Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Pertanyakan Surat Mardani Maming soal Permohonan Penundaan Pemeriksaan

Kompas.com - 27/07/2022, 12:40 WIB
Syakirun Ni'am,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan alasan kuasa hukum tersangka dugaan suap Mardani H Maming baru melayangkan surat permohonan penundaan pemeriksaan pada 25 Juli.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK menjadwalkan pemeriksaan kedua terhadap Maming pada 21 Juli.

Agenda itu diberitahukan kepada pihak Maming melalui surat panggilan yang telah dikirimkan dengan patut dan sah. Namun, Maming kembali absen.

"Kalau memang benar ada surat yang dikirim oleh pihak pengacara tersangka tersebut, mengapa baru dibuat pada tanggal 25 Juli 2022 dan disampaikan bahwa tersangka akan hadir pada tanggal 28 Juli 2022?," kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (27/7/2022).

Baca juga: Polri Siap Bantu KPK Cari Mardani Maming yang Jadi Buron

Kendati demikian, Ali mengaku KPK akan memeriksa apakah surat tersebut telah diterima pihaknya atau belum. Sebab, penerimaan surat di KPK berjalan secara birokratis.

Ia menegaskan, KPK akan menangani perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar aturan yang ada.

Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming sebagai buron. Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu dinilai tidak kooperatif karena tidak memenuhi panggilan penyidik KPK hingga dua kali.

KPK menjadwalkan Maming untuk diperiksa pertama kali setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 14, Juli lalu. Namun, Maming tidak hadir dengan alasan sedang mengajukan praperadilan.

Panggilan kedua kemudian dilayangkan pada 21 Juli. Namun, Maming kembali absen.

Baca juga: Dua Politisi PDI-P Buronan KPK: Mardani Maming dan Harun Masiku

KPK lalu melakukan jemput paksa pada 25 Juli. Upaya itu berujung nihil karena Maming tidak berada di apartemennya.

Belakangan, kuasa hukum Maming, Bambang Widjojanto (BW) menyebut KPK menyembunyikan informasi mengenai kesanggupan Maming akan diperiksa pada 28 Juli.

Hal itu tertuang dalam surat berkop Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU.

"Inikah penegakan hukum yang hendak ditonjolkan KPK dengan menyembunyikan infomasi yang sudah dinyatakan MHM yang akan hadir pada kamis tanggal 28 Juli 2022," kata BW kepada Kompas.com kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

Nasional
Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Nasional
Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta 'Pijakan' Politik

Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta "Pijakan" Politik

Nasional
Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Nasional
Soal Simpang Siur Kasus Vina Cirebon, Menko Polhukam: Dibuktikan dalam Proses Hukum

Soal Simpang Siur Kasus Vina Cirebon, Menko Polhukam: Dibuktikan dalam Proses Hukum

Nasional
Jokowi Pilih 9 Nama Pansel Anggota Kompolnas 2024-2028, Hermawan Sulistyo Jadi Ketua

Jokowi Pilih 9 Nama Pansel Anggota Kompolnas 2024-2028, Hermawan Sulistyo Jadi Ketua

Nasional
Ditanya Apakah Pimpinan KIM dan Prabowo Bahas Pilkada dan Kabinet, PAN: Ringan-ringan Saja

Ditanya Apakah Pimpinan KIM dan Prabowo Bahas Pilkada dan Kabinet, PAN: Ringan-ringan Saja

Nasional
PKB Munculkan Duet Marzuki-Risma di Pilkada Jatim, PDI-P: Risma Harusnya Gubernur

PKB Munculkan Duet Marzuki-Risma di Pilkada Jatim, PDI-P: Risma Harusnya Gubernur

Nasional
Polri Klaim Sudah Tangkap 464 Tersangka Judi Online dalam 2 Bulan

Polri Klaim Sudah Tangkap 464 Tersangka Judi Online dalam 2 Bulan

Nasional
Anies Terbuka untuk Bertemu dan Dialog dengan Prabowo

Anies Terbuka untuk Bertemu dan Dialog dengan Prabowo

Nasional
Klaim Tak Minta Jabatan, Sandiaga Usul PPP Dukung Pemerintahan Prabowo

Klaim Tak Minta Jabatan, Sandiaga Usul PPP Dukung Pemerintahan Prabowo

Nasional
Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM, Bahas Susunan Kabinet?

Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM, Bahas Susunan Kabinet?

Nasional
Viral Video Jenazah Jemaah Haji Telantar di Jalanan Mekkah, Kemenag: Bukan dari Indonesia

Viral Video Jenazah Jemaah Haji Telantar di Jalanan Mekkah, Kemenag: Bukan dari Indonesia

Nasional
Polri Bongkar Judi Online di 3 Situs, 18 Tersangka Ditangkap

Polri Bongkar Judi Online di 3 Situs, 18 Tersangka Ditangkap

Nasional
Soal Peluang Duet di Pilkada Jakarta, Kaesang: Pak Anies sama Saya Beda

Soal Peluang Duet di Pilkada Jakarta, Kaesang: Pak Anies sama Saya Beda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com