Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo Diprotes, Jokowi: Silakan ke Pulau Rinca, Komodonya Sama

Kompas.com - 21/07/2022, 17:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mempersilakan masyarakat yang protes dengan kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo, untuk berkunjung ke Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebab, masyarakat juga dapat menyaksikan komodo di pulau tersebut. Menurut Jokowi, komodo tidak hanya hidup di Pulau Komodo, tetapi juga di Pulau Rinca. 

Tarif tiket masuk pulau itu pun tidak dinaikkan oleh pemerintah.

Baca juga: Jokowi Sepakat Perbedaan Pentarifan Tiket Masuk TN Komodo

"Komodo di Pulau Rinca dan di Pulau Komodo itu komodonya juga sama, wajahnya juga sama. Jadi kalau mau liat komodo silahkan ke Pulau Rinca, di sini ada komodo. Mengenai bayarnya berapa, tetap," kata Jokowi di Pulau Rinca, Kamis (21/7/2022), dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Ia menuturkan, kawasan Labuan Bajo beruntung karena komodo tidak hanya hidup di satu pulau, tetapi di tiga pulau yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar.

Ia menyebutkan, pemerintah telah sepakat bahwa Pulau Komodo dan Pulau Padar akan difokuskan untuk kegiatan konservasi, sedangkan kegiatan wisata dilakukan di Pulau Rinca.

Baca juga: Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo Diprotes, Jokowi Sebut Konservasi dan Ekonomi Harus Seimbang

Ia memastikan, masyarakat pun masih dapat berwisata ke Pulau Komodo untuk melihat komodo yang ada di sana, tetapi biaya yang dikeluarkan berbeda dengan yang ada di Pulau Rinca.

"Kalau mau 'Bapak saya pingin sekali Pak lihat yang di Pulau Komodo' silakan nggak apa-apa juga, tapi ada tarifnya yang berbeda," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo didasari oleh perlunya keseimbangan antara kepentingan konservasi dan ekonomi melalui turisme di Pulau Komodo.

Baca juga: Jokowi soal Kenaikan Harga Tiket Masuk ke TN Komodo: Konservasi dan Ekonomi Harus Seimbang

Masyarakat lokal yang hidup di Pulau Komodo, menolak keras wacana Pemerintah Provinsi NTT dan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) menaikkan harga tiket masuk menjadi Rp 3,7 juta yang mulai diterapkan pada 1 Agustus 2022.

Sejumlah warga Pulau Komodo menggelar aksi di halaman Kantor Balai Taman Nasional Komodo, Senin (18/7/2022).

Salah satu warga Pulau Komodo, Iksan mengatakan, sebelum Balai Taman Nasional Komodo mengelola kawasan wisata khusus itu, masyarakat lokal sudah menjaga wilayah itu sejak dulu.

Baca juga: Resmikan Penataan Pulau Rinca TN Komodo, Jokowi Bidik 1 Juta Turis

Oleh karena itu, masyarakat Desa Komodo mengutuk keras wacana kenaikan harga tiket masuk. Sebab, harga tiket itu hanya bisa dijangkau masyarakat menengah ke atas.

"Kami mengutuk keras Pemprov NTT yang menyatakan terjadi penurunan nilai jasa ekosistem di Pulau Komodo dan Padar, sehingga harus membatasi pengunjung menjadi 200.000 per tahunnya. Kebijakan tersebut sangat merugikan ekonomi masyarakat Komodo yang notabene 90 persen adalah pelaku pariwisata," jelas Iksan saat berorasi di Halaman Kantor Balai Taman Nasional Komodo, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com