Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Setjen DPR Raih 3 Penghargaan BKN Award 2022

Kompas.com - 22/07/2022, 12:45 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) meraih peringkat tiga penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2022 kategori perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian, pada nonkementerian tipe besar.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam forum evaluasi pengelolaan manajemen kepegawaian se-Indonesia melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2022 yang diselenggarakan secara hybrid dari Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (21/7/2022).

Mengutip keterangan pers dari BKN, penghargaan BKN Award 2022 diberikan bagi instansi pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkupnya masing-masing.

Baca juga: Jabar Raih 2 Penghargaan BKN Award 2021, Ini Rahasianya

Penyelenggaraan manajemen ASN tersebut mulai dari aspek pengadaan, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), sampai dengan pemanfaatan layanan digital ASN.

Untuk kategori instansi pemerintah yang dinilai meliputi instansi pusat yang terdiri dari kementerian dan lembaga negara/lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK).

Sementara itu, instansi daerah terdiri dari pemerintah provinsi (pemprov), pemerintah kabupaten (pemkab), serta pemerintah kota (pemkot).

Penilaian BKN Award 2022 dibagi 3

Untuk diketahui, penilaian BKN Award 2022 dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, kategori utama berupa Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik.

Kedua, kategori elemen implementasi manajemen ASN dan pemanfaatan sistem informasi yang mencakup perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian, penilaian kompetensi, implementasi penerapan manajemen kinerja, penerapan pemanfaatan data – sistem informasi, dan Computer Assisted Test (CAT).

Ketiga, kategori special mention, yakni pilot project Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan komitmen peningkatan pelayanan kepegawaian BKN.

Baca juga: BKN: Jumlah PNS Dikurangi, Bagian Pelayanan Publik Bakal Jadi PPPK

BKN Award diluncurkan pada 2015 dengan tujuan untuk memacu kinerja kementerian atau lembaga atau daerah (K/L/D) dalam melaksanakan implementasi manajemen ASN.

Selain sebagai bentuk apresiasi atas komitmen penyelenggaraan manajemen ASN, pemberian BKN Award bagi pengelola kepegawaian di lingkup instansi pusat dan instansi daerah ini diharapkan menjadi pemacu dalam meningkatan kualitas pengelolaan ASN. Khususnya dalam mendukung sistem manajemen ASN berbasis sistem merit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com