Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/07/2022, 19:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mendukung pemberian vaksinasi Covid-19 dosis keempat, utamanya untuk kelompok rentan.

Pasalnya, dia mengatakan, berdasarkan studi di Amerika Serikat, vaksin dosis keempat memberikan perlindungan ekstra kepada penerimanya, meskipun terinfeksi virus Covid-19.

Dicky menerangkan, Vaksin dosis keempat ini memberikan perlindungan 74 persen dari kematian akibat Covid-19 untuk kelompok rawan.

"Data menunjukkan pemberian dosis keempat khususnya pada kelompok rawan, lansia, komorbid, memberikan proteksi perlindungan 64 persen dari potensi masuk rumah sakit, dan 72 persen proteksi dari kematian untuk kelompok rawan," ucap Dicky kepada Kompas.com, Jumat (22/7/2022).

Baca juga: Mulai Dipertimbangkan, Vaksinasi Covid-19 Booster Dosis Keempat

Dia menuturkan, pemberian vaksin dosis keempat bertujuan untuk merespons varian-varian baru virus Covid-19, termasuk Omicron dan turunannya. Tidak heran, banyak negara maju dan berkembang mulai mengakselerasi dosis keempat.

Di Australia, kata Dicky, pemberian vaksinasi dosis keempat sudah berjalan sekitar 3 hari yang lalu.

"Bahkan sebagian di Australia sudah tiga hari lalu pemberian dosis keempat. CDC (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat) sekalipun merekomendasikan untuk pemberian 4 dosis atau dosis keempat," ucap dia.

Baca juga: Soal Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat, Ini Tanggapan Kemenkes

Idealnya, sebut Dicky, vaksin dosis keempat diberi setelah seseorang penerima vaksin dosis ketiga sekitar 4 bulan sebelumnya. Dia meyakini, pemberian vaksin ini mengurangi tingkat kematian akibat Covid-19.

"Data di AS menunjukkan kalau (usia) di atas 50 tahun belum mendapatkan dosis keempat sejak 4 bulan menerima dosis ketiga, maka risiko kematian 4 kali lebih tinggi," tuturnya.

Prioritaskan kelompok rawan

Khusus di Indonesia, Dicky menyarankan, vaksinasi dosis keempat diberikan kepada kelompok yang rentan terlebih dahulu, baik rentan karena posisi pekerjaan maupun karena posisi usia.

Mereka adalah pekerja di sektor publik, lansia, dan pengidap penyakit komorbid yang masih bisa menerima vaksin Covid-19.

Apalagi, Indonesia tidak bisa serta merta mengadopsi tren vaksinasi di negara maju lantaran rendahnya akselerasi vaksin dosis ketiga.

Baca juga: Capaian Vaksinasi Booster Baru 23 Persen, IDI Tak Rekomendasikan Dosis Keempat

 

Per 22 Juli 2022 pukul 18.00 WIB, masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis ketiga atau penguat (booster) baru 54.148.579 atau 26,00 persen.

"Kalau kita dosis ketiga saja baru segitu, (akselerasi) enggak bisa dikejar-kejar. Tapi pada kelompok rawan, sekali lagi kalau sudah dapat dosis ketiga, ya dosis keempat diberi," sebutnya.

"Pada kelompok umum yang harus dikejar adalah dosis ketiganya. Karena bagaimana pun kalau dosis ketiga dicapai, jauh lebih efektif dibandingkan 2 dosis," sambung Dicky.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gempa M 4,3 Guncang Garut, Pusat Gempa di Kedalaman 3 Km

Gempa M 4,3 Guncang Garut, Pusat Gempa di Kedalaman 3 Km

Nasional
Tanggal 8 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
IPK Turun, Upaya Pemberantasan Korupsi Indonesia Dianggap Terpuruk

IPK Turun, Upaya Pemberantasan Korupsi Indonesia Dianggap Terpuruk

Nasional
Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

Nasional
Eks Penyidik KPK Sebut Janji Jokowi Perkuat Pemberantasan Korupsi Hanya Basa-basi

Eks Penyidik KPK Sebut Janji Jokowi Perkuat Pemberantasan Korupsi Hanya Basa-basi

Nasional
IPK Indonesia Turun, Janji Jokowi Lawan Korupsi Dinilai Tak Bermakna

IPK Indonesia Turun, Janji Jokowi Lawan Korupsi Dinilai Tak Bermakna

Nasional
Kasus Omicron XBB.1.5 atau Kraken di Pamulang Baru Pulang Umrah

Kasus Omicron XBB.1.5 atau Kraken di Pamulang Baru Pulang Umrah

Nasional
ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

Nasional
IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Perkuat Koalisi Perubahan, Demokrat Buka Kemungkinan Komunikasi dengan Partai Lain

Perkuat Koalisi Perubahan, Demokrat Buka Kemungkinan Komunikasi dengan Partai Lain

Nasional
UPDATE 1 Februari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,60 Persen

UPDATE 1 Februari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,60 Persen

Nasional
Demokrat: Kalau Ada yang Masih Galau, Koalisi Perubahan Terbuka Menerima

Demokrat: Kalau Ada yang Masih Galau, Koalisi Perubahan Terbuka Menerima

Nasional
Jokowi Awali Kunker di Bali dengan Resmikan Pasar Seni Sukawati

Jokowi Awali Kunker di Bali dengan Resmikan Pasar Seni Sukawati

Nasional
UPDATE 1 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 273, Totalnya Jadi 6.730.289

UPDATE 1 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 273, Totalnya Jadi 6.730.289

Nasional
ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.