Mendagri Minta Belanja APBD Dipantau, Jangan Baru Dihabiskan 3 Bulan Terakhir

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran inspektorat di daerah aktif melakukan monitoring dan evaluasi (monev) realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Ia meminta agar laju realiasi belanja daerah diusahakan naik secara konsisten, bukan hanya dihabiskan pada tiga bulan terakhir tahun anggaran.

“Realisasi belanja upayakan trennya itu naiknya itu konsisten, tidak eksponensial, artinya tidak melengkung, (jangan) 3 bulan pertama kecil, 3 bulan kedua kecil, 3 bulan (ketiga) kecil, 3 bulan terakhir langsung dia menanjak tajam sekali,” ujar Tito dikutip keterangan resmi Kemendagri pada Rabu (27/7/2022).

Baca juga: Mendagri Dorong Pemda Alokasikan 40 Persen Anggaran PBJ untuk Belanja Produk Dalam Negeri

Tito menyampaikan, monev ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretaris Daerah (Sekda), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Ia mengatakan, jajaran inspektorat di daerah perlu memberi masukan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi belanjanya masih rendah.

Inspektorat juga disebutnya perlu mendalami penyebab rendahnya realisasi belanja tersebut, sehingga masukan yang diberikan dapat mengatasi persoalan.

Tito menyatakan bahwa realisasi belanja ini penting dan menjadi perhatian Presiden Joko Widodo karena akan berdampak terhadap daya beli dan konsumsi rumah tangga.

“Daya beli masyarakat sangat ditentukan dengan adanya aktivitas ekonomi, baik ekonomi yang didorong oleh pemerintah atau yang didorong oleh swasta," ujar Tito.

"Yang didorong oleh pemerintah adalah realisasi belanja pemerintah, realisasi APBD, APBN,” ucap dia.

Baca juga: Mendagri: Rancangan Aturan Pengangkatan Pj Kepala Daerah Sedang Digodok Bersama Kementerian Lain

Selain meningkatkan daya beli masyarakat, realisasi belanja daerah dinilai dapat merangsang sektor swasta yang perekonomiannya sempat terpuruk akibat pandemi, khususnya para pelaku UMKM.

Oleh karena itu, Tito mengimbau agar pemerintah daerah mengalokasikan 40 persen anggaran pengadaan barang dan jasa untuk membeli produk dalam negeri.

“Ini (UMKM) adalah betul-betul sektor riil, dia tidak akan lari kemana-mana, dan itu memberikan lapangan kerja yang riil di masyarakat, dan riil (membuat) uang beredar di masyarakat,” kata dia.