Kompas.com - 19/07/2022, 11:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan pabrik Blast Furnace Complex PT Krakatau Steel (PT KS).

Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengatakan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan temuan alat bukti yang cukup.

“Senin 18 Juli 2022, tim penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup dan menetapkan lima orang tersangka,” kata Burhanuddin dalam keterangan videonya seperti dikutip, Selasa (19/7/2022).

Baca juga: Kasus Krakatau Steel, Petinggi Tjokro Group Menyerahkan Diri ke KPK

Para tersangka itu adalah FB selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel periode 2007 sampai 2012.

Kemudian, ASS selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2005 sampai dengan 2010 dan Deputi Direktur Proyek Strategis 2010 sampai dengan 2015.

Ketiga, MR selaku Project Manager PT Krakatau Engineering periode 2013 sampai dengan 2016. Lalu, BP selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2012 sampai 2015.

Terkahir, HW alias RH selaku Ketua Tim Persiapan dan Implementasi Proyek Blast Furnace tahun 2011 dan General Manager Proyek PT KS dari Juli 2013 sampai dengan Agustus 2019.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi, serta jo Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 KUHP.

Para tersangka ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat Salemba. Namun, hanya FB yang menjadi tahanan kota sejak 18 Juli hingga 6 Agustus 2022.

Baca juga: Kejagung Usut Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemendag Tahun 2016-2022

Burhanuddin menyampaikan bahwa PT KS pada 2007 menyetujui pengadaan pabrik BFC. Dalam pengadaan itu, pemenang kontraktornya adalah MCC CERI konsorsium dan PT Krakatau Engineering yang merupakan anak perusahaan dari PT Krakatau.

Namun, menurut dia, pengadaan tersebut dilakukan secara melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar 6,9 triliun.

"Yang seharusnya MCC CERI melakukan pembangunan sekaligus pembiayaannya namun pada kenyataannya dibiayai oleh konsorsium dalam negeri atau himbara dengan nilai kontrak pembangunan pabrik BFC dengan sistem terima jadi sesuai dengan kontrak awal Rp 4,7 triliun hingga addendum keempat membengkak menjadi Rp 6,9 triliun," ungkap Burhanuddin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 5 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 5 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 4 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 4 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
7 Tempat Nobar Piala Dunia 2022 di Bogor

7 Tempat Nobar Piala Dunia 2022 di Bogor

Nasional
Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Panglima TNI: Pecat!

Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Panglima TNI: Pecat!

Nasional
KPK Bisa Permasalahkan Pejabat yang 'Titip' Calon Mahasiswa di Unila jika Ada Suap

KPK Bisa Permasalahkan Pejabat yang "Titip" Calon Mahasiswa di Unila jika Ada Suap

Nasional
Ahli Digital Forensik Ungkap Perangkat DVR CCTV di Rumah Dinas Sambo Dimatikan Paksa 26 Kali

Ahli Digital Forensik Ungkap Perangkat DVR CCTV di Rumah Dinas Sambo Dimatikan Paksa 26 Kali

Nasional
Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad di Bali, Jenderal Andika: Sudah Diproses

Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad di Bali, Jenderal Andika: Sudah Diproses

Nasional
Pengacara Putri Candrawathi Bantah Keterangan Bharada E soal Peran Kliennya dalam Pembunuhan Berencana Brigadir J

Pengacara Putri Candrawathi Bantah Keterangan Bharada E soal Peran Kliennya dalam Pembunuhan Berencana Brigadir J

Nasional
Polri Ungkap Peran Pelaku Kasus Tambang Ilegal yang Sudah Ditangkap

Polri Ungkap Peran Pelaku Kasus Tambang Ilegal yang Sudah Ditangkap

Nasional
Komnas Perempuan Apresiasi Draf RKUHP yang Dinilai Sinkron dan Teguhkan UU TPKS

Komnas Perempuan Apresiasi Draf RKUHP yang Dinilai Sinkron dan Teguhkan UU TPKS

Nasional
Daftar 172 Produk Obat Sirup yang Dinyatakan Aman oleh BPOM

Daftar 172 Produk Obat Sirup yang Dinyatakan Aman oleh BPOM

Nasional
Pengacara Sambo Bantah Ada Perempuan Nangis di Rumah Jalan Bangka

Pengacara Sambo Bantah Ada Perempuan Nangis di Rumah Jalan Bangka

Nasional
Pendamping Desa Meninggal Saat Bertugas, BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Rp 525 Juta

Pendamping Desa Meninggal Saat Bertugas, BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Rp 525 Juta

Nasional
Update 1 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 4.977 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.669.821

Update 1 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 4.977 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.669.821

Nasional
Jelang Uji Kelayakan Panglima, PDI-P Singgung Kedisiplinan TNI Menurun

Jelang Uji Kelayakan Panglima, PDI-P Singgung Kedisiplinan TNI Menurun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.