Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Ambil Sejumlah Kebijakan Tingkatkan Kesejahteraan Petani Sawit

Kompas.com - 29/07/2022, 09:16 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah akan mengambil sejumlah langkah perbaikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit yang sempat terdampak oleh rendahnya harga tandan buah segar (TBS).

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Kamis (28/07/2022) kemarin.

"Pemerintah tentu tidak menutup mata akan kondisi tersebut. Ini ada sesuatu yang harus diambil, langkah, untuk menyelesaikan di sisi sini, tapi juga ada dampak di sisi yang lain," kata Ma'ruf dalam siaran pers, Jumat (29/7/2022).

Baca juga: Luhut: China Tambah Impor 1 Juta Ton CPO, Selamatkan 16 Juta Petani Sawit RI

"Jadi memang ini hal-hal yang harus kita ambil kebijakan, yang kemudian juga harus kita ambil langkah-langkah perbaikan," imbuh dia.

Ma'ruf menuturkan, ada sejumlah upaya konkret yang diambil pemerintah dalam meningkatkan harga TBS sekaligus menurunkan harga minyak goreng.

Salah satunya adalah menghapus sementara pungutan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) beserta produk turunannya serta menetapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) baru.

"Perusahaan wajib mendistribusikan minyak goreng, baru mendapatkan perhitungan hak ekspor dan percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya," kata dia.

Baca juga: Viral Video Petani Sawit Jual TBS ke Malaysia, Ini Respons Mendag Zulhas

Sementara, di sisi hilir, pemerintah telah menggulirkan wacana membentuk pabrik CPO mini berbasis koperasi yang diharapkan dapat meningkatkan harga TBS dan para petani tidak hanya bergantung pada pabrik besar saja.

“Memang beberapa kali juga Presiden minta supaya ada pabrik-pabrik mini sehingga tidak tergantung semuanya kepada pabrik-pabrik besar,” kata Ma'ruf.

Di samping itu, ia berpesan agar Apkasindo mengawal implementasi kebijakan di lapangan dan berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani sawit.

Menurut Ma'ruf peningkatan kualitas SDM petani kelapa sawit dapat dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, konsultasi, manajemen usaha, penguasaan teknologi untuk perbaikan sistem produksi, dan kontrol kualitas.

"Petani sawit (juga) supaya melakukan kerja sama atau bermitra dengan perusahaan untuk mendapatkan  bimbingan maupun pendanaan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kebun dan pendapatannya,” ujar Ma'ruf.

Baca juga: Petani Sawit Diserang Kelompok Bersenjata, Korban Minta Polisi Tangkap Dalangnya

Adapun Ketua Umum Apkasindo Gulat M.E. Manurung melaporkan bahwa kebijakan pencabutan pungutan ekspor yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh petani.

“Harga TBS sawit itu (semula) hanya sekitar Rp 800, Pak. Sekarang alhamdulillah tadi saya cek dari 22 provinsi sudah mencapai Rp 1.700, alhamdulillah Pak, luar biasa, itu yang kami sebut 100 persen,” kata Gulat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com