Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/07/2022, 15:48 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, masih ada upaya lain yang bisa dilakukan untuk dapat membuat ganja dapat dipakai untuk kepentingan medis.

Arsul menyampaikan hal itu menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi ganja medis untuk kesehatan.

“Tak usah kecewa, sebab masih ada jalan lain menuju Roma,” tutur Arsul ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Baca juga: Alasan MK Tolak Uji Materi UU Narkotika soal Ganja Medis: Potensi Ketergantungan Tinggi

Arsul menjelaskan, MK hanya menolak judicial review Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945, salah satunya terkait Pasal 8 Ayat (1) yang berisi larangan penggunaan narkotika golongan I termasuk ganja untuk kebutuhan medis.

Namun, putusan itu tidak menyebutkan bahwa pasal tersebut tak boleh diubah.

“MK mengakui bahwa itu adalah open legal open policy, ya di bunyi Pasal 8 Ayat (1) kalau pembentuk undang-undang sepakat memutuskan, ya boleh diubah,” katanya.

Baca juga: Komisi III Segera Bahas Revisi UU Narkotika, Termasuk soal Penggunaan Ganja Medis

Ia menyampaikan, perubahan pasal itu bisa diusulkan dalam revisi UU Narkotika yang tengah dibahas oleh Komisi III DPR RI.

Arsul menegaskan, usulan itu bukan upaya melegalisasi ganja untuk keperluan medis, tapi merupakan langkah relaksasi.

“Di situ (revisi UU Narkotika) kita buka ruangnya sedikit, tetapi bukan ruang bebas. Karena itu perlu ada peraturan pelaksanaan,” sebut dia.

Baca juga: MK Tolak Uji Materi UU Narkotika tentang Penggunaan Ganja Medis untuk Kesehatan

“Nah tentu bayangan saya, peraturan pelaksanaannya itu mengatur juga soal riset atau penelitian ganja untuk keperluan medis yang harus dilakukan pemerintah,” paparnya.

Arsul mengaku sampai saat ini, sebagian besar fraksi di Komisi III memiliki semangat yang sama untuk memperjuangkan penggunaan ganja untuk keperluan kesehatan.

“Sebagian besar fraksi punya kesepahaman, untuk membuka (relaksasi) sehingga perlu mengubah Pasal 8 Ayat (1), bukan menghilangkan, (tapi) mengubah sedikit,” imbuhnya.

Baca juga: Dokter Unair Ungkap Perbedaan Ganja Medis dengan Ganja Rekreasional

Diketahui gugatan uji materi UU Narkotika ke MK diajukan oleh Dwi Purwanti, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti, Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM).

Uji materi itu ditolak MK dalam sidang putusan, Rabu. Alasannya, materi yang diuji adalah kewenangan DPR dan pemerintah.

Maka MK tidak berwenang mengadili materi yang dimohonkan.

Baca juga: Pemerintah Didesak Segera Lakukan Penelitian Terkait Pemanfaatan Ganja Medis

Dalam pandangan MK, permohonan para pemohon adalah bagian dari kebijakan terbuka DPR dan pemerintah untuk mengkaji apakah ganja bisa digunakan untuk kebutuhan medis.

Adapun para pemohon meminta MK mengubah Pasal 6 Ayat (1) UU Narkotika untuk memperbolehkan penggunaan narkotika golongan I guna kepentingan medis.

Selain itu, pemohon pun meminta agar MK menyatakan Pasal 8 Ayat (1) yang berisi larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan kesehatan dinyatakan inkonstitusional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Nasional
Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Nasional
Hasyim Asy'ari Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan 'Dirumahsakitkan'

Hasyim Asy'ari Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan "Dirumahsakitkan"

Nasional
Jaksa Sebut Chuck Putranto Bersikap Kesatria Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Jaksa Sebut Chuck Putranto Bersikap Kesatria Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Nasional
Soal Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua KPU Singgung UUD 1945

Soal Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua KPU Singgung UUD 1945

Nasional
Jaksa Sebut Baiquni Wibowo Pantas Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Brigadir J

Jaksa Sebut Baiquni Wibowo Pantas Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Brigadir J

Nasional
Tiba di Sidoarjo, Jokowi Hadiri Peringatan Satu Abad NU Besok

Tiba di Sidoarjo, Jokowi Hadiri Peringatan Satu Abad NU Besok

Nasional
Jaksa Bantah Argumen Irfan Widyanto Soal Izin Ambil DVR CCTV Dekat TKP Kasus Brigadir J

Jaksa Bantah Argumen Irfan Widyanto Soal Izin Ambil DVR CCTV Dekat TKP Kasus Brigadir J

Nasional
Ketua Komisi II Pertanyakan Munculnya Isu Penghapusan Jabatan Gubernur di Tengah Berjalannya Tahapan Pemilu

Ketua Komisi II Pertanyakan Munculnya Isu Penghapusan Jabatan Gubernur di Tengah Berjalannya Tahapan Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.