Murka Gus Dur Kala Para Menteri Tolak Dekrit: Kalian Semua Banci!

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada 23 Juli 2001 dini hari, dunia perpolitikan Indonesia mencatatkan sejarah baru dengan keluarnya maklumat atau dekrit Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid.

Tujuan Gus Dur mengeluarkan dekrit tak lain untuk menjaga stabilitas negara akibat gejolak politik yang terjadi. Ketika itu, posisi Gus Dur juga sudah di ujung tanduk, MPR bersiap menggelar sidang istimewa untuk mencopotnya.

Sidang istimewa ini buntut dari sejumlah sejumlah kebijakan Gus Dur yang dianggap kontroversial dan membuat elite Senayan meradang.

Baca juga: Situasi Mencekam, Gus Dur Minta Keluarga Dievakuasi, Tangis Alissa pun Pecah

Beberapa jam sebelum Sidang Istimewa MPR digelar, Gus Dur lebih dulu mengeluarkan dekrit di Istana Merdeka, Jakarta, tepat pukul 01.30 WIB.

Ada tiga poin dalam dekrit tersebut.

Pertama, membubarkan MPR dan DPR.

Kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggaran Pemilu dalam waktu satu tahun.

Ketiga, menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Baca juga: Cerita di Balik Celana Pendek Gus Dur Saat Menyapa Pendukungnya dari Istana

Beberapa saat sebelum dekrit tersebut resmi dikeluarkan, ternyata terjadi silang pendapat dari kubu pemerintah itu sendiri.

Hal ini terjadi ketika Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan, Agum Gumelar dan Panglima TNI Laksamana Widodo Adi Sutjipto mendatangi mendatangi Istana Merdeka pada malam harinya, 22 Juli 2001 sekitar pukul 23.30 WIB.

Dikutip dari buku Hari-Hari Terakhir Gus Dur di Istana Rakyat (2009) karya Andreas Harsono dan kawan-kawan, Agum Gumelar dan Widodo AS menyampaikan pendapat kepada Gus Dur berdasarkan hasil rapat para petinggi militer di Departemen Pertahanan, beberapa jam sebelum keduanya mendatangi Istana Merdeka.

Pendapat disampaikan langsung oleh Agum Gumelar di ruang kerja Gus Dur.