Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Minta Masyarakat Hubungi 198 jika Tahu Keberadaan Mardani Maming

Kompas.com - 26/07/2022, 13:52 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Mardani H Maming untuk menghubungi call center 198.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Maming dianggap buron setelah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.

"Jika masyarakat memiliki informasi, silakan dapat menghubungi langsung KPK melalui call center 198," kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (26/7/2022).

Baca juga: KPK Minta Bantuan Polri Tangkap Mardani Maming

Selain itu, kata Ali, masyarakat bisa melaporkan informasi mengenai keberadaan Maming ke kantor kepolisian terdekat.

KPK telah melayangkan surat ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri guna meminta bantuan menangkap Maming.

Menurut Ali, peran masyarakat dalam kasus ini sangat penting sehingga kasus dugaan suap ini bisa diselesaikan dengan cepat.

Selain itu, KPK mengultimatum agar Maming segera menyerahkan diri dan bersikap kooperatif. Dengan demikian, perkara ini bisa ditangani tanpa hambatan.

"KPK berharap tersangka dapat kooperatif dan menyerahkan diri kepada KPK," kata Ali.

KPK telah memanggil Maming hingga dua kali untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Baca juga: KPK Minta Mardani Maming Menyerahkan Diri

Pemeriksaan pertama sedianya dilakukan pada 14 Juli. Namun, Maming enggan memenuhi panggilan penyidik.

Kuasa hukumnya meminta KPK menunda pemeriksaan karena praperadilan masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menanggapi ini, KPK menyatakan praperadilan hanya menyentuh aspek formil. Hal itu tidak menghalangi KPK mengusut kasus ini lebih lanjut.

Pada 21 Juli, KPK menjadwalkan pemeriksaan kedua Maming. Namun, Maming kembali tak hadir.

Komisi antirasuah itu kemudian menjemput paksa Maming kemarin, Senin (25/7/2022). Namun, penyidik tidak menemukan Maming di apartemennya.

Baca juga: KPK Kaji Penerapan Pasal Merintangi Penyidikan kepada Pengacara Maming

Hingga pada hari ini, KPK mengumumkan Maming masuk daftar pencarian orang (DPO).

Maming diduga menerima suap sepanjang 2014-2021 dengan jumlah total lebih dari Rp 104,3 miliar.

Maming juga disebut mengalihkan izin salah satu perusahaan tambang ke PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN). Setelah itu, ia diduga difasilitasi dan dibiayai mendirikan sejumlah perusahaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com