JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Mamberamo Tengah, Papua Ricky Ham Pagawak (RHP) menambah daftar pencarian orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era kepemimpinan Firli Bahuri.
Ricky disebut kabur ke Papua Nugini sekitar Kamis 14 Juli pekan lalu.
KPK telah menetapkan status kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pembangunan di Mamberamo Tengah naik ke tahap sidik pada 7 Juni.
Plt Juru Bicara KPK Ali FIkri menyebut penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup dan berbagai keterangan.
Baca juga: KPK Cekal Bupati Mamberamo Tengah dan 3 Orang Lainnya Terkait Dugaan Kasus Suap
Kendati demikian, lembaga antirasuah itu urung mengumumkan tersangka dalam perkara ini.
“Setelah mengumpulkan berbagai bahan keterangan kemudian KPK menemukan bukti permulaan yang cukup maka saat ini telah meningkatkan ke proses penyidikan,” kata Ali saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/6/2022).
Dalam perkara ini, komisi antirasuah menelusuri dugaan aliran uang untuk mendapatkan proyek pekerjaan di Mamberamo Tengah.
KPK memanggil pimpinan dua perusahaan konstruksi.
Baca juga: Profil Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang Kini Jadi Buron KPK
Mereka adalah Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa Jusie Andra Pribadi Pampang dan Direktur Utama PT Bina Karya Raya Simon Pampang. Simon juga diketahui merupakan Komisaris Utama PT Bumi Abadi Perkasa.
Selain mengorek keterangan dari para saksi, KPK juga menggeledah tiga lokasi di Jayapura. Tim KPK kemudian mengamankan sejumlah barang bukti seperti dokumen proyek, catatan transaksi uang, dan alat elektronik.
Proses penyidikan terus berjalan. Pada pekan pertama bulan Juli KPK kemudian melakukan upaya paksa.
Tim penyidik menggeledah tiga lokasi yakni di Jakarta Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Adapun lokasi yang dimaksud adalah rumah kediaman dan apartemen dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (7/7/2022).
Di saat KPK terus melakukan penyidikan, di Papua muncul gerakan yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli RHP. Ratusan orang turun ke jalan karena status hukum yang menjerat Ricky pada Sabtu (9/7/2022).
Demonstrasi digelar di ibu kota Kabupaten Mamberamo Tengah, Distrik Kogama. Beberapa ruas jalan ditutup, gedung perkantoran hingga Polres Mamberamo Tengah dipalang.