KKB Terus Berulah, Pemerintah Janji Tindak Tegas tetapi Tetap Hati-hati

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berjanji menindak tegas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang berulang kali melakukan aksi kriminal dan kekerasan terhadap warga sipil.

Terbaru, KKB menyerang warga sipil di Nduga, Sabtu (16/7/2022) dan menyebabkan 11 orang tewas.

"Pemerintah akan menindak tegas KKB melalui penegakan hukum. Tindakan tegas hanya ditujukan kepada KKB, bukan yang lain, penegasan ini penting jangan sampai muncul persepsi yang keliru terhadap tindakan aparat keamanan," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam media briefing di Jakarta, Kamis (21/7/2022).

Baca juga: Aksi Teror KKB di Papua, Moeldoko Minta Aparat Tak Terprovokasi

Moeldoko menyebutkan, berdasarkan data, sejak April hingga Juli 2022, terdapat 18 aksi kejahatan yang dilakukan KKB dengan jumlah korban jiwa mencapai 22 orang.

Sementara itu, sejak tahun 2010 hingga Maret 2022, KKB telah melakukan 226 kali kekerasan, antara lain dalam bentuk pembunuhan serta pembakaran fasilitas publik seperti gedung pemerintah, puskesmas, sekolah, hingga rumah warga.

"Ini merupakan pembantaian keji, kejam dan biadab, merupakan kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan," kata dia.

Walaupun demikian, Moeldoko mengingatkan aparat untuk tidak terprovokasi oleh kekerasan yang dilakukan KKB.

Ia memastikan, aparat yang bertugas di Papua memiliki standar operasi dengan menggunakan pendekatan profesional dan proporsional.

"Tidak boleh terprovokasi dengan kejadian ini sehingga mengambil langkah-langkah yang justru pada akhirnya merugikan institusi itu sendiri, TNI-Polri itu, jadi tetap kerja sesuai SOP (standard operating procedure) yang digariskan," kata Moeldoko.

Aparat berhati-hati

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga menyebutkan, aparat yang bertugas di Papua selama ini bersikap hati-hati dalam menangani KKB dengan mematuhi hukum yang berlaku.

Baca juga: Mahfud Klaim secara Umum Papua Kondusif, Tindakan Kriminal hanya di Beberapa Tempat

Menurut Mahfud, hal inilah yang menjadi kendala karena di sisi lain KKB justru seolah menggunakan hukum rimba dalam setiap aksi terorinya.

"Masalah kita, saudara, mereka ini KKB ini tidak pakai aturan hukum, buat tindakan-tindakan brutal tanpa aturan hukum, menggunakan hukum rimba, sedangkan kita bertindak pakai aturan hukum," kata Mahfud.

Ia menegaskan, pemerintah menghormati hukum dalam menangani KKB di Papua karena Papua merupakan bagian dari Indonesia.

Selain itu, untuk menjamin hak asasi manusia (HAM) di sana.

Oleh karena itu, ia menyatakan, penanganan KKB oleh aparat juga dilakukan secara hati-hati, supaya tidak ada warga sipil yang menjadi korban.

Baca juga: Menko Polhukam Tegaskan Tak Ada Operasi Militer di Papua

Persoalannya, kata Mahfud, KKB juga berbaur dengan masyarakat sipil, sehingga aparat sulit untuk memilah mana yang merupakan anggota KKB atau bukan.

"Tapi kalau langsung menyerbu satu kampung karena orang-orang KKB masuk ke situ, yang menjadi korban warga sipil nanti," ujar Mahfud.

Ia juga menegaskan, dalam penanganan KKB, pemerintah tidak memusuhi masyarakat dan budaya Papua. Ia mengatakan, KKB bukanlah representasi masyarakat Papua.

"Pemerintah akan tegas memburu dan menindak mereka yang menamakan diri atau yang kita sebut sebagai KKB ini. Musuh kita, musuh rakyat, bukan Papua, tetapi KKB yang ada di Papua," ujar dia.

Klaim kondisi kondusif

Menyusul kembali terjadinya aksi teror oleh KKB, Mahfud mengeklaim situasi keamanan Papua secara umum terbilang kondusif.

Menurut Mahfud, aksi kriminal dan kekerasan hanya terjadi di beberapa daerah.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR Sarankan Pemerintah Bentuk Markas Militer Permanen di Papua

Ia mengeklaim tidak ada aksi kekerasan oleh KKB di wilayah pesisir maupun kota-kota besar seperti Jayapura dan Manokwari.

"Secara umum, jika dilihat dari perspektif keamanan nasional, sebenarnya Papua itu kondusif, tindakan kriminal maupun kekerasan-kekerasan di sana hanya terjadi di Pegunungan Tengah dan di beberapa tempat," kata Mahfud.

Ia menyebutkan, aksi kekerasan dan kriminal yang terjadi di sana pun sebetulnya juga terjadi di daerah-daerah lain di luar Papua.

"Tetapi di Papua, KKB ini menjadi isu karena motifnya KKB ini adalah motif politik dan keamanan karena bertujuan melakukan tindakan-tindakan atau pemisahan diri, disintegrasi," kata Mahfud.

Ia mengakui hal itu juga mendapat perhatian khusus pemerintah meski dia mengeklaim bahwa situasi keamanan di Papua secara umum masih kondusif.

"Kalau dilihat dari kuantitas, skala kejahatan, sebenarnya secara umum Papua oke-oke saja, tetapi KKB ini sebenarnya mengganggu dan menantang kita," ujar dia.