Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/07/2022, 12:45 WIB

KOMPAS.com – Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) meraih peringkat tiga penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2022 kategori perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian, pada nonkementerian tipe besar.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam forum evaluasi pengelolaan manajemen kepegawaian se-Indonesia melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2022 yang diselenggarakan secara hybrid dari Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (21/7/2022).

Mengutip keterangan pers dari BKN, penghargaan BKN Award 2022 diberikan bagi instansi pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkupnya masing-masing.

Baca juga: Jabar Raih 2 Penghargaan BKN Award 2021, Ini Rahasianya

Penyelenggaraan manajemen ASN tersebut mulai dari aspek pengadaan, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), sampai dengan pemanfaatan layanan digital ASN.

Untuk kategori instansi pemerintah yang dinilai meliputi instansi pusat yang terdiri dari kementerian dan lembaga negara/lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK).

Sementara itu, instansi daerah terdiri dari pemerintah provinsi (pemprov), pemerintah kabupaten (pemkab), serta pemerintah kota (pemkot).

Penilaian BKN Award 2022 dibagi 3

Untuk diketahui, penilaian BKN Award 2022 dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, kategori utama berupa Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik.

Kedua, kategori elemen implementasi manajemen ASN dan pemanfaatan sistem informasi yang mencakup perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian, penilaian kompetensi, implementasi penerapan manajemen kinerja, penerapan pemanfaatan data – sistem informasi, dan Computer Assisted Test (CAT).

Ketiga, kategori special mention, yakni pilot project Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan komitmen peningkatan pelayanan kepegawaian BKN.

Baca juga: BKN: Jumlah PNS Dikurangi, Bagian Pelayanan Publik Bakal Jadi PPPK

BKN Award diluncurkan pada 2015 dengan tujuan untuk memacu kinerja kementerian atau lembaga atau daerah (K/L/D) dalam melaksanakan implementasi manajemen ASN.

Selain sebagai bentuk apresiasi atas komitmen penyelenggaraan manajemen ASN, pemberian BKN Award bagi pengelola kepegawaian di lingkup instansi pusat dan instansi daerah ini diharapkan menjadi pemacu dalam meningkatan kualitas pengelolaan ASN. Khususnya dalam mendukung sistem manajemen ASN berbasis sistem merit.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK Ungkap Bharada E Terkejut Dengar Tuntutan Jaksa, tapi Juga Siap Hadapi Vonis

LPSK Ungkap Bharada E Terkejut Dengar Tuntutan Jaksa, tapi Juga Siap Hadapi Vonis

Nasional
Indonesia Tegaskan Lanjutkan Program Jet Tempur KF-X/IF-X untuk Kuasai Teknologi Tinggi

Indonesia Tegaskan Lanjutkan Program Jet Tempur KF-X/IF-X untuk Kuasai Teknologi Tinggi

Nasional
Perludem Sebut Dapil Tak Ditata Ulang Berpotensi Lahirkan Sengketa Peserta Pemilu 2024

Perludem Sebut Dapil Tak Ditata Ulang Berpotensi Lahirkan Sengketa Peserta Pemilu 2024

Nasional
Sejumlah LSM Kirim 'Amicus Curiae' ke Pengadilan, LPSK Merasa Lebih Pede Perjuangkan Vonis Ringan Eliezer

Sejumlah LSM Kirim "Amicus Curiae" ke Pengadilan, LPSK Merasa Lebih Pede Perjuangkan Vonis Ringan Eliezer

Nasional
Jokowi: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan dalam Penegakan Hukum

Jokowi: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan dalam Penegakan Hukum

Nasional
Bareskrim Ungkap Ada Pihak yang Tertutup Soal Kematian Anak Kasus Gagal Ginjal di JakartaM

Bareskrim Ungkap Ada Pihak yang Tertutup Soal Kematian Anak Kasus Gagal Ginjal di JakartaM

Nasional
PDSI Minta Pemerintah Serius Dalami Kasus Gagal Ginjal Baru

PDSI Minta Pemerintah Serius Dalami Kasus Gagal Ginjal Baru

Nasional
Sandi Angkat Bicara Soal Anies Berutang Rp 50 Miliar

Sandi Angkat Bicara Soal Anies Berutang Rp 50 Miliar

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi: Jadi Masukan Pemerintah untuk Perbaiki Diri

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi: Jadi Masukan Pemerintah untuk Perbaiki Diri

Nasional
Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Nasional
Sambangi Kantor Golkar, PKS Buka Pintu Kerja Sama

Sambangi Kantor Golkar, PKS Buka Pintu Kerja Sama

Nasional
Ketua KPK Rapat dengan Kapolda Papua dan BIN, Bahas Situasi di Papua

Ketua KPK Rapat dengan Kapolda Papua dan BIN, Bahas Situasi di Papua

Nasional
Jokowi Ingatkan Penegak Hukum Tidak Tebang Pilih Tangani Kasus Pidana

Jokowi Ingatkan Penegak Hukum Tidak Tebang Pilih Tangani Kasus Pidana

Nasional
Bareskrim Tangkap 4 Tersangka Pembuat Narkoba Jenis Ekstasi di Jakarta Pusat

Bareskrim Tangkap 4 Tersangka Pembuat Narkoba Jenis Ekstasi di Jakarta Pusat

Nasional
Bakal Bertemu PKS, Airlangga Sebut Tak Bicarakan Koalisi Perubahan

Bakal Bertemu PKS, Airlangga Sebut Tak Bicarakan Koalisi Perubahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.