Wapres Minta Kondusifitas di Papua Dijaga dan Percepat Implementasi DOB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para menteri dan pimpinan lembaga untuk menciptakan keamanan kondusif di Papua serta mempercepat implementasi pembentukan tiga daerah otonom baru (DOB) di sana.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat memimpin rapat koordinasi pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (27/7/2022).

"Saya minta semua peserta (rapat) untuk terus berkoordinasi untuk merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah komprehensif untuk menciptakan keamanan yang kondusif di Papua dan juga mempercepat proses persiapan dan implementasi dari 3 DOB di Papua," kata Ma'ruf, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Wapres Sebut Pembiayaan Syariah Jadi Alternatif Pendanaan Transisi Energi

Wapres menegaskan pentingnya perumusan operasi keamanan yang bersifat humanis, dinamis, antisipatif, dan simultan dengan pendekatan teritorial di Papua.

Dalam rapat itu, Ma'ruf juga menyoroti upaya-upaya yang harus dilakukan demi melindungi masyarakat serta memperkecil gangguan terhadap persiapan dan pelaksanaan pemekaran daerah.

Ia pun menekankan pentingnya meningkatkan efektivitas pembangunan di Papua dan Papua Barat.

"Termasuk dana-dana supaya efektif untuk mewujudkan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat," kata dia.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Tegaskan Tak Ada Pembahasan Politik Saat Bertemu Anies

Di samping itu, secara khusus Ma'ruf meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi pemanfaatan dana otonomi khusus di Papua dan Papua Barat agar tepat sasaran.

"Perlu dievaluasi Pak Mendagri, supaya tidak hilang, (jangan sampai) tidak berbekas di masyarakat. Jangan sampai itu terjadi,” ujar Ma'ruf.

Adapun rapat hari ini dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD; Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian; Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca juga: Berkaca dari Kasus ACT, Wapres Minta Lembaga Sosial Kedepankan Transparansi

Kemudian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim; Wakil Jaksa Agung Sunarta; Wakil Kepala BIN Laksamana Madya TNI (Purn.) Teddy Lhaksmana; serta Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.