Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi I Usul Pemerintah Dirikan Markas Militer Baru untuk Selesaikan Konflik di Papua

Kompas.com - 20/07/2022, 13:15 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mendorong pemerintah mendirikan markas militer permanen di Papua sebagai upaya menyelesaikan konflik keamanan.

Ia menyebut keberadaan satuan tugas (satgas) keamanan yang bersifat sementara tidak efektif meredam perpecahan di Papua.

“Saya terus mendorong untuk dibentuknya markas-markas militer yang bersifat permanen, pembentukan Kodam baru, Kodim dan Koramil,” tutur Dave dalam diskusi bertajuk KKB Papua Kembali Berulah Di Mana Kehadiran Negara di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Ia menilai, keberadaan satgas keamanan yang memiliki masa tugas rata-rata 6 bulan sampai 1 tahun tak bisa melakukan pendekatan kultural dan emosional secara optimal.

Baca juga: Moeldoko: Pemerintah Gerak Cepat untuk Tangkap Penyerangan di Nduga, Papua

Maka, Dave mengusulkan agar markas militer permanen segera dibentuk di berbagai wilayah Papua.

“Sehingga (dapat) menjalin komunikasi intens dengan warga setempat, terbentuk ikatan batin, sehingga saling memperkuat dan terus membangun kecintaan pada NKRI kedepannya,” paparnya.

Di sisi lain, Dave berpandangan upaya pemerintah membentuk provinsi baru di Papua mesti didukung.

Sebab, pemekaran wilayah bertujuan untuk pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.

“Ini penting untuk terus kita dukung, agar penyerataan pembangunan terus berjalan, penyerataan akses pendidikan berjalan (dengan) membentuk sekolah-sekolah baru,” katanya.

“Sekolah-sekolah vokasional sehingga ada masyarakat Papua yang ready untuk langsung masuk ke dunia kerja,” jelas dia.

Dave menuturkan, upaya ini penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan di Papua yang menjadi salah satu penyebab konflik keamanan.

Pasalnya, lanjut dia, seperempat warga di provinsi Papua dan Papua Barat hidup dalam kemiskinan dan tingkat literasi yang rendah.

“Inilah salah satu alasan kenapa masih terjadi konflik-konflik yang mengakibatkan pertempuran atau pembunuhan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya 10 orang meninggal dunia dan 2 lainnya luka-luka akibat serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu (16/7/2022).

Baca juga: Korban Terakhir Pembantaian KKB Nduga Berhasil Dievakuasi, Sempat Diwarnai Kontak Senjata

Pihak kepolisian mengungkapkan, kejadian berlangsung sekitar pukul 09.15 WIT.

Saat itu, rombongan korban yang menggunakan truk dan sepeda motor dihadang oleh 15-20 orang KKB.

Tiga orang KKB disebut membawa senjata api larang panjang, dan satu orang lainnya membawa senjata api genggam. Pihak KKB diklaim, melakukan penembakan serampangan ke arah para korban.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com