Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/07/2022, 13:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengkritik ketentuan pencalonan presiden di Indonesia.

Dalam pandangannya, ketentuan itu menyebabkan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) hanya bisa diikuti oleh kelompok masyarakat tertentu.

“Hak mencalonkan diri sebagai presiden adalah hak seluruh warga negara. Namun, ketentuan yang ada membuatnya eksklusif bagi kalangan tertentu saja,” tutur Surya dalam pidato penghargaan gelar doktor kehormatan atau honoris causa dari Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin (25/7/2022).

Ia menilai, situasi saat ini menyebabkan kontestasi Pilpres hanya diikuti oleh ketua umum partai politik (parpol), pejabat publik, menteri, kepala daerah hingga mereka yang memiliki banyak uang.

Baca juga: Surya Paloh: Sekuat Apa Pun Kekuasaan Seseorang atau Kelompok Pasti Selesai Jua

Maka, Surya memilih konvensi sebagai solusi untuk memberi peluang pada semua kalangan.

“Konvensi adalah salah satu upaya demokratisasi dan moderasi hal tersebut. Ia menjadi cara untuk menyiasati agar kesempatan menjadi lebih terbuka bagi seluas-luasnya kalangan yang merasa mampu menjadi calon pemimpin negeri,” papar dia.

Surya pun menyinggung adanya upaya-upaya untuk menggunakan segala cara guna memenangkan pemilu dan mempertahankan kekuasaan.

Ia memandang, cara itu hanya menjadi pemicu perpecahan di masyarakat.

“Hingga pada akhirnya pemilu bukan lagi bagian dari upaya mencari solusi atas masalah-masalah bangsa akan tetapi malah menjadi problem baru bagi negara,”ungkap dia.

Baca juga: Dapat Gelar Honoris Causa dari Universitas Brawijaya, Surya Paloh Sampaikan Pentingnya Politik Kebangsaan

Maka Surya meminta semua pihak mengedepankan politik kebangsaan, dengan memperjuangkan kepentingan umum ketimbang kepentingan kelompok.

Ia menyebut, politik kebangsaan bisa menjadi solusi untuk meredam politik identitas yang menimbulkan keterbelahan atau polarisasi di masyarakat.

“Jika demikian mengapa kita harus berdiri berhadapan dan saling bersitegang? Marilah saling menyapa, saling mengapresiasi, dan menjaga bangunan kebangsaan,” tandasnya.

Adapun saat ini Partai Nasdem belum menentukan kerja sama dengan parpol lain untuk menghadapi kontestasi Pilpres 2024.

Baca juga: Sebut Surya Paloh Tokoh di Balik Kesuksesan SBY dan Jokowi, Demokrat: Kami Ingin Berguru

Meski begitu berdasarkan hasil Rakernas pertengahan Juni lalu, Partai Nasdem telah menyatakan bakal mengusung tiga figur kandidat calon presiden yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Di sisi lain, poros politik yang telah terbentuk adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dihuni Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Lalu koalisi antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Diketahui berdasarkan hasil survei berbagai lembaga elektabilitas figur capres tertinggi dihuni oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Lalu papan tengah elektabilitas capres diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Nasional
Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Nasional
Hasyim Asy'ari Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan 'Dirumahsakitkan'

Hasyim Asy'ari Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan "Dirumahsakitkan"

Nasional
Jaksa Sebut Chuck Putranto Bersikap Kesatria Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Jaksa Sebut Chuck Putranto Bersikap Kesatria Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Nasional
Soal Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua KPU Singgung UUD 1945

Soal Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua KPU Singgung UUD 1945

Nasional
Jaksa Sebut Baiquni Wibowo Pantas Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Brigadir J

Jaksa Sebut Baiquni Wibowo Pantas Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Brigadir J

Nasional
Tiba di Sidoarjo, Jokowi Hadiri Peringatan Satu Abad NU Besok

Tiba di Sidoarjo, Jokowi Hadiri Peringatan Satu Abad NU Besok

Nasional
Jaksa Bantah Argumen Irfan Widyanto Soal Izin Ambil DVR CCTV Dekat TKP Kasus Brigadir J

Jaksa Bantah Argumen Irfan Widyanto Soal Izin Ambil DVR CCTV Dekat TKP Kasus Brigadir J

Nasional
Ketua Komisi II Pertanyakan Munculnya Isu Penghapusan Jabatan Gubernur di Tengah Berjalannya Tahapan Pemilu

Ketua Komisi II Pertanyakan Munculnya Isu Penghapusan Jabatan Gubernur di Tengah Berjalannya Tahapan Pemilu

Nasional
KRI Raden Eddy Martadinata-331 Wakili Indonesia untuk Latma di Pakistan

KRI Raden Eddy Martadinata-331 Wakili Indonesia untuk Latma di Pakistan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.