Jaksa KPK Akan Hadirkan Andi Arief sebagai Saksi di Sidang Bupati PPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan menghadirkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur M.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Jaksa juga memanggil sejumlah saksi lain dalam perkara ini. Salah satu di antaranya adalah kader Partai Demokrat Jemmy Setiawan.

Baca juga: Andi Arief Sebut Kasus Bupati PPU Abdul Gafur Tak Berhubungan dengan Musda Partai Demokrat

"Tim Jaksa KPK mengagendakan pemanggilan saksi-saksi untuk Terdakwa Abdul Gafur Masud dkk. Di antaranya Andi Arief (Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat), Jemmy Setiawan, dkk," kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (19/7/2022).

Ali mengingat Andi Arief, Jemmy dan saksi lainnya bersikap kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut. Mereka juga diminta memberikan keterangan dengan benar di muka persidangan.

Dengan demikian, kata Ali, dugaan korupsi yang dilakukan Abdul Gafur menjadi jelas.

"Kami berharap, saksi-saksi tersebut kooperatif hadir dan memberikan keterangan didepan persidangan dengan jujur," tutur Ali.

Baca juga: KPK Tegaskan Periksa Andi Arief dan Jemmy Setiawan Terkait Musda Partai Demokrat

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati PPU Abdul Gafur M pada 13 Januari lalu. Lembaga antirasuah itu juga menangkap Bendahara Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Nur Afifah Balqis.

Jaksa kemudian mendakwa Abdul Gafur M didakwa telah menerima suap terkait proyek sebesar Rp 5,7 miliar. Jaksa juga memasukkan Nur Afifah dalam satu berkas dakwaan.

Sebagai informasi, penyidik KPK sebelumnya juga pernah memanggil Andi Arief. Mantan aktivis 1998 itu baru memenuhi panggilan yang kedua pada 10 Mei 2022.

Seusai diperiksa, kepada wartawan Andi Arief menyebutkan bahwa kasus yang menjerat Abdul Gafur Mas'ud tidak ada hubungannya dengan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat.

"Pemeriksaan tadi menguatkan bahwa tidak ada hubungan dengan Musda Demokrat. Ini (kasus Abdul Gafur) memang enggak ada (hubungannya dengan Musda)," ujar Andi, Selasa.