Kritik Ketentuan Pencalonan Presiden, Surya Paloh: Eksklusif bagi Kalangan Tertentu Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengkritik ketentuan pencalonan presiden di Indonesia.

Dalam pandangannya, ketentuan itu menyebabkan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) hanya bisa diikuti oleh kelompok masyarakat tertentu.

“Hak mencalonkan diri sebagai presiden adalah hak seluruh warga negara. Namun, ketentuan yang ada membuatnya eksklusif bagi kalangan tertentu saja,” tutur Surya dalam pidato penghargaan gelar doktor kehormatan atau honoris causa dari Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin (25/7/2022).

Ia menilai, situasi saat ini menyebabkan kontestasi Pilpres hanya diikuti oleh ketua umum partai politik (parpol), pejabat publik, menteri, kepala daerah hingga mereka yang memiliki banyak uang.

Baca juga: Surya Paloh: Sekuat Apa Pun Kekuasaan Seseorang atau Kelompok Pasti Selesai Jua

Maka, Surya memilih konvensi sebagai solusi untuk memberi peluang pada semua kalangan.

“Konvensi adalah salah satu upaya demokratisasi dan moderasi hal tersebut. Ia menjadi cara untuk menyiasati agar kesempatan menjadi lebih terbuka bagi seluas-luasnya kalangan yang merasa mampu menjadi calon pemimpin negeri,” papar dia.

Surya pun menyinggung adanya upaya-upaya untuk menggunakan segala cara guna memenangkan pemilu dan mempertahankan kekuasaan.

Ia memandang, cara itu hanya menjadi pemicu perpecahan di masyarakat.

“Hingga pada akhirnya pemilu bukan lagi bagian dari upaya mencari solusi atas masalah-masalah bangsa akan tetapi malah menjadi problem baru bagi negara,”ungkap dia.

Baca juga: Dapat Gelar Honoris Causa dari Universitas Brawijaya, Surya Paloh Sampaikan Pentingnya Politik Kebangsaan

Maka Surya meminta semua pihak mengedepankan politik kebangsaan, dengan memperjuangkan kepentingan umum ketimbang kepentingan kelompok.

Ia menyebut, politik kebangsaan bisa menjadi solusi untuk meredam politik identitas yang menimbulkan keterbelahan atau polarisasi di masyarakat.

“Jika demikian mengapa kita harus berdiri berhadapan dan saling bersitegang? Marilah saling menyapa, saling mengapresiasi, dan menjaga bangunan kebangsaan,” tandasnya.

Adapun saat ini Partai Nasdem belum menentukan kerja sama dengan parpol lain untuk menghadapi kontestasi Pilpres 2024.

Baca juga: Sebut Surya Paloh Tokoh di Balik Kesuksesan SBY dan Jokowi, Demokrat: Kami Ingin Berguru

Meski begitu berdasarkan hasil Rakernas pertengahan Juni lalu, Partai Nasdem telah menyatakan bakal mengusung tiga figur kandidat calon presiden yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Di sisi lain, poros politik yang telah terbentuk adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dihuni Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Lalu koalisi antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Diketahui berdasarkan hasil survei berbagai lembaga elektabilitas figur capres tertinggi dihuni oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Lalu papan tengah elektabilitas capres diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.