Moeldoko Tekankan Ekonomi hingga Pendidikan Masyarakat Diprioritaskan di Perbatasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, pemerintah tetap akan menggunakan pendekatan kesejahteraan dalam mengelola isu perbatasan, bukan hanya pendekatan keamanan.

Hal ini disampaikan Moeldoko saat menerima audiensi 15 orang perwakilan masyarakat adat dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (26/7/2022).

"Persoalan pendidikan, persoalan kesehatan dan ekonomi masyarakat tetap akan jadi prioritas. Karena memang pembangunan infrastruktur melekat dengan pembangunan peradaban manusia,” kata Moeldoko, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: 6 Orang Diduga Intelijen Asing di Kaltara, Moeldoko: Sudah Ditangani, Kita Tunggu Hasilnya

Moeldoko menuturkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo juga telah memberlakukan kebijakan afirmasi demi kesejahteraan masyarakat di kawasan 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).

“Pemerintah sudah memberikan afirmasi dan perhatian khusus kepada masyarakat di kawasan perbatasan. Tapi ini memang dilakukan secara bertahap, ada beberapa yang masih dalam proses pembangunan," kata Moeldoko.

Oleh karena itu, Moeldoko meminta masyarakat bersabar karena pemerintah akan terus mendengar aspirasi mereka.

Adapun perwakilan masyarakat adat tersebut menemui Moeldoko untuk menyampaikan aspirasinya terkait pembangunan sumber daya manusia di kawasan perbatasan.

Masyarakat yang tinggal di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik di Kabupaten Sintang ini meminta pemerintah memberikan pelatihan kepada anak-anak muda setempat supaya memiliki daya saing.

Menurut Igas, salah satu perwakilan warga, jumlah institusi pendidikan yang terbatas dan jarak tempuhnya yang sangat jauh, sering menjadi hambatan bagi anak-anak muda di kawasan perbatasan untuk mengakses pendidikan secara layak.

“Masyarakat adat tidak menentang pembangunan PLBN Sungai Kelik dan infrastrukturnya, tapi kami harap sumber daya manusianya juga disiapkan untuk mengiringi pembangunan tersebut," kata Igas.

Baca juga: Moeldoko Sebut Subsidi BBM Bisa Dialihfungsikan jika Indonesia Pakai Kendaraan Listrik

"Kalau negara tidak hadir menyiapkan SDM di perbatasan, selamanya mereka akan dianggap kurang untuk memenuhi kualifikasi,” imbuh dia.

Adapun pembangunan fisik Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sungai Kelik Kecamatan Ketungau hulu Kabupaten Sintang rencananya akan dimulai tahun 2023.