Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Ketentuan Pencalonan Presiden, Surya Paloh: Eksklusif bagi Kalangan Tertentu Saja

Kompas.com - 25/07/2022, 13:51 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengkritik ketentuan pencalonan presiden di Indonesia.

Dalam pandangannya, ketentuan itu menyebabkan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) hanya bisa diikuti oleh kelompok masyarakat tertentu.

“Hak mencalonkan diri sebagai presiden adalah hak seluruh warga negara. Namun, ketentuan yang ada membuatnya eksklusif bagi kalangan tertentu saja,” tutur Surya dalam pidato penghargaan gelar doktor kehormatan atau honoris causa dari Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin (25/7/2022).

Ia menilai, situasi saat ini menyebabkan kontestasi Pilpres hanya diikuti oleh ketua umum partai politik (parpol), pejabat publik, menteri, kepala daerah hingga mereka yang memiliki banyak uang.

Baca juga: Surya Paloh: Sekuat Apa Pun Kekuasaan Seseorang atau Kelompok Pasti Selesai Jua

Maka, Surya memilih konvensi sebagai solusi untuk memberi peluang pada semua kalangan.

“Konvensi adalah salah satu upaya demokratisasi dan moderasi hal tersebut. Ia menjadi cara untuk menyiasati agar kesempatan menjadi lebih terbuka bagi seluas-luasnya kalangan yang merasa mampu menjadi calon pemimpin negeri,” papar dia.

Surya pun menyinggung adanya upaya-upaya untuk menggunakan segala cara guna memenangkan pemilu dan mempertahankan kekuasaan.

Ia memandang, cara itu hanya menjadi pemicu perpecahan di masyarakat.

“Hingga pada akhirnya pemilu bukan lagi bagian dari upaya mencari solusi atas masalah-masalah bangsa akan tetapi malah menjadi problem baru bagi negara,”ungkap dia.

Baca juga: Dapat Gelar Honoris Causa dari Universitas Brawijaya, Surya Paloh Sampaikan Pentingnya Politik Kebangsaan

Maka Surya meminta semua pihak mengedepankan politik kebangsaan, dengan memperjuangkan kepentingan umum ketimbang kepentingan kelompok.

Ia menyebut, politik kebangsaan bisa menjadi solusi untuk meredam politik identitas yang menimbulkan keterbelahan atau polarisasi di masyarakat.

“Jika demikian mengapa kita harus berdiri berhadapan dan saling bersitegang? Marilah saling menyapa, saling mengapresiasi, dan menjaga bangunan kebangsaan,” tandasnya.

Adapun saat ini Partai Nasdem belum menentukan kerja sama dengan parpol lain untuk menghadapi kontestasi Pilpres 2024.

Baca juga: Sebut Surya Paloh Tokoh di Balik Kesuksesan SBY dan Jokowi, Demokrat: Kami Ingin Berguru

Meski begitu berdasarkan hasil Rakernas pertengahan Juni lalu, Partai Nasdem telah menyatakan bakal mengusung tiga figur kandidat calon presiden yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Di sisi lain, poros politik yang telah terbentuk adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dihuni Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Lalu koalisi antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Diketahui berdasarkan hasil survei berbagai lembaga elektabilitas figur capres tertinggi dihuni oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Lalu papan tengah elektabilitas capres diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Nasional
Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Nasional
Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Nasional
Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Nasional
Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Nasional
Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Nasional
Sempat Dihentikan, 'Contraflow' Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Sempat Dihentikan, "Contraflow" Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Nasional
TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

Nasional
Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Nasional
Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Nasional
Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com