil listrik dan kendaraan listrik lingkungan jadi bersih dan jadi sehat tidak perlu ada lagi anggaran untuk BPJS," ujar ujar Moeldoko saat meninjau pameran mobil listrik Parklindo Electric Vehicle Show di Kemayoran, Jumat (29/7/2022).

Baca juga: Anies Berencana Ganti Kendaraan Dinas Pemprov DKI dengan Kendaraan Listrik

Dia melanjutkan, peralihan ke kendaraan listrik perlu direalisasikan mengingat kebutuhan untuk jangka panjang.

Selain itu, menurut Moeldoko kendaraan listrik dapat membantu meringankan besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Pemerintah harus menggeluarkan subdisi Rp 19,2 juta untuk satu mobil, untuk motor Rp 3,7 juta per satu motor itu per tahun," ungkapnya.

"Kalau subsidi itu hilang karena ada peralihan ke kendaraan listrik maka subsidi itu bisa dialihkan ke (untuk keperluan) pembangunan manusia," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut Moeldoko juga menjelaskan, kendaraan dinas pejabat akan diganti menggunakan mobil listrik secara bertahap.

Penggantian tersebut akan dimulai dari mobil para menteri.

"Dimulai menteri. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah membuat contoh pilot project, sementara ini masih rental," ujarnya.

"Saat ini Kemenhub juga membuat roadmap bagaimama transisi penggunaan mobil konvensional ke mobil listrik secara bertahap, by year ditujukan kepada instansi pemerintah, TNI dan Polri," jelasnya.

Menurut Moeldoko, pelaksanaan penggantian kendaraan dinas dari mobil konvensional ke mobil listrik ini akan dilakukan secepatnya.

Baca juga: Moeldoko Sebut Subsidi BBM Bisa Dialihfungsikan jika Indonesia Pakai Kendaraan Listrik

Moeldoko pun mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah sedang menyusun instruksi presiden (inpres) soal penggunaan mobil listrik di instansi pemerintah.

"Mudah-mudahan bia segera dikeluarkan. Inpres itu adalah petunjuk perintah presiden untuk memprioritaskan lingkungan pemerintah," katanya.

"Pemerintah daerah, TNI, Polri untuk beralih secara bertahap penggunaan kendaraan listrik," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Capres-Cawapres Pilihan Demokrat Akan Ditetapkan Majelis Tinggi Partai

Capres-Cawapres Pilihan Demokrat Akan Ditetapkan Majelis Tinggi Partai

Nasional
Kemenlu: 934 WNI Jadi Korban Penipuan Perusahaan Online Scam di Kawasan ASEAN

Kemenlu: 934 WNI Jadi Korban Penipuan Perusahaan Online Scam di Kawasan ASEAN

Nasional
KPK Lelang Jetski dan Mesin Kapal Milik Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Lelang Jetski dan Mesin Kapal Milik Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Susi Pudjiastuti Titip Kejagung Selesaikan Kasus Korupsi Impor Garam

Susi Pudjiastuti Titip Kejagung Selesaikan Kasus Korupsi Impor Garam

Nasional
Polri Sebut Polisi yang Tembakkan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan Tak Tahu Aturan FIFA

Polri Sebut Polisi yang Tembakkan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan Tak Tahu Aturan FIFA

Nasional
Polri Update Total Korban Tragedi Kanjuruhan Jadi 678 Orang

Polri Update Total Korban Tragedi Kanjuruhan Jadi 678 Orang

Nasional
Jokowi Resmikan Pabrik Vaksin Covid-19 Berbasis mRNA Pertama di Asia Tenggara

Jokowi Resmikan Pabrik Vaksin Covid-19 Berbasis mRNA Pertama di Asia Tenggara

Nasional
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Punya Harta Rp 31,9 Miliar

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Punya Harta Rp 31,9 Miliar

Nasional
Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Penembakan Massal di Thailand

Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Penembakan Massal di Thailand

Nasional
AHY Disebut Kerahkan 'Petarungnya' untuk Dukung Anies Baswedan

AHY Disebut Kerahkan "Petarungnya" untuk Dukung Anies Baswedan

Nasional
Profil Heru Budi Hartono, Orang Dekat Jokowi yang Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI

Profil Heru Budi Hartono, Orang Dekat Jokowi yang Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI

Nasional
Pemerintah Susun Aturan Pengamanan Pertandingan Sepak Bola, Nantinya Diterbitkan Polri

Pemerintah Susun Aturan Pengamanan Pertandingan Sepak Bola, Nantinya Diterbitkan Polri

Nasional
Komitmen Atasi Perubahan Iklim, Indonesia Optimistis Capai Emisi Nol Bersih pada 2060

Komitmen Atasi Perubahan Iklim, Indonesia Optimistis Capai Emisi Nol Bersih pada 2060

Nasional
Ditunjuk Jokowi Jadi Pj Gubernur DKI, Ini Jawaban Heru Budi Hartono

Ditunjuk Jokowi Jadi Pj Gubernur DKI, Ini Jawaban Heru Budi Hartono

Nasional
Terbit Rencana Perangin-angin Minta Hakim Buka Blokir Rekening Pribadi dan Perusahaannya

Terbit Rencana Perangin-angin Minta Hakim Buka Blokir Rekening Pribadi dan Perusahaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.