JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengatakan otopsi ulang terhadap jenazah Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J penting untuk dilakukan.
Menurutnya, Polri perlu melakukan otopsi ulang demi menjaga transparansi.
Brigadir J adalah polisi yang meninggal dengan luka tembak di rumah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Ferdy Sambo (kini nonaktif).
"Ini lebih pada untuk menjaga obyektifitas, transparansi dan kepercayaan saja," ujar Bambang saat dihubungi, Jumat (22/7/2022).
Bambang menilai Polri sudah salah sejak awal dalam menangani kematian Brigadir J.
Baca juga: Polri: Keluarga Sudah Ajukan Pelibatan Dokter TNI untuk Otopsi Ulang Jenazah Brigadir J
Dia menjelaskan, kesalahan itu tampak saat Polri tidak membeberkan hasil otopsi Brigadir J ke publik.
"Kesalahan kepolisian di awal, tidak membuka fakta-fakta terkait otopsi ini dengan jelas," tuturnya.
Bambang menyebutkan, saat merilis kasus tewasnya Brigadir J, Polri hanya menyampaikan narasi tanpa bukti otentik.
Sehingga, hal tersebut justru menimbulkan kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh publik.
Di sisi lain, Bambang juga mendorong Polri agar membuka rekaman kamera Closed-Circuit Television (CCTV) yang disebut sudah ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) penembakan.
"Kalau CCTV itu benar yang berada di kediaman saat terjadi peristiwa, polisi harus membukanya," jelas Bambang.
Bambang mengatakan kasus kematian Brigadir J ini merupakan ujian yang relatif berat bagi polisi yang tidak profesional. Namun, sangat mudah bagi polisi yang profesional dan berintegritas.
Diketahui, Presiden Joko Widodo kembali menekankan agar penanganan kasus tewasnya Brigadir J dilakukan secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi.
"Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Udah," ujar Jokowi usai meresmikan destinasi wisata Pulau Rinca di NTT, sebagaimana dilansir tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/7/2022).
"Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keragu-raguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga," tegasnya.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Dedi Prasetyo pun menjawab arahan Jokowi itu.
Dedi mengatakan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih bekerja secara maksimal.
"Tim masih bekerja maksimal," ujar Dedi saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Kamis (21/7/2022).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.