Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Belanja APBD Dipantau, Jangan Baru Dihabiskan 3 Bulan Terakhir

Kompas.com - 27/07/2022, 10:52 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran inspektorat di daerah aktif melakukan monitoring dan evaluasi (monev) realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Ia meminta agar laju realiasi belanja daerah diusahakan naik secara konsisten, bukan hanya dihabiskan pada tiga bulan terakhir tahun anggaran.

“Realisasi belanja upayakan trennya itu naiknya itu konsisten, tidak eksponensial, artinya tidak melengkung, (jangan) 3 bulan pertama kecil, 3 bulan kedua kecil, 3 bulan (ketiga) kecil, 3 bulan terakhir langsung dia menanjak tajam sekali,” ujar Tito dikutip keterangan resmi Kemendagri pada Rabu (27/7/2022).

Baca juga: Mendagri Dorong Pemda Alokasikan 40 Persen Anggaran PBJ untuk Belanja Produk Dalam Negeri

Tito menyampaikan, monev ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretaris Daerah (Sekda), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Ia mengatakan, jajaran inspektorat di daerah perlu memberi masukan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi belanjanya masih rendah.

Inspektorat juga disebutnya perlu mendalami penyebab rendahnya realisasi belanja tersebut, sehingga masukan yang diberikan dapat mengatasi persoalan.

Tito menyatakan bahwa realisasi belanja ini penting dan menjadi perhatian Presiden Joko Widodo karena akan berdampak terhadap daya beli dan konsumsi rumah tangga.

“Daya beli masyarakat sangat ditentukan dengan adanya aktivitas ekonomi, baik ekonomi yang didorong oleh pemerintah atau yang didorong oleh swasta," ujar Tito.

"Yang didorong oleh pemerintah adalah realisasi belanja pemerintah, realisasi APBD, APBN,” ucap dia.

Baca juga: Mendagri: Rancangan Aturan Pengangkatan Pj Kepala Daerah Sedang Digodok Bersama Kementerian Lain

Selain meningkatkan daya beli masyarakat, realisasi belanja daerah dinilai dapat merangsang sektor swasta yang perekonomiannya sempat terpuruk akibat pandemi, khususnya para pelaku UMKM.

Oleh karena itu, Tito mengimbau agar pemerintah daerah mengalokasikan 40 persen anggaran pengadaan barang dan jasa untuk membeli produk dalam negeri.

“Ini (UMKM) adalah betul-betul sektor riil, dia tidak akan lari kemana-mana, dan itu memberikan lapangan kerja yang riil di masyarakat, dan riil (membuat) uang beredar di masyarakat,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buka WWF ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com