Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/07/2022, 20:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) Wiku Adisasmito mengatakan, hingga saat ini belum ada penambahan jumlah provinsi yang tertular penyakit kuku dan mulut (PMK).

Berdasarkan data pemerintah hingga Selasa (26/7/2022), penularan PMK masih berada di 22 provinsi.

"Berdasarkan data yang telah dihimpun per hari ini, jumlah provinsi tertular PMK adalah sebanyak 22 provinsi. Kabar baiknya angka ini tak bertambah dari minggu lalu," ujar Wiku dalam konferensi pers secara daring pada Selasa.

Baca juga: Khawatir Bocor, Ganti Rugi PMK Diusulkan Bukan Uang, melainkan Hewan Ternak

"Yang artinya selama satu minggu terakhir, kita berhasil mempertahankan 15 provinsi agar tetap hijau. Upaya kita untuk menjaga 15 provinsi harus terus kita jaga dan tingkatkan," tegasnya.

Meski demikian, Wiku mengungkapkan terdapat penambahan dua kota yang tertular PMK.

Keduanya yakni Bandar Lampung dan Bengkulu.

Sehingga saat ini total terdapat 265 kabupaten/kota yang tertular penyakit tersebut.

Oleh karenanya, Wiku menuturkan dalam mencegah penyebaran virus PMK ke wilayah lainnya pemotongan bersyarat menjadi satu upaya yang terbaik.

Dia menjelaskan, berdasarkan data yang dapat diamati di Bali dan Kalimantan Tengah keduanya memiliki persentase ternak yang dipotong bersyarat cukup tinggi dibandingkan jumlah hewan yang sakit.

"Yaitu 99, 46 persen terhadap 551 kasus dan 46,98 persen terhadap 645 kasus," tutur Wiku.

Baca juga: PMK Mulai Merebak di Luwu, 30 Ekor Kerbau Sudah Terjangkit

"Daerah yang sejak awal telah menggencarkan pemotongan bersyarat bagi ternak yang terinfeksi teramati dapat menekan kasus PMK lebih baik dibandingkan daerah yang tidak menggencarkan pemotongan bersyarat di awal merebaknya kasus," jelasnya.

Oleh karenanya Wiku mengimbau agar pemotongan bersyarat dapat dicontoh oleh daerah lain dalam konteks pengendalain wabah PMK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Ada Reshuffle Rabu Pon, Sekjen PDI-P: Jokowi Punya Kalkulasi

Tak Ada Reshuffle Rabu Pon, Sekjen PDI-P: Jokowi Punya Kalkulasi

Nasional
PDI-P Tetap Inginkan Posisi Capres jika Berkoalisi: Kan Pemenang Pemilu

PDI-P Tetap Inginkan Posisi Capres jika Berkoalisi: Kan Pemenang Pemilu

Nasional
Djarot: Rabu Pon Betul-Betul Masalah Politik, Ditunggu Reshuffle Ternyata Pertemuan Surya Paloh-Airlangga

Djarot: Rabu Pon Betul-Betul Masalah Politik, Ditunggu Reshuffle Ternyata Pertemuan Surya Paloh-Airlangga

Nasional
Terbang ke Yogyakarta, Wapres Akan Buka ASEAN Tourism Forum

Terbang ke Yogyakarta, Wapres Akan Buka ASEAN Tourism Forum

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai Sistem Proporsional Terbuka Sarat Kepentingan Elektoral, Singgung Banyaknya Korupsi

Sekjen PDI-P Nilai Sistem Proporsional Terbuka Sarat Kepentingan Elektoral, Singgung Banyaknya Korupsi

Nasional
Irfan Widyanto ke Istri dan Anak: Kalian Harus Kuat, Inilah Risiko Tugas yang Papa Hadapi

Irfan Widyanto ke Istri dan Anak: Kalian Harus Kuat, Inilah Risiko Tugas yang Papa Hadapi

Nasional
Bareskrim Tangkap 6 Tersangka Kasus Judi dan Pornografi 'Online' Jaringan Internasional

Bareskrim Tangkap 6 Tersangka Kasus Judi dan Pornografi "Online" Jaringan Internasional

Nasional
Sekjen Hasto: Partai yang Sukanya Impor Tidak Cocok Buat PDI-P

Sekjen Hasto: Partai yang Sukanya Impor Tidak Cocok Buat PDI-P

Nasional
PBNU Minta PKB Tak Tarik Nahdliyin ke Politik Praktis, Muhaimin: Yang Ngomong Staf, Tidak Usah Ditanggapi

PBNU Minta PKB Tak Tarik Nahdliyin ke Politik Praktis, Muhaimin: Yang Ngomong Staf, Tidak Usah Ditanggapi

Nasional
Enggan Sendirian pada Pemilu 2024, PDI-P Utamakan Jajaki Parpol Pendukung Pemerintah

Enggan Sendirian pada Pemilu 2024, PDI-P Utamakan Jajaki Parpol Pendukung Pemerintah

Nasional
Cak Imin Usulkan Revisi UU Pilkada, Minta Pemilihan Gubernur Dihapus

Cak Imin Usulkan Revisi UU Pilkada, Minta Pemilihan Gubernur Dihapus

Nasional
Cerita Istri Arif Rachman Ketakutan karena Suami Bantah Kesaksian Ferdy Sambo, Khawatir Keselamatan Anak

Cerita Istri Arif Rachman Ketakutan karena Suami Bantah Kesaksian Ferdy Sambo, Khawatir Keselamatan Anak

Nasional
Soal Kerja Sama Politik, PDI-P: Kita Tidak Mau Sendiri, Mengurus Bangsa Harus Bareng-bareng

Soal Kerja Sama Politik, PDI-P: Kita Tidak Mau Sendiri, Mengurus Bangsa Harus Bareng-bareng

Nasional
Berharap Dibebaskan, Irfan Widyanto: Putusan Ini Jadi Tolak Ukur Komisi Etik

Berharap Dibebaskan, Irfan Widyanto: Putusan Ini Jadi Tolak Ukur Komisi Etik

Nasional
Tak Takut Ketinggalan Manuver Parpol Lain, Sekjen: PDI-P Kan Bersama Rakyat

Tak Takut Ketinggalan Manuver Parpol Lain, Sekjen: PDI-P Kan Bersama Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.