Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPT Lakukan Kerja Sama Internasional Usut Aliran Dana Mencurigakan ACT

Kompas.com - 24/07/2022, 10:54 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar mengungkapkan pihaknya tengah melakukan kerja sama internasional guna mendalami aliran dana Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke luar negeri.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis temuan dugaan aliran dana dari ACT ke beberapa negara yang dinilai berisiko terkait dengan terorisme.

"Karena objek penerima sumbangan ini berada di luar negeri, maka kerja sama internasional saat ini sedang dilaksanakan," kata Boy saat ditemui wartawan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta Utara, Minggu (23/7/2022).

Baca juga: Bareskrim Bakal Gelar Perkara Kasus ACT Pekan Depan

Boy mengatakan BNPT dan aparat penegak hukum (APH) telah menerima laporan dugaan transaksi keuangan ACT yang dinilai mencurigakan.

Karena itu, kata Boy, pihaknya perlu melakukan koordinasi terkait kekuatan hukum yang dimiliki Indonesia guna menangani kasus tersebut.

Menurutnya, saat ini BNPT masih perlu mendalami pihak yang menerima aliran dana tersebut.

"Karena ini berkaitan dengan pihak-pihak yang diduga kuat terkait dengan jaringan terorisme," tuturnya.

Baca juga: Pemeriksaan Maraton Petinggi ACT, Temuan Pemotongan Dana, dan Perusahaan Cangkang

Sebelumnya, PPATK merilis laporan dugaan aliran dana oleh ACT ke sejumlah negara yang dinilai berpotensi terkait dengan aksi terorisme.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut beberapa transaksi itu dilakukan oleh pengurus ACT. Beberapa negara yang menjadi tujuan transfer antara lain, Turki, Bosnia, dan India.

"Misalnya, salah satu pengurus itu melakukan transaksi pengiriman dana periode 2018 dan 2019, hampir senilai Rp 500 juta ke beberapa negara," kata Ivan dalam konferensi pers, Rabu (6/7/2022).

Yayasan penggalang dana untuk kemanusiaan ACT menjadi sorotan karena diduga menyelewengkan dana untuk fasilitas mewah petingginya.

PPATK juga menemukan dugaan dana yang terkumpul diputarkan untuk kegiatan bisnis sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan pendiri yayasan tersebut.

Hingga saat ini, pihak Bareskrim Polri telah memeriksa eks Presiden ACT Ahyudin untuk kesembilan kalinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: “Dissenting Opinion” 3 Hakim Tak Pengaruhi Putusan MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Yusril: “Dissenting Opinion” 3 Hakim Tak Pengaruhi Putusan MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Nasional
TKN Sebut Prabowo Hormati 'Dissenting Opinion' 3 Hakim MK di Sidang Sengketa Pilpres

TKN Sebut Prabowo Hormati "Dissenting Opinion" 3 Hakim MK di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
MK Tolak Gugatan 01 dan 03, TKN: Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres

MK Tolak Gugatan 01 dan 03, TKN: Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres

Nasional
Permohonan Ditolak MK, Mahfud: Pilpres dari Sudut Hukum Sudah Selesai

Permohonan Ditolak MK, Mahfud: Pilpres dari Sudut Hukum Sudah Selesai

Nasional
MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Yusril: Kami Sudah Ramal sejak Awal

MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Yusril: Kami Sudah Ramal sejak Awal

Nasional
Mahfud Puas meski Gugatan Pilpres Ditolak MK, Sebut Baru Kali Ini Ada 'Dissenting Opinion'

Mahfud Puas meski Gugatan Pilpres Ditolak MK, Sebut Baru Kali Ini Ada "Dissenting Opinion"

Nasional
Deret Dalil Ganjar-Mahfud yang Dianggap Tak Beralasan Hukum oleh MK

Deret Dalil Ganjar-Mahfud yang Dianggap Tak Beralasan Hukum oleh MK

Nasional
Mahfud: Kami Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran atas Putusan MK Ini, Selamat Bertugas

Mahfud: Kami Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran atas Putusan MK Ini, Selamat Bertugas

Nasional
Presiden Jokowi Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Presiden Jokowi Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Ganjar Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Ingatkan Banyak PR Harus Diselesaikan

Ganjar Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Ingatkan Banyak PR Harus Diselesaikan

Nasional
Pejabat Kementan Akui Cairkan Puluhan Juta Rupiah untuk “Skincare” Anak dan Cucu SYL

Pejabat Kementan Akui Cairkan Puluhan Juta Rupiah untuk “Skincare” Anak dan Cucu SYL

Nasional
Beda Pendapat, Hakim Arief Hidayat: Kasat Mata Pemilu 2024 Langgar UUD 1945

Beda Pendapat, Hakim Arief Hidayat: Kasat Mata Pemilu 2024 Langgar UUD 1945

Nasional
Terima Putusan MK, Ganjar: Akhir dari Sebuah Perjalanan

Terima Putusan MK, Ganjar: Akhir dari Sebuah Perjalanan

Nasional
Sidang Praperadilan Perdana Eks Karutan Lawan KPK Ditunda Pekan Depan

Sidang Praperadilan Perdana Eks Karutan Lawan KPK Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hakim Arief: Presiden Boleh Kampanye jika Ikut Pilpres, Bukan Promosikan Paslon yang Didukung

Hakim Arief: Presiden Boleh Kampanye jika Ikut Pilpres, Bukan Promosikan Paslon yang Didukung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com