Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui PM Jepang, Jokowi Sampaikan Dukacita atas Wafatnya Shinzo Abe

Kompas.com - 27/07/2022, 11:36 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo, Rabu (27/7/2022).

Dalam pernyataan pers usai pertemuan, Jokowi menyampaikan ucapan dukacita dari masyarakat Indonesia atas wafatnya mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 8 Juli 2022.

"Kepada kekaisaran, pemerintah, dan juga masyarakat Jepang, saya atas nama masyarakat Indonesia sekali lagi menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe," kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Reuters, Rabu.

Baca juga: Jokowi Kunker ke Luar Negeri, Maruf Amin Laksanakan Tugas Presiden

Jokowi sebelumnya juga telah menyampaikan ucapan belasungkawa melalui akun Twitter-nya pada hari wafatnya Abe.

Saat itu, Jokowi menyatakan, Indonesia akan selalu mengenang jasa Abe yang memperkuat hubungan kerja sama antara kedua negara.

"Kami akan selalu mengingat kontribusi Abe dalam memperkuat kerja sama Indonesia-Jepang. Semoga keluarga PM Abe dan rakyat Jepang diberikan kekuatan di masa sulit ini," tulis Jokowi lewat akun @jokowi, ketika itu.

Seperti diketahui, Abe meninggal dunia setelah ditembak seorang pria bernama Tetsuya Yamagami (41 tahun) saat ia sedang berpidato di dekat Stasiun Yamato-Saidaiji di Kota Nara.

Baca juga: Rabu Besok, Jokowi Dijadwalkan Bertemu PM Kishida dan Kaisar Naruhito

Kantor berita utama Jepang NHK melaporkan, Tetsuya Yamagami menembak Shinzo Abe karena tidak puas atas mantan PM Jepang terlama tersebut dan dendam terhadap organisasi yang dia yakini terkait dengan Abe.

Belakangan ini diketahui bahwa organisasi yang dimaksud adalah Gereja Unifikasi. Tetsuya Yamagami mengeklaim, ibunya memberikan sumbangan besar berupa uang ke sana yang membuat keluarganya kesulitan keuangan.

Dikutip dari AS, tindakan Tetsuya Yamagami bisa membuatnya berhadapan dengan kekuatan hukum penuh di Jepang yang berarti hukuman mati.

Baca juga: BERITA FOTO: Pertemuan Jokowi dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing

Lebih dari 70 persen negara telah menghapus hukuman mati, tetapi di Jepang praktik tersebut dilakukan lagi tahun lalu.

Tidak ada eksekusi yang dilakukan pada 2020 atau sebagian besar 2021, hingga pada Desember 2021 ketika PM Fumio Kishida yang baru saja menjabat menyetujui hukuman gantung untuk tiga terpidana mati.

Pedoman hukuman di Jepang saat ini hanya mengizinkan hukuman mati dilakukan jika pelaku melakukan beberapa pembunuhan, atau pembunuhan tunggal yang dianggap sangat keji.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com