Hari Budimawan
Pegawai Negeri Sipil

Profesi saya merupakan seorang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bergerak di bidang pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara. Masa kerja saya di lembaga tersebut kurang lebih 25 tahun. Sejumlah pengalaman pekerjaan yang pernah saya lalui adalah menjadi seorang peneliti di bidang SDM Aparatur kurang lebih selama 15 tahun dan sekarang menjadi seorang Analis SDM Aparatur Ahli Madya. Hasil karya saya yang sudah diunggah di online adalah Evaluasi Sistem Rekruitmen PNS dan manajemen kinerja PNS

Transformasi Aparatur Sipil Negara Era Jokowi

Kompas.com - 27/07/2022, 12:55 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SALAH satu fokus kerja yang dicanangkan Presiden Joko Widodo saat pelantikan di masa jabatan ke duanya adalah membangun Sumber Daya Manusia (SDM).

Presiden ingin membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta akan mengundang talenta-talenta bekerja sama.

Modal awal yang dimiliki oleh Presiden Jokowi adalah pengesahan profesi yang bekerja di instansi pemerintah, yakni Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (P3K).

Kebijakan terkait dengan profesi ASN secara rinci diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

ASN wajib menjalankan tugas secara optimal dan memenuhi kapasitasnya sebagai SDM yang diinginkan oleh Presiden.

Implementasi sistem merit, pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja

Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan untuk memicu ASN menjadi sumber daya manusia sesuai dengan keinginan Presiden, antara lain:

1. Sistem merit yang diimplementasikan dalam proses pengelolaan ASN dengan menitikberatkan pada aspek kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

Untuk menduduki suatu jabatan, setiap ASN wajib memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan. Begitu pula saat ASN menduduki jabatan tertentu wajib meningkatkan aspek kompetensi dan kinerjanya.

Dengan demikian, setiap ASN tidak dapat mengandalkan latar belakang politik, kesukuan, ras, agama, senioritas, jenis kelamin, kekeluargaan, atau kondisi fisik selama menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selama menduduki jabatan di instansi pemerintahan.

2. Pengembangan kompetensi merupakan hak yang dimiliki oleh ASN untuk diimplementasikan setiap tahunnya dengan jumlah kuantitas jam pembelajaran yang berbeda untuk PNS dan P3K.

Kegiatan pengembangan kompetensi bagi setiap ASN dapat dilakukan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (corporate university). Hasil dari pengembangan kompetensi tidak hanya berdampak pada peningkatan kompetensi dan kinerja ASN, tetapi juga mendukung terealisasinya misi unit organisasi.

Proses pengembangan kompetensi akan selaras dengan rencana strategik unit organisasinya.

Terdapat tiga jenis kompetensi yang setiap tahunnya dikembangkan oleh ASN, yaitu:

  • Kompetensi manajerial: berkaitan dengan mengelola atau memimpin unit organisasi
  • Kompetensi teknis/fungsional: berkaitan dengan bidang teknis jabatan
  • Kompetensi socio kultural: berkaitan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat

Substansi selama proses pengembangan kompetensi akan disesuaikan dengan jabatan yang diduduki oleh ASN. Mereka dianggap menguasai kompetensi apabila sudah lulus uji kompetensi.

3. Implementasi penilaian kinerja di lingkungan ASN melalui pemenuhan target kinerja yang ingin dicapai setiap tahunnya.

ASN wajib memenuhi target kinerja yang telah disepakati dengan atasan langsung, ditandatangani pada awal tahun di formulir Sasaran Kinerja Pegawai.

Target kinerja yang akan dicapai oleh setiap ASN merupakan hasil dari proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertical dari level unit atau pegawai yang lebih tinggi ke level unit atau pegawai lebih rendah.

Penetapan target kinerja harus selaras dengan misi unit organisasi untuk setiap tahunnya. Pemberian penghargaan dan penegakan hukum diterapkan selama proses penilaian kinerja, sehingga ASN akan bekerja keras memenuhi target kinerja.

Pemetaan ASN bertalenta

Agar pelaksanaan sistem merit berjalan baik di lingkungan ASN, maka dilaksanakan proses pemetaan ASN.

Kegiatan pemetaan dilakukan melalui proses pengidentifikasian ASN terkait pengukuran potensi yang dimiliki untuk menduduki jabatan lebih tinggi. 

Selain itu, pelaksanaan uji kompetensi selama kegiatan pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja yang telah dicapainya dalam jabatan yang diembannya.

Hasil dari proses indentifikasi akan dipetakan ke sembilan kotak kategori. Garis mendatar atau horizontal merupakan variabel potensial (terdiri dari aspek potensi dan kompetensi). Garis tegak atau vertical merupakan variabel kinerja.

Apabila ASN menduduki kotak ke sembilan, maka dinilai sebagai suksesor yang menjadi prioritas utama untuk menduduki jabatan lebih tinggi di lingkungan instansi pemerintah.

Sedangkan ASN yang menduduki kotak nomor delapan atau tujuh diberikan proses pengembangan karir dan kompetensi melalui kegiatan pemagangan, corporate university, tugas belajar atau kegiatan pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk sumber daya manusia yang berasal dari swasta atau non ASN yang memiliki talenta global diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi atau jabatan fungsional ahli utama di lingkungan instansi pemerintah melalui seleksi terbuka.

Instrumen yang digunakan untuk seleksi terbuka antara lain adalah menilai porto folio, penyusunan makalah personal, assessment dan kegiatan wawancara.

Proses seleksi terbuka ini menyiratkan bahwa instansi pemerintah dapat bekerjasama dengan sumber daya manusia dari kalangan swasta atau non ASN yang memiliki talenta global.

Percepatan transformasi ASN

Salah satu usaha pemerintah untuk mendorong percepatan transformasi ASN melalui proses penyetaraan jabatan.

Kegiatan ini dilakukan melalui proses perpindahan jabatan administrator ke jabatan fungsional ahli madya, dan jabatan pengawas ke jabatan fungsional ahli muda.

Implikasi dari proses penyetaraan jabatan adalah semakin sederhananya struktur birokrasi pemerintahan yang sebelumnya empat level menjadi dua level.

Harapan yang diinginkan adalah ASN menjadi lebih professional, dinamis, dan agile sehingga efektifitas dan efisiensi pelayanan publik semakin meningkat.

Untuk mendukung transformasi ASN berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah, maka Presiden Joko Widodo meluncurkan core values bagi ASN, yaitu BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Implementasi core values ini diharapkan ASN dapat mengakselerasi dan mendeterminasi mindset dan culture set dalam suatu rencana aksi yang kongkret dengan didukung infrastruktur kebijakan.

Dengan demikian, mampu membangun SDM ASN unggul yang bercirikan dengan SDM yang pekerja keras, bekerja secara smart, dinamis, agile dan adaptif untuk menuju birokrasi kelas dunia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diklaim Sudah 'Fix' Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Diklaim Sudah "Fix" Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Nasional
6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

Nasional
Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Nasional
Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Nasional
Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.