Kompas.com - 22/07/2022, 11:18 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berjanji menindak tegas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang berulang kali melakukan aksi kriminal dan kekerasan terhadap warga sipil.

Terbaru, KKB menyerang warga sipil di Nduga, Sabtu (16/7/2022) dan menyebabkan 11 orang tewas.

"Pemerintah akan menindak tegas KKB melalui penegakan hukum. Tindakan tegas hanya ditujukan kepada KKB, bukan yang lain, penegasan ini penting jangan sampai muncul persepsi yang keliru terhadap tindakan aparat keamanan," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam media briefing di Jakarta, Kamis (21/7/2022).

Baca juga: Aksi Teror KKB di Papua, Moeldoko Minta Aparat Tak Terprovokasi

Moeldoko menyebutkan, berdasarkan data, sejak April hingga Juli 2022, terdapat 18 aksi kejahatan yang dilakukan KKB dengan jumlah korban jiwa mencapai 22 orang.

Sementara itu, sejak tahun 2010 hingga Maret 2022, KKB telah melakukan 226 kali kekerasan, antara lain dalam bentuk pembunuhan serta pembakaran fasilitas publik seperti gedung pemerintah, puskesmas, sekolah, hingga rumah warga.

"Ini merupakan pembantaian keji, kejam dan biadab, merupakan kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan," kata dia.

Walaupun demikian, Moeldoko mengingatkan aparat untuk tidak terprovokasi oleh kekerasan yang dilakukan KKB.

Ia memastikan, aparat yang bertugas di Papua memiliki standar operasi dengan menggunakan pendekatan profesional dan proporsional.

"Tidak boleh terprovokasi dengan kejadian ini sehingga mengambil langkah-langkah yang justru pada akhirnya merugikan institusi itu sendiri, TNI-Polri itu, jadi tetap kerja sesuai SOP (standard operating procedure) yang digariskan," kata Moeldoko.

Aparat berhati-hati

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga menyebutkan, aparat yang bertugas di Papua selama ini bersikap hati-hati dalam menangani KKB dengan mematuhi hukum yang berlaku.

Baca juga: Mahfud Klaim secara Umum Papua Kondusif, Tindakan Kriminal hanya di Beberapa Tempat

Menurut Mahfud, hal inilah yang menjadi kendala karena di sisi lain KKB justru seolah menggunakan hukum rimba dalam setiap aksi terorinya.

"Masalah kita, saudara, mereka ini KKB ini tidak pakai aturan hukum, buat tindakan-tindakan brutal tanpa aturan hukum, menggunakan hukum rimba, sedangkan kita bertindak pakai aturan hukum," kata Mahfud.

Ia menegaskan, pemerintah menghormati hukum dalam menangani KKB di Papua karena Papua merupakan bagian dari Indonesia.

Selain itu, untuk menjamin hak asasi manusia (HAM) di sana.

Oleh karena itu, ia menyatakan, penanganan KKB oleh aparat juga dilakukan secara hati-hati, supaya tidak ada warga sipil yang menjadi korban.

Baca juga: Menko Polhukam Tegaskan Tak Ada Operasi Militer di Papua

Persoalannya, kata Mahfud, KKB juga berbaur dengan masyarakat sipil, sehingga aparat sulit untuk memilah mana yang merupakan anggota KKB atau bukan.

"Tapi kalau langsung menyerbu satu kampung karena orang-orang KKB masuk ke situ, yang menjadi korban warga sipil nanti," ujar Mahfud.

Ia juga menegaskan, dalam penanganan KKB, pemerintah tidak memusuhi masyarakat dan budaya Papua. Ia mengatakan, KKB bukanlah representasi masyarakat Papua.

"Pemerintah akan tegas memburu dan menindak mereka yang menamakan diri atau yang kita sebut sebagai KKB ini. Musuh kita, musuh rakyat, bukan Papua, tetapi KKB yang ada di Papua," ujar dia.

Klaim kondisi kondusif

Menyusul kembali terjadinya aksi teror oleh KKB, Mahfud mengeklaim situasi keamanan Papua secara umum terbilang kondusif.

Menurut Mahfud, aksi kriminal dan kekerasan hanya terjadi di beberapa daerah.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR Sarankan Pemerintah Bentuk Markas Militer Permanen di Papua

 

Ia mengeklaim tidak ada aksi kekerasan oleh KKB di wilayah pesisir maupun kota-kota besar seperti Jayapura dan Manokwari.

"Secara umum, jika dilihat dari perspektif keamanan nasional, sebenarnya Papua itu kondusif, tindakan kriminal maupun kekerasan-kekerasan di sana hanya terjadi di Pegunungan Tengah dan di beberapa tempat," kata Mahfud.

Ia menyebutkan, aksi kekerasan dan kriminal yang terjadi di sana pun sebetulnya juga terjadi di daerah-daerah lain di luar Papua.

"Tetapi di Papua, KKB ini menjadi isu karena motifnya KKB ini adalah motif politik dan keamanan karena bertujuan melakukan tindakan-tindakan atau pemisahan diri, disintegrasi," kata Mahfud.

Ia mengakui hal itu juga mendapat perhatian khusus pemerintah meski dia mengeklaim bahwa situasi keamanan di Papua secara umum masih kondusif.

"Kalau dilihat dari kuantitas, skala kejahatan, sebenarnya secara umum Papua oke-oke saja, tetapi KKB ini sebenarnya mengganggu dan menantang kita," ujar dia. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akun Media Sosial Milik 24 Karyawan Narasi Diretas

Akun Media Sosial Milik 24 Karyawan Narasi Diretas

Nasional
Mangkirnya Lukas Enembe dari Panggilan KPK yang Akhirnya Buat Jokowi Angkat Bicara

Mangkirnya Lukas Enembe dari Panggilan KPK yang Akhirnya Buat Jokowi Angkat Bicara

Nasional
Pengacara Sebut Kesehatan Lukas Enembe Menurun, Kakinya Bengkak

Pengacara Sebut Kesehatan Lukas Enembe Menurun, Kakinya Bengkak

Nasional
Elite PKB Sebut Cak Imin Tetap Jadi Capres meski Bilang Minimal Wapres

Elite PKB Sebut Cak Imin Tetap Jadi Capres meski Bilang Minimal Wapres

Nasional
Imbas Ketua IPW Dilarang Masuk DPR, Sekjen Evaluasi Kerja Pamdal: Terlalu Kaku

Imbas Ketua IPW Dilarang Masuk DPR, Sekjen Evaluasi Kerja Pamdal: Terlalu Kaku

Nasional
Jokowi: Kita Punya 65,4 Juta UMKM, Baru 19 Juta yang Masuk Platform Digital

Jokowi: Kita Punya 65,4 Juta UMKM, Baru 19 Juta yang Masuk Platform Digital

Nasional
Giliran Effendi Simbolon Absen saat Panglima TNI dan KSAD Dudung Hadiri Rapat DPR

Giliran Effendi Simbolon Absen saat Panglima TNI dan KSAD Dudung Hadiri Rapat DPR

Nasional
TNI AL Bolehkan Personelnya Gunakan TikTok hingga Smule

TNI AL Bolehkan Personelnya Gunakan TikTok hingga Smule

Nasional
Menilik 'Kotak Ajaib' Berisi Uang Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Menilik "Kotak Ajaib" Berisi Uang Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Nasional
Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Bidang Hukum Setelah Hakim Agung jadi Tersangka Korupsi

Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Bidang Hukum Setelah Hakim Agung jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Prabowo Ingatkan Ini ke Cak Imin yang Mau Jadi Wapres Puan

Prabowo Ingatkan Ini ke Cak Imin yang Mau Jadi Wapres Puan

Nasional
Soal Kasus Lukas Enembe, DPR Papua Beri Pesan Ini untuk KPK

Soal Kasus Lukas Enembe, DPR Papua Beri Pesan Ini untuk KPK

Nasional
Tanggapi Jokowi, Pengacara Lukas Enembe: Bapak Sedang Sakit, Riwayat Jantung Bocor

Tanggapi Jokowi, Pengacara Lukas Enembe: Bapak Sedang Sakit, Riwayat Jantung Bocor

Nasional
Komnas HAM Minta Prajurit TNI yang Terlibat Kasus Mutilasi di Mimika Diadili di Pengadilan Koneksitas

Komnas HAM Minta Prajurit TNI yang Terlibat Kasus Mutilasi di Mimika Diadili di Pengadilan Koneksitas

Nasional
Sebut Punya Kesamaan dengan PDI-P dan PKB, Gerindra: Kami Juga Partai Kerakyatan

Sebut Punya Kesamaan dengan PDI-P dan PKB, Gerindra: Kami Juga Partai Kerakyatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.