Didesak Buka Draf RKUHP, Anggota DPR: Amnesty International dan Komnas HAM "Ketinggalan Kereta"

Kompas.com - 19/07/2022, 14:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjawab desakan Komnas HAM dan Amnesty International Indonesia yang meminta DPR membuka draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) secara resmi.

Arsul menyebut, Amnesty International dan Komnas HAM seolah "ketinggalan kereta".

"Amnesty dan Komnas HAM ketinggalan kereta kalau bicara RKUHP perlu dibuka secara resmi," ujar Arsul saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/7/2022).

Baca juga: Komnas HAM Harap DPR Buka Draf RKUHP ke Publik

Arsul menyampaikan, draf RKUHP itu sudah beredar di publik, khususnya masyarakat sipil.

Dia mengatakan, draf RKUHP sudah beredar sejak Kementerian Hukum dan HAM menyerahkannya kepada Komisi III DPR sebelum masa reses.

"Apa pula yang dimaksud dibuka secara resmi? Kalau pemerintah sudah menyerahkan kepada DPR di forum rapat resmi Komisi III, dan kemudian baik pemerintah maupun kami di Komisi III membukanya kepada publik dengan melalui berbagai saluran media sosial seperti WA Group dan lain-lain, apa ini dianggap tidak resmi?" tutur dia.

Lebih lanjut, Arsul menyebutkan resmi atau tidak resmi bukan menjadi persoalan.

Menurut dia, hal yang terpenting adalah draf RKUHP itu bisa diakses publik.

"Kemudian nanti pembahasan RKUHP itu meskipun tidak seluruh pasal, melainkan terfokus pada 14 isu krusial dan hal-hal lain yang disoroti masyarakat. Itu semuanya dilakukan secara terbuka," kata Arsul.

Baca juga: Ancam Kebebasan Pers, Amnesty International Desak DPR RI Buka Draf RKUHP Secara Resmi

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mendukung langkah Amnesty Internasional Indonesia yang meminta DPR RI membuka draf RKUHP dibuka secara resmi ke publik.

"Komnas itu mendukung sikap kawan-kawan dari untuk bisa mendapatkan draf terbaru RKUHP," ujar Beka dalam konferensi pers virtual, Senin (18/7/2022).

Beka menilai, draf RKUHP yang baru penting dibuka ke publik untuk mengundang peran masyarakat dalam pembentukan hukum pidana yang akan menjadi rujukan penegak hukum.

Menurut Beka, mengetahui isi dari draf tersebut sebelum resmi disahkan adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh pemerintah.

"Dari perspektif HAM dan informasi hak publik untuk tau itu juga bagian dari HAM dan itu tanggung jawab negara untuk melindungi," ucap dia.

Komnas HAM juga memberikan catatan agar RKUHP yang nantinya disahkan tidak merujuk pada semangat menghukum kesalahan masyarakat.

Baca juga: Ranjau RKUHP yang Dinilai Mengancam Kebebasan Pers

KUHP diharapkan bisa menjadi acuan hukum yang melindungi kebebasan sipil dari orang-orang yang melanggar hak asasi manusia.

"Yang kita diskusikan ini kebebasan sipil bagaimana RKUHP ini semangatnya bukan menghukum tapi bagaimana melindungi kebebasan sipil yang memang sudah susah payah kita raih," ucap dia.

Dalam acara yang sama, anggota Amnesty International Indonesia Zaky Yamani mendesak agar DPR RI membuka secara resmi draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) secara resmi karena dinilai mengancam kebebasan pers.

Dia mengatakan, sudah mengirimkan permintaan agar draf yang akan menjadi panduan hukum pidana di Indonesia itu bisa dibaca publik sebelum disahkan.

"Kami mengajukan permohonan keterbukaan informasi publik kepada DPR, agar DPR memang memberikan secara resmi draf itu sehingga kami bisa melihat apakah draf yang dipegang DPR sama dengan draf yang dipegang publik," kata Zaky.

Ia juga memperingatkan agar pemerintah dan DPR bisa berkaca dari peristiwa aksi demonstrasi menolak pengesahan RKHUP 2019.

Baca juga: Dewan Pers: Ancam Kebebasan Pers, Pasal Karet Penghinaan Pemerintahan Dalam RKUHP Harus Dihapus

Saat itu, publik menolak pengesahan RKUHP dan terjadi demonstrasi besar-besaran yang memakan korban jiwa.

"Rupanya kejadian tahun 2019 tidak cukup menjadi contoh, bahwa keterlibatan publik (sangat penting) dalam menyusun undang-undang sampai ke level personal, terkait juga dengan komunitas pers, ini akan berdampak besar karena ada pasal-pasal yang memang mengatur tentang kebebasan pers dalam RKUHP," papar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tugas dan Fungsi Komisi Nasional Disabilitas

Tugas dan Fungsi Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Apa Itu Komisi Nasional Disabilitas?

Apa Itu Komisi Nasional Disabilitas?

Nasional
Tanggal 8 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Ancam Bakal Lakukan Aksi Lebih Besar pada Selasa

Koalisi Masyarakat Sipil Ancam Bakal Lakukan Aksi Lebih Besar pada Selasa

Nasional
Kompolnas Soroti Soal Pelaksanaan Sidang Etik Bharada E, Irjen Napoleon, hingga Irjen Teddy Minahasa

Kompolnas Soroti Soal Pelaksanaan Sidang Etik Bharada E, Irjen Napoleon, hingga Irjen Teddy Minahasa

Nasional
Kuat Ma'ruf Ditelepon Sambo: Ceritakan Apa Adanya, Kita Siap Dipenjara

Kuat Ma'ruf Ditelepon Sambo: Ceritakan Apa Adanya, Kita Siap Dipenjara

Nasional
UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,62 Persen

UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,62 Persen

Nasional
Jika Gerindra Bergabung Koalisi Perubahan, Nasdem Minta Prabowo Ajukan Kadernya Jadi Cawapres

Jika Gerindra Bergabung Koalisi Perubahan, Nasdem Minta Prabowo Ajukan Kadernya Jadi Cawapres

Nasional
RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM Minta Ada Pasal yang Dihapus dan Diperbaiki

RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM Minta Ada Pasal yang Dihapus dan Diperbaiki

Nasional
Kuat Ma'ruf Ngaku Diminta Berbohong oleh Sambo Sejak Diperiksa di Provos

Kuat Ma'ruf Ngaku Diminta Berbohong oleh Sambo Sejak Diperiksa di Provos

Nasional
Ketua Bawaslu Sebut Perlu Kerja Keras Yakinkan Publik Pilih Calon Anggota DPD

Ketua Bawaslu Sebut Perlu Kerja Keras Yakinkan Publik Pilih Calon Anggota DPD

Nasional
Hakim Cecar Ricky Rizal soal Putri Candrawathi Tak Semobil dengan Yosua Saat Pulang dari Magelang

Hakim Cecar Ricky Rizal soal Putri Candrawathi Tak Semobil dengan Yosua Saat Pulang dari Magelang

Nasional
KPK Tahan Kontraktor Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Tahun 2013-2015

KPK Tahan Kontraktor Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Tahun 2013-2015

Nasional
Mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Divonis 3,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Divonis 3,5 Tahun Penjara

Nasional
PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Capresnya Mas Anies, Bukan Prabowo

PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Capresnya Mas Anies, Bukan Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.