Kompas.com - 26/07/2022, 10:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, subsidi bahan bakar minyak (BBM) dapat dialihkan peruntukannya apabila pengembangan kendaraan listrik dipercepat.

Oleh karena itu, pemerintah saat ini fokus melaksanakan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.

"Saat ini besaran subsidi BBM untuk mobil diperkirakan mencapai Rp 19,2 juta per tahun per mobil. Sementara untuk motor, besaran subsidi yang diberikan sebesar Rp 3,7 juta per motor per tahun," ujar Moeldoko dilansir dari siaran pers KSP, Selasa (26/7/2022).

“Jika pengembangan kendaraan listrik dipercepat, maka subsidi BBM yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah tersebut bisa dialihkan untuk program lainnya, seperti pembangunan sumber daya manusia,” kata dia.

Baca juga: Moeldoko: Harga BBM Mau Dinaikkan Masyarakat Lagi Sulit, kalau Tidak Naik, Negara Kesulitan

Moeldoko menegaskan, pemerintah memiliki komitmen kuat dalam percepatan pengembangan kendaraan listrik.

Hal itu dibuktikan dengan terbitnya Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Saat ini, pemerintah menyiapkan instrumen lain untuk melakukan transisi dan konversi kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik.

“Sekarang sedang disiapkan instruksi presiden (inpres) untuk transisi dan konversi kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik di lingkungan pemerintah. Kementerian Perhubungan sedang mempersiapkan prototype-nya,” ujar dia.

Baca juga: Saat Pemerintah Kembali Singgung Besarnya Subsidi BBM, Isyarat Harga Segera Naik ?

Moeldoko juga menyinggung masih adanya anggapan calon pengguna yang menilai kendaraan listrik tidak aman, mahal, dan sulit dalam pengisian daya.

Hal itu, menurut dia, sangat wajar karena selama ini masiajyarakat sudah nyaman dengan berbagai kemudahan dalam menggunakan kendaraan konvensional.

“Memang tidak mudah untuk merubah kebiasaan tersebut. Ini tantangan yang harus kita jawab," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

Nasional
Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Nasional
Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Nasional
Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Ambil Langkah Konstitusional untuk Koreksi KUHP Baru

Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Ambil Langkah Konstitusional untuk Koreksi KUHP Baru

Nasional
RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan

RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan

Nasional
Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha

Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Pandemi Menguak Kelemahan Sistem Kesehatan Manual

Wapres Ma'ruf Amin: Pandemi Menguak Kelemahan Sistem Kesehatan Manual

Nasional
Beda Pengakuan Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer, Mulai dari Amunisi hingga Penembakan Yosua

Beda Pengakuan Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer, Mulai dari Amunisi hingga Penembakan Yosua

Nasional
Stafsus Presiden Klaim KUHP Jamin Kebebasan Pers

Stafsus Presiden Klaim KUHP Jamin Kebebasan Pers

Nasional
KPK Terus Telusuri Dugaan Aliran Dana Suap Kakanwil BPN Riau

KPK Terus Telusuri Dugaan Aliran Dana Suap Kakanwil BPN Riau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.