Survei: Mayoritas Responden Pendidikan Menengah ke Atas Ingin Penyederhanaan Jumlah Parpol Pemilu 2024

Kompas.com - 25/07/2022, 08:16 WIB
|



JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukan mayoritas responden dari tingkat pendidikan menengah ke atas ingin partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 lebih sedikit ketimbang Pemilu 2019.

Adapun Pemilu 2019 diikuti oleh 16 parpol dan 3 parpol lokal khusus Aceh. Sedangkan untuk Pemilu 2024, tahapan pendaftaran parpol peserta pemilu akan dimulai pada 1 Agustus.

“Isu penyederhanaan jumlah parpol di pemilu lebih banyak ditanggapi secara kritis oleh kelompok responden dengan pendidikan menengah dan atas,” tutur peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, dikutip dari Kompas.id, Senin (25/7/2022).

Baca juga: KPU Akan Berikan Akses Sipol untuk Bawaslu

Berdasarkan hasil survei tersebut, dari 508 responden, 45,5 persen memilih parpol peserta Pemilu 2024 lebih sedikit ketimbang peserta Pemilu 2019.

Dari responden yang meminta penyederhanaan itu, 56,3 persen di antaranya berasal dari tingkat pendidikan menengah.

Sementara itu dari kelompok pendidikan atas sebanyak 60 persen berharap parpol peserta Pemilu 2024 lebih sedikit.

“Sikap publik yang tergambar dari hasil jajak pendapat ini memberikan sinyal adanya kecenderungan keinginan responden mengikuti pemilu dengan mudah, dengan jumlah parpol yang tidak terlalu banyak,” sebut Wahyu.

Baca juga: Sah, Pendaftaran Peserta Pemilu 2024 Dimulai 1 Agustus

Implikasinya, lanjut dia, jumlah calon anggota legislatif dan tanda gambar parpol pada surat suara akan berkurang.

“Dengan sedikit kontestan, tentu harapannya surat suara lebih mudah mereka pahami, terutama saat pencoblosan di bilik suara,” ujarnya.

Di sisi lain, dari keseluruhan responden 35,8 persen justru menginginkan parpol peserta Pemilu 2024 lebih banyak ketimbang Pemilu 2019.

Lalu 16,3 persen responden ingin jumlah parpol peserta Pemilu 2024 sama dengan Pemilu 2019.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Ingin Parpol Peserta Pemilu 2024 Lebih Sedikit Ketimbang 2019

Diketahui survei Litbang Kompas berlangsung 1-3 Juli 2022 dengan melibatkan responden dari 34 provinsi.

Sampel diambil secara acak dari panel Litbang Kompas dan pengumpulan pendapat dilakukan melalui sambungan telepon.

Adapun metode ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 4,35 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Bangkalan Abdul Latif Tiba di KPK, Bawa Koper dan Belum Diborgol

Bupati Bangkalan Abdul Latif Tiba di KPK, Bawa Koper dan Belum Diborgol

Nasional
Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Nasional
Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Nasional
Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Nasional
Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Nasional
Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Nasional
KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

Nasional
BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Nasional
Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Nasional
Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Nasional
Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Nasional
Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Nasional
53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.