JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira mengingatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk cermat dan berhati-hati dalam menyusun materi buku pelajaran sekolah.
Andreas menyoroti kasus buku cetak mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP Kelas 7 yang ditarik Kemendikbud-Ristek untuk direvisi karena kesalahan materi.
Adapun kesalahan materi dari buku tersebut, yakni mengenai konsep Ketuhanan dan Trinitas dalam agama Kristen.
"DPR menyayangkan sekaligus mengingatkan Kemendikbud Ristek untuk selektif dalam menentukan penulis buku, apapun jenis bukunya, terutama yang akan menjadi pegangan wajib bagi siswa,” kata Andreas dalam keterangannya, Jumat (29/7/2022).
Baca juga: Kemendikbud Ristek Revisi Buku PPKn Kelas VII yang Keliru Jelaskan Trinitas
Politisi PDI-P itu meminta Kemendikbudristek melibatkan pakar dari berbagai latar belakang untuk setiap penyusunan materi pembelajaran.
Hal ini guna menghindari terjadinya kekeliruan materi di buku pelajaran sekolah.
“Khusus menyangkut agama, sebaiknya melibatkan penulis yang benar-benar mempunyai keahlian dalam agama dan sebaiknya dari agama yang sama dengan bidang keagamaan yang ditulis,” imbuh dia.
“Ini untuk menghindari ketidakpahaman yang memicu kecurigaan antar-pemeluk agama,” lanjutnya.
Andreas mengingatkan, penyusunan buku pelajaran harus melalui proses verifikasi sebelum resmi diedarkan.
Menurut dia, buku pelajaran juga tidak boleh asal dibuat karena bisa berdampak fatal.
“Menulis tentang agama sebaiknya juga tidak menyangkut dogma dalam agama tetapi lebih menyangkut pemahaman informasi umum tentang agama tertentu,” ungkapnya.
Kendati demikian, berkaca kasus ini, Andreas khawatir muatan materi sebelumnya telah diterima siswa sehingga memungkinkan terjadinya informasi sesat.