Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Dinilai Harus Cari Pasangan untuk Prabowo Selain Muhaimin

Kompas.com - 28/07/2022, 14:43 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menyebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mesti mencari figur pasangan "pengantin" yang cocok mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).

Dalam pandangannya, PKB tak disarankan ngotot mengajukan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres).

“Kritik saya hanya untuk sosok Muhaimin Iskandar yang masih kurang laku di pasar calon pemilih,” tutur Ari kepada Kompas.com, Kamis (28/7/2022).

Sebab, lanjut Ari, elektabilitas Muhaimin dari berbagai lembaga survei masih rendah.

Baca juga: Gerindra-PKB Segera Umumkan Koalisi, Akan Usung Prabowo-Muhaimin?

Maka, PKB disarankan mengadakan konvensi untuk melihat figur lain untuk menjadi pasangan Prabowo dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Jika PKB ingin memperkuat bangun koalisi dengan Gerindra akan lebih elok jika di internal PKB sendiri dihelat konvensi. Ibaratnya, cari pasangan pengantin bagi Prabowo yang sepadan,” ungkap dia.

Nantinya, penentuan pengusungan bisa ditentukan melalui mekanisme tersebut, termasuk jika Muhaimin yang banyak dipilih internal kader PKB.

Namun, Ari menyampaikan, ada banyak pekerjaan rumah untuk koalisi tersebut jika akhirnya Prabowo berpasangan dengan Muhaimin.

“Mau tidak mau harus ada perubahan strategi komunikasi khusus untuk Cak Imin agar bisa menambah daya pikat koalisi Gerindra-PKB,” kata dia.

Sebab, Ari pesimistis pasangan ini bisa bersaing dengan nama-nama yang kini kerap disebut. 

Di sisi lain, Ari melihat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dapat menjadi sosok lain yang dilirik PKB untuk mendampingi Prabowo.

Ia mengatakan, Khofifah memiliki modal politik lebih mumpuni ketimbang Cak Imin.

“Pengalaman Khofifah yang pernah menjadi kepala BKKBN, menteri sosial, dan gubernur dengan populasi terpadat di Tanah Air menjadi bukti penguasaan teritorial politik Khofifah,” pungkasnya.

Diketahui, saat ini baru ada dua koalisi parpol yang terbentuk.

Baca juga: Rapimnas Gerindra Mundur karena Bentrok dengan Kegiatan Prabowo sebagai Menhan

Pertama, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB7 yang berisi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), lalu koalisi antara Partai Gerindra dan PKB.

Partai Gerindra sendiri menunda Rapimnas yang mestinya digelar pada 30 Juli 2022.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, Rapimnas dengan agenda utama pendeklarasian Prabowo sebagai capres akan digelar pada 13 Agustus 2022 bersamaan dengan peresmian koalisi bersama PKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com