Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/07/2022, 22:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berencana memeriksa CCTV, telepon genggam dan perangkat digital lain yang terkait dengan kasus tewasnya ajudan Kadiv Propam nonaktif Polri, Irjen Ferdy Sambo, berinisial Brigadir J.

Komisioner bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam menyebutkan bahwa pemeriksaan ini dilakukan guna memperdalam penyelidikan kasus.

"Besok kami melakukan pemeriksaan untuk digital forensik dan cyber. Hubungannya apa digital forensik? Mengecek semua CCTV. Apa hubungannya cyber? Ngecek semua HP dan komunikasi," jelas Anam kepada wartawan, Selasa (26/7/2022) malam.

Baca juga: Kasus Kematian Brigadir J, Komnas HAM: Bharada E Jelaskan soal Tembakan

Untuk melakukan ini, Komnas HAM akan melibatkan ahli forensik digital, termasuk dari Mabes Polri. Anam enggan memaparkan soal detail CCTV dan ponsel yang bakal diperiksa, namun Komnas HAM disebut akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

Sebelumnya, Komnas HAM telah memeriksa tim forensik Polri yang mengotopsi jasad Brigadir J.

Anam menegaskan, berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan saat ini, Komnas HAM telah sampai pada dugaan yang kian mengerucut soal waktu dan penyebab kematian serta jenis luka yang menewaskan Brigadir J.

Baca juga: Komnas HAM Periksa 6 Ajudan Sambo Secara Terpisah

Namun, mereka masih menghormati proses ekshumasi dan rencana otopsi ulang jasad Brigadir J, dan tak menutup diri dari peluang munculnya temuan baru.

Sementara itu, Polri disebut telah berkomitmen untuk membuka akses pemeriksaan seluas-luasnya kepada Komnas HAM untuk mengusut kasus ini.

Hari ini, Komnas HAM memeriksa 6 ajudan Sambo.

Lima ajudan diperiksa selama 7,5 jam hingga pukul 16.25 WIB.

Baca juga: Komnas HAM: Para Ajudan Sambo Masih Bercanda-canda Sebelum Brigadir J Tewas

Satu ajudan lain yang dituduh sebagai penembak Brigadir J, Bharada E, datang belakangan dan diperiksa selama 5 jam sebelum meninggalkan kantor Komnas HAM pukul 18.24.

Anam menegaskan, sepanjang pekan ini, Komnas HAM akan terus memanggil pihak pihak terkait dan para ahli terkait pemeriksaan kasus ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Mengurus Akta Kematian yang Rusak

Cara Mengurus Akta Kematian yang Rusak

Nasional
Gempa M 4,3 Guncang Garut, Pusat Gempa di Kedalaman 3 Km

Gempa M 4,3 Guncang Garut, Pusat Gempa di Kedalaman 3 Km

Nasional
Tanggal 8 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
IPK Turun, Upaya Pemberantasan Korupsi Indonesia Dianggap Terpuruk

IPK Turun, Upaya Pemberantasan Korupsi Indonesia Dianggap Terpuruk

Nasional
Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

Nasional
Eks Penyidik KPK Sebut Janji Jokowi Perkuat Pemberantasan Korupsi Hanya Basa-basi

Eks Penyidik KPK Sebut Janji Jokowi Perkuat Pemberantasan Korupsi Hanya Basa-basi

Nasional
IPK Indonesia Turun, Janji Jokowi Lawan Korupsi Dinilai Tak Bermakna

IPK Indonesia Turun, Janji Jokowi Lawan Korupsi Dinilai Tak Bermakna

Nasional
Kasus Omicron XBB.1.5 atau Kraken di Pamulang Baru Pulang Umrah

Kasus Omicron XBB.1.5 atau Kraken di Pamulang Baru Pulang Umrah

Nasional
ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

Nasional
IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Perkuat Koalisi Perubahan, Demokrat Buka Kemungkinan Komunikasi dengan Partai Lain

Perkuat Koalisi Perubahan, Demokrat Buka Kemungkinan Komunikasi dengan Partai Lain

Nasional
UPDATE 1 Februari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,60 Persen

UPDATE 1 Februari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,60 Persen

Nasional
Demokrat: Kalau Ada yang Masih Galau, Koalisi Perubahan Terbuka Menerima

Demokrat: Kalau Ada yang Masih Galau, Koalisi Perubahan Terbuka Menerima

Nasional
Jokowi Awali Kunker di Bali dengan Resmikan Pasar Seni Sukawati

Jokowi Awali Kunker di Bali dengan Resmikan Pasar Seni Sukawati

Nasional
UPDATE 1 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 273, Totalnya Jadi 6.730.289

UPDATE 1 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 273, Totalnya Jadi 6.730.289

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.