Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amnesty Soal Pembunuhan Warga Sipil oleh KKB di Nduga: Perbuatan Keji

Kompas.com - 18/07/2022, 17:04 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga advokasi hak asasi manusia Amnesty International Indonesia menyatakan pembunuhan terhadap 11 warga sipil di Kabupaten Nduga, Papua, adalah perbuatan keji.

“Kami juga menyampaikan duka terdalam kepada keluarga korban. Pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil di Nduga ini benar-benar keji dan tidak bisa dibenarkan,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangan pers, Senin (18/7/2022).

"Kami mendesak aparat untuk mengusut tuntas pelakunya," ujar Usman.

Peristiwa pembunuhan yang menewaskan 11 orang itu terjadi di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, pada Sabtu (16/7/2022) pekan lalu.

Baca juga: Korban Tewas Pembantaian KKB di Nduga Bertambah Jadi 11 Orang

Mereka diduga ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Usman menilai negara harus mengupayakan untuk menghentikan siklus kekerasan di Papua.

Sebab menurut dia, aksi kekerasan dan krisis hak asasi manusia di Papua terjadi hampir setiap hari, dan korban serta pelaku berasal dari berbagai kelompok.

“Terkait kekerasan ini, banyak pihak baik itu kalangan aktivis Papua, akademisi, maupun mahasiswa telah mendesak negara untuk mengevaluasi pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan,” ucap Usman.

Usman menilai kebijakan pemerintah yang diterapkan selama puluhan tahun di Papua ini belum bisa menghentikan pelanggaran HAM. Di sisi lain, kata dia, kebijakan itu malah menimbulkan korban sipil yang semakin banyak.

Baca juga: KSP Kecam Serangan KKB di Nduga yang Tewaskan 10 Orang

“Selain evaluasi pendekatan keamanan, negara juga harus melakukan koreksi atas pendekatan kebijakan secara keseluruhan, mulai dari labelisasi separatis dan terorisme hingga kebijakan yang sentralistik seperti daerah otonomi baru (DOB) dan otonomi khusus yang dilakukan tanpa partisipasi bermakna orang asli Papua,” papar Usman.

Usman meminta pemerintah pusat menghindari eskalasi konflik yang berujung korban dan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu caranya dengan menimbang kembali segala kebijakan yang berpotensi memicu situasi kekerasan dan pelanggaran HAM.

Secara terpisah, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengecam penyerangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga.

"Pemerintah mengecam dan turut berduka adanya korban luka atau korban jiwa sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh KKB," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu.

"Kejadian di Kabupaten Nduga tersebut saat ini tengah ditangani oleh aparat dan terhadap pelaku akan diproses secara hukum," lanjut Jaleswari.

Baca juga: Tragedi di Nduga, Serangan KKB Tewaskan 10 Warga, Polisi: Pelaku 15-20 Orang

Identitas para korban meninggal adalah Yulius Watu, Hubertus Goti, Daeng Marannu, Taufan Amir, Johan, Alex, Yuda Nurusingga, Nasjen, Mahmut Ismain dan Eliaser Baner.

Eliaser merupakan seorang pendeta. Jenazahnya sudah dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika.

Sementara dua korban yang mengalami luka-luka adalah Sudirman dan Hasdin.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Nursita Sari)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com