Moeldoko: Dengan Kendaraan Listrik Lingkungan Jadi Sehat, Tak Perlu Lagi Anggaran BPJS

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, peralihan dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik dapat membantu kebersihan lingkungan.

Dengan demikian subsidi untuk kesehatan menurutnya tidak diperlukan.

"Dengan mobil listrik dan kendaraan listrik lingkungan jadi bersih dan jadi sehat tidak perlu ada lagi anggaran untuk BPJS," ujar ujar Moeldoko saat meninjau pameran mobil listrik Parklindo Electric Vehicle Show di Kemayoran, Jumat (29/7/2022).

Baca juga: Anies Berencana Ganti Kendaraan Dinas Pemprov DKI dengan Kendaraan Listrik

Dia melanjutkan, peralihan ke kendaraan listrik perlu direalisasikan mengingat kebutuhan untuk jangka panjang.

Selain itu, menurut Moeldoko kendaraan listrik dapat membantu meringankan besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Pemerintah harus menggeluarkan subdisi Rp 19,2 juta untuk satu mobil, untuk motor Rp 3,7 juta per satu motor itu per tahun," ungkapnya.

"Kalau subsidi itu hilang karena ada peralihan ke kendaraan listrik maka subsidi itu bisa dialihkan ke (untuk keperluan) pembangunan manusia," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut Moeldoko juga menjelaskan, kendaraan dinas pejabat akan diganti menggunakan mobil listrik secara bertahap.

Penggantian tersebut akan dimulai dari mobil para menteri.

"Dimulai menteri. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah membuat contoh pilot project, sementara ini masih rental," ujarnya.

"Saat ini Kemenhub juga membuat roadmap bagaimama transisi penggunaan mobil konvensional ke mobil listrik secara bertahap, by year ditujukan kepada instansi pemerintah, TNI dan Polri," jelasnya.

Menurut Moeldoko, pelaksanaan penggantian kendaraan dinas dari mobil konvensional ke mobil listrik ini akan dilakukan secepatnya.

Baca juga: Moeldoko Sebut Subsidi BBM Bisa Dialihfungsikan jika Indonesia Pakai Kendaraan Listrik

Moeldoko pun mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah sedang menyusun instruksi presiden (inpres) soal penggunaan mobil listrik di instansi pemerintah.

"Mudah-mudahan bia segera dikeluarkan. Inpres itu adalah petunjuk perintah presiden untuk memprioritaskan lingkungan pemerintah," katanya.

"Pemerintah daerah, TNI, Polri untuk beralih secara bertahap penggunaan kendaraan listrik," tambahnya.