Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Kondusifitas di Papua Dijaga dan Percepat Implementasi DOB

Kompas.com - 27/07/2022, 20:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para menteri dan pimpinan lembaga untuk menciptakan keamanan kondusif di Papua serta mempercepat implementasi pembentukan tiga daerah otonom baru (DOB) di sana.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat memimpin rapat koordinasi pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (27/7/2022).

"Saya minta semua peserta (rapat) untuk terus berkoordinasi untuk merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah komprehensif untuk menciptakan keamanan yang kondusif di Papua dan juga mempercepat proses persiapan dan implementasi dari 3 DOB di Papua," kata Ma'ruf, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Wapres Sebut Pembiayaan Syariah Jadi Alternatif Pendanaan Transisi Energi

Wapres menegaskan pentingnya perumusan operasi keamanan yang bersifat humanis, dinamis, antisipatif, dan simultan dengan pendekatan teritorial di Papua.

Dalam rapat itu, Ma'ruf juga menyoroti upaya-upaya yang harus dilakukan demi melindungi masyarakat serta memperkecil gangguan terhadap persiapan dan pelaksanaan pemekaran daerah.

Ia pun menekankan pentingnya meningkatkan efektivitas pembangunan di Papua dan Papua Barat.

"Termasuk dana-dana supaya efektif untuk mewujudkan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat," kata dia.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Tegaskan Tak Ada Pembahasan Politik Saat Bertemu Anies

Di samping itu, secara khusus Ma'ruf meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi pemanfaatan dana otonomi khusus di Papua dan Papua Barat agar tepat sasaran.

"Perlu dievaluasi Pak Mendagri, supaya tidak hilang, (jangan sampai) tidak berbekas di masyarakat. Jangan sampai itu terjadi,” ujar Ma'ruf.

Adapun rapat hari ini dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD; Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian; Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca juga: Berkaca dari Kasus ACT, Wapres Minta Lembaga Sosial Kedepankan Transparansi

Kemudian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim; Wakil Jaksa Agung Sunarta; Wakil Kepala BIN Laksamana Madya TNI (Purn.) Teddy Lhaksmana; serta Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Tetapkan 2 Tersangka Suap Pengurusan Dana Insentif di Pemkot Balikpapan

Bareskrim Tetapkan 2 Tersangka Suap Pengurusan Dana Insentif di Pemkot Balikpapan

Nasional
Jokowi Dilibatkan Susun Kabinet, Pengamat: Ini Kabinet Lanjutan atau Kabinet Prabowo?

Jokowi Dilibatkan Susun Kabinet, Pengamat: Ini Kabinet Lanjutan atau Kabinet Prabowo?

Nasional
KPU Tak Akan Hentikan Unggah Perolehan Suara di Sirekap, demi Transparansi

KPU Tak Akan Hentikan Unggah Perolehan Suara di Sirekap, demi Transparansi

Nasional
Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo-Gibran Belum Bahas Penunjukan Menteri

Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo-Gibran Belum Bahas Penunjukan Menteri

Nasional
Selain Jokowi, Ketum Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Juga Terlibat Susun Kabinet Baru

Selain Jokowi, Ketum Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Juga Terlibat Susun Kabinet Baru

Nasional
Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Nasional
TKN Sebut Peran Jokowi Tak Sebatas di Masa Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

TKN Sebut Peran Jokowi Tak Sebatas di Masa Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPU Ungkap Alasan Baru Jadwalkan Pemilu Ulang di 686 TPS dari 780 TPS Rekomendasi Bawaslu

KPU Ungkap Alasan Baru Jadwalkan Pemilu Ulang di 686 TPS dari 780 TPS Rekomendasi Bawaslu

Nasional
Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Nasional
Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Nasional
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

Nasional
Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Nasional
KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

Nasional
KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

Nasional
Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com