Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Smart Fisheries Village Kementerian KP Jadikan Desa Mandiri dan Go Global

Kompas.com - 21/07/2022, 19:58 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS. com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) menyiapkan inovasi Smart Fisheries Village (SFV) untuk memperkuat kemandirian kampung perikanan di Indonesia.

Hal itu bertujuan agar kampung perikanan di Indonesia bisa lebih modern, produktif, serta go global.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian KP, I Nyoman Radiarta mengatakan, program itu digalakkan oleh Kementerian KP untuk menyukseskan program inovasi yang sejalan dengan prinsip ekonomi biru.

"Program ini dalam pelaksanaannya ingin memadukan pertumbuhan ekonomi, kemudian bekerja bersama masyarakat, tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, dan berbasis digital teknologi kekinian," ungkap Nyoman dalam keterangan persnya, Kamis (20/7/2022).

Hal itu disampaikan oleh Nyoman dalam acara talkshow Bincang Bahari dalam mengupas SFV yang digelar secara hybrid, Kamis.

Baca juga: Kementerian KP Latih Nelayan Kaltim untuk Perawatan Motor Kapal Perikanan dan Produksi Alat Tangkap

Nyoman mengatakan, program SFV ini akan mengubah wajah kampung perikanan menjadi lebih berdaya saing, karena kegiatan ekonomi menjadi lebih beragam.

"Adanya program ini menjadikan kegiatan ekonomi menjadi lebih beragam, seperti adanya spot wisata hingga produksi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satu proyek SFV yang sudah dilakukan berada di Desa Panembangan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (Jateng)," ujar Nyoman.

Lebih lanjut, Nyoman mengatakan, inovasi SFV diciptakan untuk mendukung akselerasi program prioritas Kementerian KP, yakni pembangunan kampung budi daya berbasis kearifan lokal serta kampung nelayan maju.

“Menjalin kolaborasi dengan seluruh stakeholder, inovasi ini dapat melahirkan inkubasi bisnis UMKM modern yang berbasis teknologi informasi saat ini. Bagaimana menyalurkan keahlian dan kemampuan kepada masyarakat desa sehingga bisa berkembang dan teknologi menjadi kunci untuk pemanfaatan SFV ini,” jelas Nyoman.

Baca juga: Dorong Keberlanjutan Perikanan, Kementerian KP dan ASEAN Kembangkan Refugia Perikanan

Asisten Khusus Menteri KP Doni Ismanto mengatakan, pihaknya akan membangun portal atau website yang memudahkan para pengelola desa untuk mendaftarkan desanya secara mandiri untuk mengikuti program SFV.

“Kita akan memberikan akomodasi bagi desa yang sudah siap go digital untuk self-registration melalui portal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses verifikasi. Dengan minim kontak antar manusia di tahap awal akan membuat verifikasi menjadi lebih kredibel,” ungkap Doni.

Direktur Perencanaan Teknis Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Dewi Yuliani menilai SFV merupakan salah satu solusi tepat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa berbasis perikanan.

Pihaknya mengaku siap untuk ikut terlibat dalam implementasi SFV di Indonesia. Sebab, membangun desa memang dibutuhkan kolaborasi karena banyaknya tantangan yang akan dihadapi, di antaranya kualitas sumber daya manusia, akses permodalan, hingga infrastruktur.

Baca juga: Kementerian KP Gandeng FAO Kembangkan Smart Fisheries Village di Sumsel

Kepala BRSDM I Nyoman bersama seluruh stakeholder yang terlibat dalam inovasi Smart Fisheries Village (SFV) dalam acara talkshow Bincang Bahari dalam mengupas SFV yang digelar secara hybrid, Kamis. 
DOK. KKP Kepala BRSDM I Nyoman bersama seluruh stakeholder yang terlibat dalam inovasi Smart Fisheries Village (SFV) dalam acara talkshow Bincang Bahari dalam mengupas SFV yang digelar secara hybrid, Kamis.

“Untuk bisa membangun desa kita perlu melakukan kolaborasi dan sudah berapa kali kami melakukan pertemuan dengan Kementerian KP untuk membahas kerja sama kedepannya. Kami juga memiliki program dana desa yang mungkin bisa dielaborasi bersama,” kata Dewi.

Asisten Divisi Program Usaha Kecil Bank Negara Indonesia (BNI) Chandra Bagus Sulistyo mengatakan, pihaknya siap untuk memberikan literasi keuangan dan akses permodalan kepada masyarakat.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com