Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Hasto Soal Peluang Kerja Sama PDI-P dengan Nasdem: Aspek Etika Harus Dikedepankan

Kompas.com - 21/07/2022, 20:52 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto angkat bicara soal peluang kerja sama PDI Perjuangan dengan Partai Nasdem.

Menurut dia, peluang kerja sama itu harus melihat agenda pada Pilpres 2024 serta siapa kandidat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang hendak diusung kelak.

Sosok itu, imbuh dia, harus menjadi representasi agenda masa depan setelah pergantian kepemimpinan terjadi.

Baca juga: PDI-P Sebut Tak Perlu Tim Khusus untuk Safari Politik Puan ke Parpol Lain

"Dan ini kan pemilunya rakyat. Sehingga kita juga harus melihat bagaimana kehendak rakyat tersebut. Ini yang harus dilihat," ucap Hasto saat konferensi pers daring, Kamis (21/7/2022).

Namun di sisi lain, Hasto turut menyinggung adanya partai politik yang diduga melakukan pelanggaran etika politik.

"Misalnya ada instrumen hukum yang dipakai untuk membajak kader partai lain yang telah diperjuangkan susah payah di dalam pilkada. Nah itu kan juga menjadi evaluasi kritis bagi PDI Perjuangan," katanya.

Baca juga: Nasdem Klaim Hubungannya dengan PDI-P Baik, Peluang Koalisi 2024 Terbuka Lebar

Soal pembajakan ini, tutur Hasto, juga diceritakan olehnya kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, saat keduanya bersepeda bersama pada Jumat (15/7/2022) lalu.

PAN, sebut Hasto, juga pernah memiliki pengalaman serupa dengan PDI Perjuangan soal pembajakan kader.

"Ini kan sebagai bagian dari suatu evaluasi tentang kerja sama partai politik yang seharusnya mengedepankan aspek etika," jelasnya.

Baca juga: PDI-P Singgung Partai Usung Kader Parpol Lain, Nasdem: Sahabat Kami Mungkin Sensitif dengan Politik Kini

 

Sebelumnya, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, peluang kerja sama antara partainya dengan PDI Perjuangan di Pemilu 2024 masih terbuka lebar.

Apalagi, Nasdem dan PDI-P sudah berjalan beriringan setidaknya selama 8 tahun untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 2014.

"Kerja sama politik selalu mungkin dan cair, apalagi kerja sama politik antara Nasdem dan PDI-P yang telah dua kali sukses bersama-sama mengantar Pak Jokowi sebagai Presiden RI dan saat ini bahu membahu mensukseskan Kabinet Indonesia Maju," kata Johnny kepada Kompas.com, Selasa (19/7/2022).

Baca juga: PDI-P Diprediksi Bakal Terus Kerja Keras Dorong Elektabilitas Puan hingga Jelang Pencapresan 2024

Johnny mengaku, partainya selalu menganggap semua parpol sebagai sahabat. Ini dia sampaikan saat disinggung tentang kabar keretakan hubungan Nasdem dan PDI-P.

Nasdem, kata Johnny, tak ambil pusing soal pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut ada partai yang elektoralnya turun dan mencoba mengusung kader parpol lain.

Diketahui, Nasdem sebelumnya berencana mengusung tiga tokoh sebagai bakal kandidat calon presiden. Ketiganya yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, serta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Baca juga: Sindiran-sindiran Tajam PDI-P Menuju Pilpres: Dari Parpol Elektoral Turun sampai Partai Bajak Kader

Keputusan mengusung ketiga tokoh itu diambil dalam Rakernas Nasdem di Jakarta beberapa waktu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com